Kaderisasi Parpol Pupus, Kutu Loncat Pun Jadi Pilihan

0
139

Nusantara,news, JAKARTA – Kaderisasi partai politik nyaris pupus. Yang tampil malah figur eksternal dan politisi kutu loncat. Fenomena ini muncul secara menyolok dalam Pialdaka DKI Jakarta yang berakhir dengan kekalahan pasangan Ahok-Djarot.

Anies Baswedan misalnya bukan kader Partai Gerindra, bukan juga kader PKS. Demikian juga Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, bukan kader PDI Perjuangan.

“Pasca reformasi keseriusan partai membina kader sangat patut dipertanyakan. Parpol sebagai sebuah lembaga yang seharusnya mampu melahirkan kader terbaiknya untuk bangsa dan negara, sekarang pupus. Partai lebih memberikan peluang kepada para kutu loncat,” kata Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Kamarudin kepada Nusantara.news di Jakarta, Kamis  (27/4/2017).

Kondisinya sangat berbeda dengan era sebelum reformasi. Pada masa itu,  untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu harus melalui penjenjangan. Seorang kader parpol harus melewati jenjang karir untuk bisa mencapai posisi tertinggi. Misalnya, untuk menjadi pengurus parpol di tingkat pusat disyaratkan pernah menjadi pengurus tingkat propinsi dalam batas waktu tertentu. Dan, menjadi pengurus tingkat propinsi, harus dimulai dari tingkat paling bawah atau tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, kader dibekali dengan berbagai pendidikan dan pelatihan.

Sehingga, seorang kader benar-benar matang baru dianggap layak untuk ditampilkan atau diperkenalkan ke masyarakat. Jenjang karir itu memakan waktu yang lama, bisa di atas 10 tahun. Tapi, hasilnya kader yang dimunculkan selain matang dalam berorganisasi, juga memiliki ideologi yang jelas sesuai yang dianut partainya.

“Sekarang sangat berbeda,” kata Kamarudin.

Ironisnya, imbuhnya, kutu loncat yang ditampilkan parpol sekarang ini, banyak yang mengecewakan. Bahkan, tak jarang tersangkut kasus hukum.

Menurutnya, sebuah partai yang cenderung mnjaring calon kepala daerah berdasarkan kekuatan modal dan popularitas, sangat tidak bermoral. “Partai seperti itu tidak layak disebut sebagai partai politik. Lebih layak disebut broker politik,” kata Kamarudin lagi.

Kamarudin lantas mencontohkan munculnya Ahok yang didukung sejumlah parpol, seperti PDI-Perjuangan dan lainnya. Padahal, Ahok sendiri bukanlah kader PDI-Perjuangan.

“Inikan ironis, PDI-Perjuangan kan punya kader sendiri bahkan sempat membuka penjaringan di internal. Tapi, akhirnya Ahok yang diusung. Ingat Ahok ini kan sejak awal sudah sering loncat sana loncat sini sehingga wajar jika ideologi perjuangannya dipertanyakan,” imbuhnya.

Kamarudin mengingatkan parpol harus segera berbenah dan mengembalikan fungsinya mencetak manusia mumpuni melalui pengkaderan yang baik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here