Kabinet Pertengkaran

0
187

KABINET pertengkaran? Sebenarnya berat mulut kita menyebut itu. Tapi, ya, keterbatasan kosa kata mempersempit pilihan kita untuk mencari padanan yang sesuai. Sebab, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini seolah menemukan saja topik baru untuk menjadi sumber pertengkaran di antara sesama anggotanya.

Lihat saja yang terbaru, perkara penenggelaman kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menghentikan kebijakan penenggelaman itu mulai tahun 2018 ini. Menurut Luhut, kebijakan itu sudah cukup, lebih baik kapal-kapal yang disita itu dijadikan aset negara. Menteri Susi dimintanya agar memfokuskan diri pada peningkatan produksi perikanan agar jumlah ekspor juga bisa ditingkatkan.

Wapres Jusuf Kalla juga meminta hal yang sama dengan Menko Kemaritiman. “Sudah, cukuplah,” kata Wapres. Jusuf Kalla mengaitkannya dengan hubungan luar negeri Indonesia, sebab tidak sedikit negara yang menyampaikan protes. Senada dengan Luhut, Wapres meminta agar kapal-kapal itu dilelang sehingga uangnya bisa masuk ke kas negara.

Tapi apa kata Susi? Ia menjawab dengan lantang. “Kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, buatlah  usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” kata Susi.

Presiden Joko Widodo sendiri justru memuji menterinya ini. Ia menyebut Susi telag mewujudkan kedaulatan di Indonesia. “Sudah tidak ada lagi kapal asing pencuri ikan yang berani mendekat, karena ditenggelamkan sama Bu Susi,” kata Presiden di Rote Ndao, NTT, Senin (8/1/2018). Pujian diulanginya lagi kemarin di acara Rakernas Kementerian Agraria di Jakarta, Rabu (10/1/2018). “Itu bentuk penegakan hukum bahwa kita tak main-main terhadap illegal fishing,” ujar Presiden.

Tak salah juga Susi bersikap begitu. Dia menyandarkan pada Pasal 69 Ayat (4) UU No 45/2009 tentang Perikanan, bahwa penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan pembakaran dan atau penenggelaman kapal asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apalagi, kata Susi, hampir 90 persen dari 317 kapal yang sudah  yang dimusnahkannya itu, sudah berdasarkan keputusan pengadilan.

Tapi permintaan Wapres dan Menko Kemaritiman juga tak keliru. Era shock therapy mungkin sudah cukup. Buktinya, seperti kata Presiden, sudah tak ada lagi kapal asing pencuri ikan yang berani mendekati perairan Indonesia. Kalau begitu, ketimbang dibakar, mungkin lebih baik kapal itu dimanfaatkan. Apalagi kebutuhan nelayan terhadap kapal ikan sangat tinggi, dan tak bisa dipenuhi dari jumlah kapal yang dibangun pemerintah.

Namun, masalah yang hendak kita bincangkan bukan soal itu, tapi perkara “pertengkaran” sesama anggota kabinet yang terpapar ke ruang publik. Apalagi ini bukan pertengkaran pertama, tapi sudah yang kesekian kalinya terulang. Bahkan, yang lebih merisaukan, antara Presiden dan Wakil Presiden sering pula bersilang kata.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah berkali-kali menegur menteri yang saling adu pendapat di muka umum itu. Tapi, kelihatannya tak mempan. Presiden sudah pula menandatangani Inpres Nomor 7/2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017 kemarin. Namun, ya itu tadi, anak buahnya masih saja beradu pandangan di depan orang banyak.

Maka substansinya adalah pada kekuatan perintah presiden, bukan pada kepatuhan anak buah. Pada akhirnya terserah pada Presiden untuk memastikan anak buahnya bekerja sesuai perintah atau tidak. Jika nanti masih ada yang mengeluarkan kebijakan tanpa pengkajian matang, tak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali segera memberhentikannya. Sebab, itu menyangkut kehormatan lembaga kepresidenan.

Hal ini terpulang pada kapasitas pribadi presiden sendiri. Jika mau lengkap, memang presiden harus mempunyai kemampuan intelektual agar bisa memadukan mulai dari aspek filosofis sampai teknis. Sehingga keputusan yang dikeluarkannya mempunyai sistematika yang jelas. Dia juga harus punya kemampuan menjadi eksekutor yang efektif, serta memiliki obligasi moral yang kuat.

Inilah yang harus diselesaikan secara internal. Duduklah bersama-sama. Sekeras apa pun perdebatan di lingkar dalam pemerintahan, tak menjadi soal. Siapa tahu bisa diperoleh kesimpulan terbaik. Yang penting, friksi internal pemerintah ini tak terpapar ke mata dunia. Mengumbar pertengkaran itu selain tak menyelesaikan persoalan (dan justru menambah kusut) juga membuat tampilan buruk bagi wajah pemerintah. Dan ini dapat membuat kepercayaan terhadap Indonesia menjadi turun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here