Kades Penerima Dana Desa Harus Ciptakan Ekonomi Kreatif

0
119

Nusantara.news, Surabaya – Kkepala desa yang menerima dana desa, selain harus mengelolanya dengan baik dan bijak, juga mesti mengalokasikan dana tersebut untuk penguatan ekonomi kreatif di pedesaan di wilayahnya. Sebab selama ini dana desa masih banyak yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

“Penggunaan untuk infrastruktur mencapai 80 persen,” kata Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Seminar Nasional ‘Desa Membangun Indonesia dan Pelantikan DPD Apdesi Provinsi Jawa Timur’ masa bhakti 2017-2022 di Hotel Utami, Sidoarjo, Selasa (16/5/2017).

Lanjut Soekarwo, Keseimbangan dalam perencanaan pembangunan harus difikirkan dan disiapkan dengan baik. Apabila hanya memikirkan infrastruktur tidak akan seimbang. Dampaknya meskipun jalan desa sudah bagus, tapi ekonomi kreatif tidak dibangun akan menjadi percuma.

“Jalan desa bisa rusak lagi, kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, kepada desa harus bisa menumbuhkan ekonomi kreatif,” pintanya.

Pakde Karwo kemudian mencontohkan, salah satu wujud penguatan ekonomi kreatif yang seiring dengan pembangunan infrastruktur adalah mengajak karang taruna ikut andil di dalamnya. Misalnya, paving untuk pembuatan jalan desa diproduksi sendiri oleh karang taruna. Sehingga akan ada industri kreatif yang timbul di dalamnya. Atau menciptakan jenis usaha lainnya.

Apabila terus menerus membeli bahan dari toko, maka perekonomian di desa tidak akan bisa berkembang,” tambahnya.

Gubernur Soekarwo tersebut juga mengajak kepala desa untuk selalu peka terhadap terciptanya Kamtibmas di wilayah masing-masing.

“Kepala desa harus lebih peka terhadap keamanan dan ketertiban di sekitar masyarakat. Salah satunya, apabila ada gerak gerik yang mencurigakan warga masyarakatnya, segera berkoordinasi dengan empat pilar plus pembangunan desa yakni TNI, POLRI, kepala desa dan tokoh masyarakat,” tegas Pakde Karwo.

Pakde Karwo, menegaskan kepekaan tersebut sudah disepakati sejak awal, yakni ketika para kepala desa disumpah untuk menduduki dan menjalankan tugas sesuai jabatan. Kepala desa merupakan ujung tombak mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ke Bhinnekaan.

“Alasannya, di desalah komunitas terkecil warga bangsa bertemu dan berkumpul sehari-hari,” jelasnya.

Kepala desa lanjut Pakde Karwo, harus mampu menjadi deteksi dini apabila ada sesuatu yang aneh di lingkungan sekitar, di wilayahnya. Apabila ada warga yang berpakaian dan berbicara berbeda dan mengarah terhadap Kamtibmas segera berkoordinasi dengan empat pilar plus untuk dicarikan solusi dan penanganan.

Memperhatikan peran penting perangkat desa tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa di antaranya pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelatihan pembukuan pelaporan keuangan.

Disebutkan oleh Soekarwo, kegiatan tersebut diawali  pada tahun 2014, sebanyak 664 Camat sudah diberikan penataran dalam rangka memahami Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pedesaan.

Kemudian, di tahun 2014 diselenggarakan Diklat Tata Kelola Pemerintahan yang diikuti 7.587 kepala desa dari jumlah keseluruhan desa di Jawa Timur sebanyak 7.722 desa. Sisanya masih belum ada kepala desanya karena masa peralihan kepemimpinan.

Selanjutnya pada tahun 2015 juga dilakukan pelatihan pembukuan keuangan yang diikuti oleh kepala desa dengan pengajar dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Selain para camat dan kepala desa, pada tahun 2015 sekretaris desa juga diberikan pelatihan khususnya dalam mengelola keuangan.

Sementara, terkait Prona sertifikat tanah yang menjadi kegundahan para perangkat desa, Pakde Karwo menjelaskan telah menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 140/2017 tertanggal 26 April 2017 kepada Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Isinya, pemberitahuan bahwa pembiayaan sertifikat yang tidak ditanggung oleh APBN dan APBD ditanggung oleh pemohon.

“Surat Edaran tersebut juga ditembuskan kepada Kajari dan para Mapolres se-Jatim,” terang Pakde Karwo.

Sangat gamblang yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bahwa program pemerintah pusat harus bisa berjalan sampai tingkat desa, khususnya di Jawa Timur.

Kepala Desa sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan, harus ikut melaksanakan terciptanya ketertiban lingkungan dan masyarakat, juga harus bisa menggunakan dana desa yang diberikan pemerintah. Termasuk, bisa menangkap peluang dan bisa mewujudkan ekonomi kreatif di wilayahnya. Jika tidak, pasti ada yang salah, yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Apalagi jika salah dalam penggunaan dana desa, hukum yang akan berbicara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here