Jokowi Umbar Kriteria Calon Menteri, Serius atau Gimmick?

0
81

Nusantara.news, Jakarta – Usai ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 oleh KPU, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dihadapkan pada wacana penyusunan kabinet. Dengan diusung oleh banyak partai politik, terlebih jika beberapa partai oposisi turut bergabung, sulit bagi Jokowi menghindar dari keinginan yang kuat partai-partai agar kadernya juga dilibatkan dalam kursi kabinet.

Presiden, yang menjadi titik sentral sebagai pemilik hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat, biasanya sudah punya gambaran. Dalam beberapa kesempatan, mengenai calon menterinya, Jokowi sudah menggoda beberapa kelompok.

Jokowi misalnya mengisyaratkan bakal memilih menteri milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024. Jokowi mengatakan kabinet ke depan memerlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman uang sangat cepat. “Tapi, dia harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi seperti dikutip dari Harian Kompas Edisi Selasa (2/7/2019).

Kriteria menteri dari kalanga muda (milenial) ini sebelumnya juga pernah sampaikan oleh Jokowi di hadapan para petinggi partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, 18 April 2019 lalu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa wacana tersebut dimunculkan sebagai upaya pengakomodasian kelompok milenial dalam pemerintahan.

Kemudian pada pertemuan dengan para sekjen partai koalisi, sebagaimana diungkapkan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jo­kowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq dalam dis­kusi bertajuk “Pemuda, Mana Sua­ramu!?” yang digelar di Menteng, Jakarta, 11 Mei lal, Jokowi meminta tim TKN mencari calon menteri berusia muda, cantik (pasti perempuan), berjiwa milenial, usia 20-30 tahun.

"Coba usia 20-30 tahun ‎siapa? Beliau suruh cari itu. Artinya kan Pak Jokowi punya kepedulian luar biasa dengan generasi muda," ungkap Ahmad Rofiq yang juga Sekjen Perindo tersebut.

Di kesempatan berbeda, Jokowi juga menggoda kalangan pengusaha. Yang sudah pernah “dicolek” dengan kriteria ini adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia yang dianggap cocok untuk menjadi menteri.

"Saya lihat-lihat adinda Bahlil cocok jadi menteri. Dilihat dari samping, dilihat dari atas sampai bawah, cocok jadi menteri pintar membawa suasana," kata Jokowi saat berpidato di acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Ahad 26 Mei 2019.

Presiden Jokowi juga menyinggung jatah menteri untuk aktivis 1998 saat memberi sambutan dalam acara Halal bi Halal dengan dengan sejumlah aktivis reformasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Ahad, 16 Juni 2019. Menurut Jokowi, setelah 1998 banyak aktivis bisa menjabat kepala daerah atau anggota parlemen. "Saya lihat di menteri belum," ujar Jokowi.

Makna Politik

Lalu, apa makna politik di balik umbar harapan Jokowi terkait kriteria calon menteri di berbagai kelompok?

Pertama, langkah Presiden Jokowi yang seolah mengumbar ‘janji dan harapan’ calon menteri ke berbagai kelompok bisa jadi, presiden ingin mengetes reaksi dari tokoh yang diajak. Apa ada yang ‘ge-er’, langsung menggalang dukungan, atau biasa-biasa saja. Jokowi seolah ingin menguji kawan koalisinya: siapa ‘baper’ (bawa prasaan), cemburu, dan ‘ke-ge-er-an’. Namun hal penting dari ‘tawaran’ Jokowi itu bisa dimaknai sebagai upaya awal “penjajakan chemistry” atau kecocokan dengan bakal calon menterinya.

Kedua, Jokowi ingin melihat respons dan dukungan publik, utamanya penerimaan terhadap kriteria calon menteri yang “dipromosikan”. Dari reaksi publik itu, Jokowi juga dapat masukan “gratis” dari para pengamat yang menganalisisnya di ruang-ruang media. Di titik ini, Jokowi ingin menyerap second opinion (pendapat kedua atau pembanding) dari masyarakat, di luar kajian internal (partai koalisi dan tim suksesnya) terhadap calon menteri yang akan dipilihnya.

Ketiga, tawaran kriteria alon menteri ke kelompok-kelompok tertentu juga bisa dimaknai bahwa Jokowi sedang membangun atau memperkuat ikatan mengikat dan loyalitas dukungan partai koalisi dan kelompok relawannya pasca Pilpres 2019. Secara tersirat Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa kerja keras dan dukungan mereka ada ganjarannya. Di pihak lain, manuver Jokowi tersebut bisa berdampak psikologis bagi partai pendukung dan relawan, misalnya kagum dan merasa diperhatikan.

Namun lepas dari kemugkinan-kemungkinan di atas, contoh kriteria yang disinggung Jokowi seperti kaum muda milenial, cantik (perempuan), dan pengusaha merupakan tiga basis massa yang jumahnya lumayan banyak dan menentukan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi-politik serta dalam pembangunan opinin publik.

Jika ketiga kelompok tersebut bisa direngkuh dengan menjadikan tokoh sentral yang berpengaruh di kelompoknya sebagai menteri, modal politik Jokowi dalam menjalanakan pemerintah akan semakin digdaya. Belum lagi dukungan sebagaian aktivis ’98 dan partai koalisnya.

Ekspresi Adian Napitupulu Saat Jokowi Sebut Aktivis 98 Bisa Jadi Duta Besar & Menteri di Acara Halal Bihalal Aktivis '98

Pada akhirnya, semua berada di tangan Prseiden siapa menteri yang akan dipilihnya. Memilih dengan kecermatan ekstra harus dilakukan Presiden Jokowi dalam menentukan para menteri yang akan membantunya. Sebab, kekeliruan memilih menteri akan menjadi batu sandungan bagi keberhasilan memberikan kemenangan substansial kepada rakyat. Jika menterinya tidak mempunyai kualifikasi sempurna, maka jurang kegagalan sudah di depan mata. 

Untuk itu, presiden terpilih harus benar-benar menunjukkan independensi hak prerogatifnya menunjuk personalia kabinet. Zaken kabinet, atau apa pun namanya, yang jelas jabatan menteri harus diisi dengan orang yang mempunyai profesionalisme di bidangnya. Bukan sebatas gagah-gagahan atau sekadar gimmick politik dengan memilih calon menteri berdasarkan penampilan ataupun gender seperti muda-milenial, cantik, dan sejenisnya.

Biarkan publik menilai bahwa profesionalitas, kapasitas, kompetensi, dan pengalaman seseorang–terlepas dari apa pun latar belakang politik, agama, dan daerah–merupakan faktor yang lebih penting untuk dipertimbangkan menjadi menteri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here