Jombang Raih WTP Empat Kali Beruntun, Tiga di Era Bupati Nyono

0
53
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (dua kanan) dan Ketua DPRD Jombang Joko Triono (kanan) saat menerima Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dari Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur. (dok Kominfo)

Nusantara.news, Jombang– Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun ini memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang tahun 2016. Opini tersebut didapat Jombang empat kali berturut-turut. Di mana tiga  di antaranya di masa Bupati Nyono.

Terkait opini WTP ini, Bupati Nyono mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil dari upaya kerja keras dan sinergitas semua pihak di Kabupaten Jombang. WTP ini menjadi penting, karena sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. “Terima kasih atas komitmen bersama semua pihak dan masyarakat di Kabupaten Jombang dalam meraih WTP untuk yang keempat kalinya ini,” ujarnya.

Bupati Nyono menambahkan, opini WTP dari BPK yang diterima Kabupaten Jombang keempat kalinya secara berturut-turut, ini akan menjadi motivasi bagi seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Jombang untuk terus menyempurnakan laporan keuangan secara baik dan transparan.

Dalam penelusuran Nusantara.news, bersama Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan, Jombang tercatat sudah mempublikasikan Standar Harga Satuan Pekerjaan dan standar biaya kegiatan. Dua standar yang di masa lalu menjadi barang rahasia karena di sinilah semua perencaaan dimulai. Dua standart tersebut menjadi dasar bagi semua SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Di mana RKA masing-masing SKPD menjadi dokumen yang dikenal dengan nama APBD.

Perda berkaitan dengan APBD pun secara rutin dipublikasikan melalui situs www.jombangkab.go.id. Bahkan semua belanja langsung pun dapat diakses oleh publik melalui www.sirup.lkpp.go.id. Boleh dikata Pemkab Jombang itu seperti rumah kaca semua bisa terlihat.

Sumber: Diolah oleh Litbang Nusantara.news dari   www.jombangkab.go.id

*)= Silpa tahun 2013 mencapai 235.468.644.156,58

Kinerja APBD tiga tahun tahun terakhir, Jombang setiap tahun sukses meningkatkan Pendapatan, baik dari sisi penganggaran maupun realisasi. Untuk belanja sukses melakukan penghematan. Sekalipun  pada tahun anggaran 2015 dan 2016 terdapat defisit. Namun defisit ini tertutupi oleh Silpa di tahun 2014.

Defisit Tahun anggaran 2015 dan 2016, yang cukup dalam menggerus Silpa jadi pelajaran berharga. Untuk tahun 2017 Jombang lebih memilih untuk menurunkan nilai APBDnya sebesar Rp 48 miliar dari realisasi APBD 2016. Sehingga menjadi Rp.2,5 triliun lebih.

Jombang juga memacu pengembangan kawasan industri. Mengingat lokasi untuk kawasan industri ada di sekitar pintu tol. Sampai saat ini tol Surabaya-Mojokerto-Jombang-kertosono- Ngawi, belum tersambung. Selain itu belum teralisasi jembatan Ploso yang menjadi kewenangan pemerintah pusat  cukup mengganggu investasi. Investasi besar yang masuk hanya sebatas komitmen. Biarpun begitu Jombang masuk peringkat tiga investasi di Jawa Timur tahun 2014.

Lantas apa yang menjadi kriteria pemberian opini oleh BPK? Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (27/5), menjelaskan 4 kriteria yang dilakukan BPK dalam poses pemeriksaan. Apa saja? “Apakah laporan keuangan sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan,” jelas Moermahadi.

Sementara itu BPK sendiri melalui website www.bpk.go.id yang diposting pada 30 Juni 2011 lalu, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan keuangan yaitu :

  1. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  2. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.

Terkait pemeriksaan tersebut ada empat opini yang bisa diberikan BPK kepada entitas, yaitu:

  1. Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
  2. Opini WDP (Wajar dengan Pengecualian ) diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
  3. Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) diberikan BPK apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.
  4. Opini TW (Tidak Wajar) yang diberikan BPK jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Empat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.
Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP.

BPK pun memastikan opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkuatan tidak ada korupsi. Sebab pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan.

Pemberian ini menjadi spesial bagi Bupati Nyono sebab tiga terakhir yakni Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 di masa kepemimpinan Bupati Nyono. Ini bisa menjadi modal politik baginya dalam Pilkada 2018.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here