Kabinet Kerja Terbelah Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

1
228
Kabianet Kerja sepertinya mulai tidak kompak terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Nusantara.news, Jakarta – Ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuka opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, serta merta Menteri ESDM Ignasius Jonan menolak. Bahkan Menko Polhukam Wiranto menyindir, Pertamina mengumumkan tak ada rencana kenaikan harga BBM. Apakah kekompakan Kabinet Kerja goyah oleh depresiasi rupiah?

Ihwal polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bermula ketika Menkeu Sri Mulyani melakukan rapat dengan DPR. Saat itu disampaikan tekanan terhadap nilai tukar sudah sedemikian berat sehingga mendekati level Rp15.000.

Tak hanya tekanan rupiah, tekanan harga minyak dunia yang terus membubung juga turut memberi bobot masalah. Harga minyak dunia pada APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh level tertinggi di US$79 per barel. Terakhir harga minyak dunia di level US$69, diperkirakan masih akan naik hingga level US$90 per barel.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka beban impor minyak mentah dunia semakin berat dan itu harus ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Kabarnya direksi Pertamina juga sudah siap mengumumkan total kerugian akinat menanggung beban penugasan pemerintah ini dalam satu dua hari ke depan. Konon kerugian itu telah mendekati angka Rp40 triliun.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dan kenaikan harga minyak dunia?

“Antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya berorientasi ekspor,” papar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam ‘Laporan Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi  DPR Tentang RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan’

Usulan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi seperti premium dan solar memang dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada pada defisit transaksi berjalan (current account feficit–CAD).

Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan. Sebaiknya; harga BBM dinaikkan.

Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. Para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil

Selain menyesuaikan harga bensin bersubsidi, Sri Mulyani juga bakal mengenakan pajak tambahan untuk produk mewah, dan menurunkan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

Jadi, dalam kondisi seperti sekarang ini solusi yang paling masuk akal untuk mengurangi tekanan fiskal adalah menaikkan harga premium dan solar.

Dibantah rame-rame

Tentu saja renana kebijakan Sri Mulyani tersebut bertentangan dengan kehendak Presiden Jokowi. Sebelumnya Jokowi terbilang keras kepala, silakan ambil kebijakan apapun untuk mempertahankan nilai tukar, asal jangan menaikkan BBM bersubsidi.

Bahkan lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden juga telah menetapkan harga BBM. Termasuk harga premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter hingga 2019.

Namun apa daya, tekanan terhadap rupiah yang terus menerus dan tiada henti hingga rupiah di pasar spot sudah bertengger di level Rp14.910 per dolar AS saat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu diambil.

Kalau solusi kenaikan BBM bersubsidi tidak dijalankan, Pertamina terancam rugi antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun hingga akhir tahun, menurut mantan Staf Khusus Kementerian ESDM dan BUMN Muhammad Said Didu.

Namun rencana Menkeu tak semulus yang diharapkan. Menko Polhukam Wiranto meminta semua pihak tidak mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah sudah tahu apa yang akan dihadapi dan tahu apa yang seharusnya dilakukan.

Wiranto menceritakan suasana setiap mengikuti rapat terbatas ekonomi di Istana. Dari rapat itu, Wiranto menyebut pemerintah benar-benar memikirkan kondisi ekonomi negara.

Wiranto berpendapat terkait krisis rupiah tak terlepas dari ekonomi global. Namun dia memastikan pemerintah akan mengatasinya. “Walaupun kita tidak bisa pungkiri pengaruh ekonomi global tentunya pemerintah selalu ingin mengatasi berbagai macam masalah yang diakibatkan pengaruh ekonomi global,” demikian Wiranto.

Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan bahwa harga BBM besubsidi sudah diputuskan tidak naik. Alasannya minyak mentah sebagai bahan baku BBM di Indonesia didominasi oleh minyak mentah impor yang transaksinya menggunakan dolar AS. Ternyata ada alasan mengapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid menjelaskan jika ada kenaikan harga minyak pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah terutama Kementerian ESDM.

Selain itu alasan mengapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM juga bisa dipahami Pertamina, karena daya beli masyarakat dinilai akan tidak sehat jika biaya untuk membeli bensin dinaikan.

Setiap ada perubahan harga BBM, Pertamina koordinasi dengan kementerian terkait jadi Pertamina melaporkan pertimbangan. Pertamina kalau ada perubahan, tidak hanya harga minyak tapi juga soal daya beli, penting buat dunia usaha. Jadi sampai hari ini Pertamina tidak ada rencana menaikkan harga BBM.

Ia menjelaskan jika dihitung secara sederhana kebutuhan nilai konsumsi energi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu sekitar 7,5% dari total pendapatan.  Terdiri dari berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan pembayaran listrik, LPG sampai BBM. Ia menjelaskan untuk kebutuhan BBM sendiri terdiri dari 4,5% dari total pendapatan.

Dia menjelaskan dengan asumsi gaji Rp2 juta dan kebutuhan pembelian BBM sekitar 4% hingga 5% sementara kebutuhan pembelian BBM sekitar 16 liter yaitu Rp80.000 per bulan atau Rp5.000 per hari. Dengan kata lain pemeirntah menjaga daya beli masyarakat agar bisa tetap melakukan aktivitas pengeluaran normal sambil menunggu progres penguatan harga rupiah.

Pertamina sendiri, pengakuannya, inginnya mengikuti harga minyak dunia. Tapi apa daya daya masyarakat tidak sekuat yangdiharapkan. Karena itu dengan meniadakan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka Pertamina membantu mempertahankan daya beli masyarakat.

Dari narasi yang terbangun di internal kabinet tersebut di atas, terlihat jelas ada suasana tidak kompak yang mengarah pada upaya mengatasi keadaan. Namun jika keadaan semakin memburuk, apakah Presiden Jokowi akan tetap mempertahankan Perpres 191/2014 atau akan mengorbankan Pertamina menjadi korban keganasan krisis?

Pilih mana, mempertahankan citra demi Pilpres 2019 atau mengamankan BUMN migas Pertamina? Situasi dilematis ini bak buah simalakama yang sangat sulit untuk diputuskan.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here