‘Jurus’ Sakit Setya Novanto

0
191

Nusantara.news, Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto batal memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (11/9). Padahal Novanto akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka kasus e-KTP.

Kabar ketidakhadiran itu didapatkan dari Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus mengatakan, Novanto tidak bisa hadir karena sedang sakit dan perlu perawatan di rumah sakit.

“Kami mengantarkan surat yang dilampirkan serta keterangan dokter dan tentu ada beberapa hal untuk menyampaikan pada KPK bahwa dengan kondisi yang ada Setya Novanto hadir pada saat ini kondisi kesehatan tidak memungkinkan,” katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/9).

Secara kebetulan atau tidak, sakitnya Novanto hari ini seolah mengamini spekulasi Idrus Marhan dua hari sebelumnya: Novanto akan hadir jika tidak sakit.

“Terkait info pemanggilan KPK pada hari Senin, saya sangat percaya Ketum Partai Golkar sangat akomodatif, kooperatif, karena itu kalau tidak ada apa-apa, kalau misal tidak sakit, itu pasti akan hadir,” kata Idrus Marham ketika itu di Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Ucapan Idrus dua hari lalu itu terbukti benar, hari ini Setya Novanto dikabarkan sakit. Alasan sakit Novanto yang terkesan mendadak ini tentu saja menimbukan sorotan banyak pihak, tak terkecuali dari Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia. Dia bahkan mengaitkan ketidakhadiran Setya Novanto dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menandakan sakitnya Setya Novanto tergolong berat, dan karena itu sebaiknya ia meletakkan jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar.

“Jadi, sekali lagi apabila benar sakit, sebaiknya SN meletakkan jabatan dan mundur sebagai Ketua Umum. Dalam bahasa AD/ART itu masuk kategori berhalangan tetap”, ujarnya.

Namun kata Doli, bila sakit itu dibuat-buat dan hanya mencari alasan untuk mangkir diperiksa KPK, saya kira itu perbuatan yang tercela, tidak taat hukum, dan bagian dari menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, Doli juga mempertanyakan kapasitas Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang hadir sebagai pihak pemberi kabar Setnov tidak hadir. Ia khawatir aktifnya Idrus Marham dalam membantu Setnov bisa mempengaruhi citra partai. “Jangan sampai ada kecurigaan di publik bahwa Golkar secara institusi juga terlibat dan menerima aliran korupsi e-KTP itu,” tegas Doli.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) pada 2011-2012 di Kemendagri, Senin (17/7).

Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Novanto sejauh ini telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Novanto dijadwalkan digelar Selasa (12/9).

Alibi Sakit Para Pemangku Korupsi

Terlepas dari sakitnya Novanto, panggung hukum di Tanah Air memang masih sering diwarnai ulah para koruptor, baik kalangan birokrat, praktisi hukum, politikus, kalangan swasta, hingga anggota legislatif yang menggunakan berbagai upaya, modus, dan jaringan agar selamat dari jerat hukum: entah sebagai saksi, tersangka, lebih-lebih terdakwa.

Nampaknya, KPK harus belajar dari pengalaman menghadapi manuver para “pemangku kasus hukum” itu. Sejak dulu penyakit permanen mereka untuk berkelit dari jerat hukum tidak jauh dari tiga hal: kabur (ke luar negeri), (beralasan) sakit, dan lupa ingatan.

Di masa lalu, cara seperti ini pernah digunakan terpidana kasus suap izin lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Siti Hartati Tjakra Murdaya. Saat hendak diperiksa sebagai tersangka, istri pengusaha Murdaya Poo itu sempat berdalih sakit dan dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Tetapi ketika disambangi, pihak rumah sakit malah mengaku Hartati tidak dirawat di sana.

Hal serupa juga pernah dilakukan Nunun Nurbaeti kala dipanggil menjadi saksi dalam sidang kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Sesuai surat keterangan dokter yang diterima penuntut umum KPK, ketidakhadiran Nunun karena “sakit lupa berat” atau vertigo migran.

Nunun yang akhirnya juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut sempat pergi ke Singapura dengan alasan menjalani perawatan. Namun, KPK mendapati fakta berbeda. Nunun hanya pasien rawat jalan. Dokter yang menangani pun bukan dokter spesialis penyakit seperti yang dinyatakan dokter pribadi Nunun di Indonesia. Hingga ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Februari 2011, Nunun tak kunjung kembali ke tanah air. Bahkan, ia sempat berpindah tempat ke Thailand.

Contoh lain, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini, sehari sebelum surat pencekalan dikeluarkan. Gayus Tambunan, Nazaruddin, dan para pengemplang dana BLBI juga kabur ke Singapura. Para pengemplang dana BLBI ratusan triliun rupiah itu, bahkan hidup “merdeka” di negeri singa.

“Jurus” menggunakan instrumen surat sakit juga menjadi kerap ditempuh sederet nama tersangka atau terdakwa, seperti pegusaha Samadikun Hartono, Syamsul Nursalim, Hendra Rahardja, Arthalita Suryani alias Ayin, mantan Kabulog Beddu Amang, mantan jaksa Cirus Sinaga, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Annas Urbaningrum, mantan Kabulog Wijanarko, Bupati Kutai Kertanegara Syaukani, Kepala Bakesbang Kota Surabaya, Suyitno, mantan Bupati Jember Syamsul Hadisiswoyo, mantan Kepala Bawasko Surabaya Bambang Sugiarto, mantan anggota DPR Miryam S Haryani, dan tentu masih banyak lagi.

Sakitnya para pejabat ini bisa jadi karena memang sunguh-sungguh sakit, bisa juga karena sakit ‘bohongan’ untuk menghindari pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan. Para pejabat kita yang tersangkut kasus dugaan korupsi mengalami ketakutan yang luas biasa ketika akan di periksa pihak kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK. Terlebih, ketika mereka akan dieksekusi penahanan sementara.

Adanya fenomena menjadikan surat sakit dari dokter sebagai senjata ampuh menghindari proses hukum membuat publik mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Pertanyaan ini juga tak bisa dipungkiri akhirnya menukik dengan mempersoalkan masalah etika dan moral dokter.

Terkait banyaknya dalih sakit dari para saksi, tersangka, atau terdakwa korupsi yang diusut KPK, sebaiknya KPK melakukan pengecekan dan validasi. Dalam hal penilaian medis, KPK dapat meminta IDI menunjuk dokter atau dokter spesialis untuk mengkaji dan memberikan keterangan tertulis mengenai kelayakan medis saksi, tersangka, atau terdakwa guna kepentingan proses penyidikan atau persidangan (fit to be questioned or fit to be stand trial).

Di luar itu, ke depan diperlukan tim dokter yang independen yang ditunjuk kejaksaan atau pengadilan. Tim dokter inilah yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka korupsi yang memberikan klaim bahwa dirinya “sakit”. Sebab sudah bukan rahasia lagi jika surat dokter tersebut sangat mudah didapatkan, tergantung bargaining power serta uang yang ada. Dengan adanya tim dokter yang independen diharapkan tercipta keadilan yang sebenar-benarnya, bagi tersangka yang betul-betul sakit akan mendapatkan perawatan yang layak dan juga sebaliknya.

Sebab, jika tidak diusut, akan ada krisis moral di kalangan dokter dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap dokter. Pengusutan secara hukum justru dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan itu. Kelak, pengadilanlah yang menentukan apakah surat sakit yang diberikan dokter sesuai dengan kenyataan atau tidak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here