Justru Kengototan Pemerintah yang Suburkan Prasangka Buruk Reklamasi

0
129
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Reklamasi akan mengubah perairan pesisir dari milik bersama menjadi milik pribadi. Demikian satu diantara butir pernyataan bersama sejumlah nelayan, kelompok perempuan, pakar, penggiat lingkungan, penggiat hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi yang bergabung Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), di Jakarta, Kamis (18/5) kemarin.

Selain itu berdasarkan kajian ilmiah, ungkap Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, menunjukkan bahwa pengurukan pasir di pesisir Teluk Jakarta akan meningkatkan sedimentasi daerah aliran sungai (DAS) dan menimbulkan banjir serta polusi yang lebih parah dari sebelumnya.

Marthin juga mencatat, dari perspektif kepentingan nasional Proyek Reklamasi akan mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat mahal. Setidaknya, tandas Marthin, proyek itu telah menutup akses dan ruang kehidupan nelayan untuk mencari ikan.

Bahkan kondisi lingkungan di wilayah sumber pasir akan tergerus demi menimbun Teluk Jakarta dengan satu miliar kubik meter pasir. Proyek itu pun telah memberikan beban berlapis terhadap perempuan pesisir dan nelayan. Sebab, pembangunan tidak memperhatikan keadilan gender.

Untuk itu Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak pemerintah memperbaiki kondisi lingkungan di ekosistem perairan teluk Jakarta. Antara lain dengan membenahi tata kelola air dan 13 sungai dari limbah padat dan cair secara bertahap. Termasuk di dalamnya menghentikan proyek swastanisasi pengelolaan air Jakarta dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan dampak spesifik yang kerap kali mengorbankan perempuan.

Para ahli lingkungan, papar Marthin, telah memperhitungkan dengan pembenahan tata kelola lingkungan dan menghentikan proyek reklamasi, akan lebih menguntungkan dari segi ekonomi maritim secara jangka panjang. Oleh karenanya hutan bakau di teluk Jakarta yang sudah banyak berkurang harus ditanam kembali.

Marthin pun berharap dampak buruk reklamasi berdasarkan kajian berbasis ilmu dan pengetahuan sosial bisa disebarkan seluas-luasnya. “Kami berharap analisis ilmiah yang berbasis bukti dan fakta terverifikasi untuk menolak reklamasi bisa diakses dan dipahami semua orang,” himbau Marthin.

Namun Marthin menghimbau agar persoalannya tidak dibawa ke ranah politik tertentu karena akan menyuburkan prasangka.

Pertanyaanya, benarkah perluasan isu lingkungan ke ranah politik telah menyuburkan prasangka? “Bagaimana dengan sikap ngotot pemerintah sendiri untuk tetap meneruskan proyek reklamasi, bukankah ini juga menyuburkan prasangka?” timpal Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI) Syahganda Nainggolan kepada Nusantara.news, Jumat (19/5) pagi tadi.

Syahganda juga menyebut perjuangan menolak reklamasi di jalur hukum, setidaknya di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta, sudah menuai hasil menggembirakan. Sebab hampir semua keputusan hakim sudah memerintahkan pencabutan hampir semua izin proyek reklamasi yang dimohonkan oleh penggugat.

Namun sayangnya, lanjut Syahganda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mengeluarkan izin-izin baru di lokasi yang semula perizinannya sudah diperintahkan dicabut oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Seperti misal keluarnya izin baru terkait reklamasi Pulau C dan D Teluk Jakarta pada 28 Maret 2017 dengan alasan izin yang sebelumnya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga sudah diperbaiki analisis dampak lingkungannya.

“Dengan keluarnya izin-izin baru di lokasi yang sudah dicabut izinnya itu sudah pasti akan memunculkan gugatan-gugatan baru yang tiada habis-habisnya,” papar Syahganda Nainggolan.

Jadi, lanjut aktivis 1980-an dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, dengan bersikeras melanjutkan proyek reklamasi berarti pemerintah sendiri yang telah menyuburkan prasangka di masyarakat, bukan Amien Rais, Sri-Bintang Pamungkas atau Marwan Batubara yang belum lama ini mengajak adu data dengan Menteri Luhut soal Reklamasi.

Terlebih saat diminta rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tentang reklamasi Teluk Jakarta, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Henny Warsilah pada Senin (8/5) lalu justru menegaskan hasil penelitian LIPI tentang master plan Tanggul Laut Raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditawarkan pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia terkesan bias kepentingan bisnis.

Artinya, meskipun sejumlah pakar lingkungan menyebutkan Proyek Reklamasi tidak layak diteruskan namun Menteri Luhut tetap bersikeras melanjutkannya. Nah, kengototan ini yang disebut Syahganda Nainggolan memicu tumbuhnya prasangka-prasangka tak sedap di masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here