Jokowi Tokoh Islam Berpengaruh?

1
161
Kinerja nilai tukar rupiah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat payah, terdepresiasi secara konsisten, menunjukkan lemahnya kendali ekonomi, khususnya kegagalan mengelola investasi dan ekspor.

PRESIDEN Joko Widodo kembali dinobatkan sebagai salah satu dari 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia tahun 2018.  Dalam daftar pemeringkatan yang dibuat The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang disiarkan dalam situs www.themuslim500.com, Jokowi berada di peringkat ke-16. Tahun lalu, Jokowi juga dapat penobatan serupa dari RISSC, tapi dengan peringkat yang lebih tinggi, ke-13.

Selain Presiden Jokowi, beberapa tokoh Islam Indonesia lain juga masuk dalam daftar ini. Seperti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan beberapa nama lain.

Bagaimana memaknai penganugerahan gelar tersebut bagi Indonesia? Jika yang terpilih adalah Said Aqil, Hadar Nashir atau Habib Luthfi, tentu ada benang merahnya yang sangat jelas. Sebab, ketika tokoh tersebut memang orang yang identik dengan gerakan Islam di Indonesia –atau setidaknya aktif di organisasi Islam terbesar di Tanah Air.

Said Aqil dan Haedar adalah pemimpin dua ormas Islam terbesar di Indonesia, atau bahkan termasuk yang terbesar di dunia, mengingat jumlah anggotanya yang mencapai puluhan juta orang. Habib Luthfi pun memiliki jamaah tarekat yang besar di Indonesia.

Bagaimana dengan Joko Widodo? Jokowi jelas bukan orang yang erat dengan dinamika pergerakan Islam di negeri ini. Ketika masih mahasiswa pun Jokowi tidak masuk ke dalam ormas kemahasiswaan Islam, seperti HMI, PMII dan sejenisnya. Dia lebih memilih menjadi pencinta alam. Dari sisi ini, jelas tidak ada sama sekali persentuhan Jokowi dengan pergerakan Islam.

Dalam opini-opini tertentu, Jokowi bahkan dikesankan agak berjarak dengan Islam. Walaupun opini-opini tersebut digencarkan dalam konteks kontestasi pemilu, namun tak pelak lagi faktor itu mempengaruhi citra Joko Widodo. Hal itulah yang konon membuatnya menggandeng K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Oleh sebab itu, penyebutan gelar sebagai tokoh Islam paling berpengaruh kepada Jokowi semata-mata karena dia kebetulan menjadi presiden dari sebuah negara yang dijuluki The Biggest Muslim Population, karena jumlah populasi penduduk beragama Islam di negara ini adalah yang terbesar di dunia.

Menurut RISCC, pemeringkatan ini untuk melihat seberapa besar pengaruh seorang Muslim terhadap komunitasnya. Kriteria pengaruh dalam penelitian tersebut adalah tokoh yang dinilai memiliki kekuasan (ideologi, budaya, finansial, politik, dan lainnya) yang berdampak signifikan terhadap perubahan dunia Muslim.

Okelah, kalau memang pengaruh yang dinilai, apa yang mesti kita harapkan dari penobatan Jokowi sebagai tokoh Islam berpengaruh itu?

Salah satu hal terpenting saat ini dalam kehidupan umat Islam Indonesia adalah wacana tentang pluralisme. Seperti kita ulas kemarin, pluralisme itu adalah wacana yang dipaksakan masuk ke dalam pembicaraan tentang umat Islam Indonesia. Ma’ruf Amin yang bertamu ke Budayawa Emha Ainun Nadjib mengatakan bahwa dia mau menjadi cawapres karena ingin menjaga pluralisme. “Kalau tidak kita kawal potensi konfliknya besar sekali.” kata Ma’ruf.

Tapi, Cak Nun mengatakan fenomena yang sebaliknya. Menurutnya, di wilayah masyakarat menengah ke bawah tidak ada masalah soal plurarisme. “Bangsa kita adalah bangsa yang juara soal plurarisme,” katanya.

