Kacaunya Pemerintahan 

2
133

SULIT kita mencari kata yang tepat untuk menggambarkan maju-mundur keputusan pemerintah soal harga BBM jenis Premium, selain kata “kacau”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kacau” itu antara lain berarti “ketidakberesan”, “tidak keruan”, yang semuanya konotasinya jelas negatif.

Soal harga BBM jenis Premium, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah mengumumkan, BBM jenis ini akan dinaikkan harganya mulai pukul 18.00 WIB tanggal 10 Oktober 2018. Jonan menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Bali, tanggal 10 Oktober siang.

Sorenya, muncul keterangan tertulis dari sang menteri bahwa harga tak jadi naik. “Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali (Jawa, Madura dan Bali, red) menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina,” katanya Jonan.

Selang beberapa jam kemudian, muncul lagi keterangan baru, bahwa ternyata yang memutuskan penundaan kenaikan harga itu bukan Presiden Joko Widodo, tapi Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal itu diketahui ketika pukul 18.30 di hari yang sama, Kementerian BUMN memberikan keterangan kepada wartawan di Paviliun Indonesia, di Bali.

Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan  keputusan menunda ini memang datang dari Kementerian BUMN. “Kami dari BUMN menunda karena Pertamina tidak siap,” katanya.

Padahal entah kesiapan apa yang perlu ditunggu dari Pertamina. Toh urusan seperti ini adalah pekerjaan sehari-hari mereka selama puluhan tahun.  Menteri ESDM pun tak mungkin memutuskan kenaikan harga BBM tanpa pertimbangan matang. Sewaktu mengumumkan kenaikan, Jonan mengatakan dia sudah mempertimbangkan harga bahwa minyak brent US$ 85 perbarel, dan kenaikan harga minyak dari Januari kira-kira hampir 30%, dan kenaikan harga minyak nasional kurang lebih 25%.  Artinya, keputusan Jonan itu sudah didasari pengkajian sebelumnya.

Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Sebenarnya, menurut ketentuan Pasal 15 PP Nomor 191 Tahun 2014 itu, kewenangan menaikkan harga BBM Tertentu dan BBM Penugasan Khusus itu berada di tangan Menteri ESDM. Untuk premium yang didistribusikan di Jamali, Pertamina yang menentukan harganya. Sedangkan di luar wilayah itu, harga premium ditentukan pemerintah.

Karena itu menjadi pertanyaan mengapa Menteri BUMN bisa menunda pelaksanaan keputusan Menteri ESDM. Banyak kemungkinan bisa terjadi di balik itu. Bisa karena alasan teknis di Pertamina, atau bisa pula alasan politis karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada elektabilitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden mendatang. Atau mungkinkah Presiden tidak mempunyai beleid atau kebijakan apa-apa mengenai soal penting ini, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada menteri?

Apa pun pertimbangannya, semestinya itu diselesaikan di balik panggung. Sebab tarik-menarik kepentingan memang wajar terjadi di internal pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan kementerian yang satu bisa berdampak pada kementerian lain. Namun, mestinya tarik menarik itu tidak terlihat ke panggung publik. Dan itu cukuplah menjadi rahasia pemerintah.

Apa boleh buat, drama pendek tarik-ulur harga BBM ini, makin mempertegas tampilan wajah kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang buruk dalam segi koordinasi. Sebab apa pun rahasia di belakang panggung, yang terlihat di mata rakyat yang menjadi penonton adalah koordinasi pemerintahan yang centang-perenang.

Dari tampilan seperti itu, menjadi tanda tanya, apakah para menteri itu tidak melapor kepada Presiden tentang kebijakan harga BBM? Atau apakah Presiden tidak meminta laporan mereka? Atau, seberapa efektifkah rentang kendali Presiden terhadap menteri-menterinya? Adakah ada perbedaan treatment antara menteri yang satu dengan menteri yang lain?

Banyak sekali pertanyaan akan tertuju kepada kemampuan leadership Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Sebab, kejadian ini sering terulang. Bahkan bukan hanya koordinasi saja yang lemah, pertengkaran sesama anggota kabinet pun sering terjadi. Orang masih ingat perang kata antara Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Luhut Panjaitan meminta Susi Pujiastuti untuk menghentikan penenggelaman itu. Tapi menjawab dengan lantang. “Kalau ada yang berkeberatan, atau merasa itu tidak pantas, buatlah  usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” kata Susi.

Belum lagi polemik soal impor beras dan sebagainya antara Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Dirut Perum Bulog.

Berbeda pandangan itu sehat, karena bisa melahirkan pendapat terbaik. Tapi, untuk para pemimpin, tidak patut seharfiah itu pemahamannya. Bertikai pendapat seyogianya hanya dilakukan di ruang tertutup. Dalam rapat kabinet, misalnya. Di situ justru sangat disarankan saling bertarik urat leher. Agar kebijakan benar-benar teruji secara komprehensif.

Tapi, kalau lakon sudah dipentaskan, seyogianya tak ada skenario yang salah. Sebab yang terlihat justru kebodohan.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here