Jurang Kaya-Miskin Membahayakan NKRI, Perlu Langkah Sistematis Menuju Keadilan

0
145

Nusantara.news, Surabaya – Muhammad Fathis Suud atau yang kerap disapa Gus Punden, pengamat yang juga pengelola Punden Institute Gresik (PIG) menyebut kemiskinan yang terus akrab dengan mayoritas umat Muslim, itu terjadi lantaran beberapa hal. Untuk merubah itu, pimpinan umat hendaknya juga mengubah pola dakwah.

“Pola dakwah Islam memang perlu diubah khususnya menyangkut pembagian urusan dunia dan akhirat. Dakwah Islam di Indonesia lebih mengarah pada sisi Tasawuf sehingga membuat orang Islam nerimo ing pandum atau menerima apa adanya (qonaah), karena beranggapan kehidupan dunia hanya sementara dan lebih utama kehidupan di akhirat. Itu yang harus diubah, kalau tidak, ya tetap saja seperti sekarang,” kata Gus Punden kepada Nusantara.news, Senin (27-02-2017).

Soal kesenjangan di Indonesia sebelumnya telah disinggung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres menyatakan, kesenjangan yang kaya dan yang miskin semakin membahayakan. Umat Muslim yang menjadi penduduk mayoritas banyak yang miskin, sebaliknya orang-orang kaya kebanyakan adalah warga yang beragama minoritas.

“Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama,” ujar Jusuf Kalla saat menutup Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Minggu (26/2/2017).

Pengurus di PW IPNU Jawa Timur, Sudarsono Rahman mengatakan dirinya mengaku setuju dengan pernyataan yang disampikan Wapres JK, Minggu kemarin di Ambon. Menurut Rahman, di Indonesia kesenjangan kaya dan miskin memang cukup menonjol dan pemerintah harus bisa mempersempit itu.

“Saya setuju dengan pernyataan Wapres, kesenjangan di Indonesia memang cukup mencolok dan hal tersebut akan memicu persoalan, tapi ini bukan persoalan SARA,” kata Sudarsono Rahman, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, persoalan itu memang tidak boleh diabaikan. Itu menjadi tugas pemerintah untuk mempersempit kesenjangan. “Caranya, keadilan harus benar-benar diimplementasikan, karena hal itu telah di jamin di dalam undang-undang,” jelasnya.

Ditambahkan, karena setiap warga negara Indonesia mempunya hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak tanpa melihat dari latar belakang agama, suku dan etnis.

“Ini harus dicamkan oleh pemerintah, tidak boleh pilih kasih terhadap rakyatnya,” pungkas mantan Ketua IPNU Jatim, yang juga Wakil Ketua Umum BARIKADE GUS DUR. dan, Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya ini.

Sementara, Anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Irwan memberikan tanggapan soal itu dengan memberi contoh, kalau ratio kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin tinggi. “Itu juga terjadi di Jatim, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan pemerataan,” ujar Irwan wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Salah satunya dengan membentuk pusat pertumbuhan baru, melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara serius, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Wujud  fisiknya dengan menuntaskan pembangunan Jalan Lintas Selatan sebagai proyek pengungkit dan optimalisasi Jembatan Suramadu sebagai proyek pengungkit.

“Rangkaian itu penting untuk menuju masyarakat sejahtara,” tegas pemilik panggilan Kang Irwan ini.

Bisa jadi, para narasumber di atas benar bahwa perlu ada langkah sistematis dan terprogram di semua lini menuju keadilan, jika Indonesia ingin langgeng menjadi Nusantara yang kokoh, dan membawa manfaat untuk semua rakyatnya yang Bhinneka Tunggal Ika. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here