Muslim Indonesia sejak dulu dikenal moderat, toleran dan akomodatif. The Flowery Moslem, menurut istilah Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra. Karena Islam Indonesia berpadu dengan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang tidak ada di negeri lain.

Nah, kalau di masyarakat tidak ada persoalan dengan pluralisme, konotasinya berarti elite masyarakatlah yang selalu mempersoalkan keberagaman itu. Faktanya memang seperti itulah yang terjadi.

Soal pluralisme ini memang menjadi isu paling penting dalam relasi sosial masyarakat Indonesia sejak dua-tiga tahun terakhir. Berbagai wacana yang terhampar seolah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berada di titik paling mengkhawatirkan dalam soal itu.

Banyak yang keliru memahami fenomena relasi sosial tersebut. Tidak saja keliru, tetapi memang sengaja disalahartikan untuk menimbulkan persepsi yang merusak wajah Islam Indonesia.

Soal ini mulai menjadi wacana yang ekstensif sejak pemilihan Gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Masyarakat terbelah secara tajam antara yang mendukung dan yang menolak Basuki Tjahaja Purnama.

Ketidaksukaan sekelompok masyarakat yang menolak Ahok dipelintir sebagai sikap yang tidak toleran terhadap etnis dan penganut agama minoritas oleh etnis dan penganut agama mayoritas (Islam). Sebab, Ahok disimplifikasi sebagai representasi politik etnis Cina dan Kristen Protestan.

Isu dan wacana di atas semestinya tidak dipahami secara lebih substansial. Konflik pendukung Ahok dan penentang Ahok, sejatinya bukanlah seperti dikesankan sebagai konflik dengan nuansa agama, etnis, atau ideologi politik. Sebab masyarakat kita tidak pernah mempunyai persoalan dengan keberagaman. Sejarah konflik sosial di masyarakat, sejauh ini, tidak pernah dipicu oleh faktor-faktor pluralitas yang berdiri sendiri. Konflik seperti itu di masa lalu selalu dipicu oleh isu kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

LSM Oxfam pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang paling timpang di dunia (Indonesia as one of the most unequal countries in the world). Sebab, harta empat orang terkaya di negara ini sama dengan harta 100 juta orang miskin. Dalam rilis mereka pada 23 Februari 2017, disebutkan empat orang terkaya di Indonesia punya kekayaan Rp 333,8 triliun, sementara 100 juta orang miskin hanya punya harta Rp 320,3 triliun.

Penelitian Megawati Institute juga mengungkapkan hal yang sama. “10% orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8% kekayaan nasional, dan 1% orang terkaya menguasai 45,4% kekayaan nasional,” kata Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta, di Jakarta (27/12/2017).

Ketimpangan yang kronis itu adalah bara api. Menyala tapi belum membara. Untuk membuatnya berkobar, hanya perlu sekali cipratan minyak. Dalam kasus Pilkada Jakarta, minyak itu disiramkan Ahok dengan menista Al Maidah. Akibatnya api seketika bergelora. Kita tidak tahu, nanti entah siapa lagi yang akan menyiramkan minyak seperti itu.

Nah, dalam konteks pengakuan terhadap Jokowi sebagai salah satu pemimpin Islam paling berpengaruh, hal inilah yang mesti diakui sebagai kenyataan: Bahwa umat Islam tidak bermasalah dengan toleransi. Masalahnya ada di ketidakadilan sosial.

Namun tentu tak mungkinlah untuk meminta Presiden mengakui adanya ketimpangan, karena itu sama artinya dengan mengakui kegagalan pemerintahannya. Pengakuan verbal itu tak penting.

Pengujian faktual terhadap ketokohan Jokowi berdasarkan kriteria RISCC “tokoh yang dinilai memiliki kekuasan yang berdampak signifikan terhadap perubahan dunia Muslim” adalah kemampuannya menyelesaikan jurang ketidakadilan yang terjal ini. Sebab, umat Islam Indonesia berada di dalam jurang itu.

Jika bisa menyelesaikan, tentu sebutan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre itu sangat tepat. Tapi, seandainya tidak, tentu penobatannya keliru. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here