Dari Bumiputera Hingga Jiwasraya

Kaji Ulang Portfolio Investasi Bancassurance Saham

0
88
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali mengalami mismatch karena adanya gagal bayar atas investasi bancassurance saham senilai Rp802 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Belum lagi tuntas persoalan mismatch yang dialami Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera akibat salah investasi, kini giliran PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami mismatch akibat akibat portfolio investasi bancassurance saham.

Ihwal mismatch investasi Jiwasraya terungkap pada 1 Oktober 2018, yakni pada saat manajemen mengumumkan soal adanya tekanan likuiditas yang membuat Jiwasraya menunda pembayaran polis jatuh tempo produk bernama saving plan. Total pembayaran polis yang tunda mencapai Rp802 miliar.

Saving plan merupakan produk asuransi unit link yang menawarkan proteksi sekaligus investasi. Produk ini dijual melalui kanal distribusi perbankan atau bancassurance.

Sebagaian besar dana produk ini diinvestasikan di pasar modal. Masalahnya pasar saham yang berfluktuasi sepanjang 2018 yang membuat kinerja imbal hasil investasi tertekan. Sementara itu, manajemen menjanjikan imbal hasil yang lumayan untuk produk ini.

Dalam kondisi bursa saham yang berfluktuasi, Jiwasraya tidak bisa melakukan cut loss. Jika melakukan hal tersebut maka Jiwasraya akan berhadapan dengan hukum karena dianggap melakukan kegiatan yang merugikan negara.

Kementerian BUMN pun memutuskan untuk melakukan audit investigasi atas masalah ini. “Kami melakukan investigasi audit terus terang saja. Kami berbicara dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] dalam investigasi audit,” demikian Menteri BUMN Rini Soemarno beberapa waktu lalu.

Akhir solusi sementara dihadirkan. Jiwasraya memutuskan untuk membayar bunga kepada 1.286 pemegang polis yang telah jatuh tempo dengan nilai mencapai Rp96,58 miliar. Kasus ini benar-benar membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan pusing tujuh keliling.

Sebenarnya, menurut pengamat asuransi Irvan Rahardjo, data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi bancassurance terhadap pendapatan premi perusahaan asuransi semakin signifikan, bahkan lebih besar ketimbang kontribusi dari kanal pemasaran keagenan.

Data AAJI tentang kinerja asuransi per akhir 2016 menunjukkan pendapatan premi dari bancassurance tumbuh sebesar 74,1% (year on year). Premi dari kanal agen tumbuh sebesar 6,2%, dan premi dari kanal pemasaran alternatif tumbuh 14,7%.

Dengan perkembangan tersebut, dari total premi industri asuransi jiwa 2016 yang sebesar Rp167,04 triliun, kanal pemasaran bancassurance berkontribusi sebesar 43,3% atau Rp72,33 triliun, sedangkan jalur distribusi keagenan berkontribusi 38,9% atau berkisar Rp64,98 triliun, dan sisanya sebesar 14,4% dari kanal pemasaran alternatif.

Bila mengacu pada Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank, mekanisme kerja sama bancassurance dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga model bisnis yakni referensi, kerja sama distribusi, dan integrasi produk.

Untuk model bisnis referensi dan kerja sama distribusi, perusahaan asuransi menanggung risiko atas produk yang dipasarkan. Di sisi lain, untuk model bisnis integrasi produk, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko dari produk asuransi dan bank bertanggung jawab atas risiko dari produk perbankan.

Selama ini, mekanisme yang paling banyak dipraktikkan berupa penggabungan produk tabungan dari bank dengan produk asuransi jiwa dari perusahaan asuransi alias integrasi produk.

Perusahaan yang memasarkan produk asuransi harus memenuhi tingkat kesehatan keuangan. OJK dapat menghentikan bancassurance dalam hal OJK menilai berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

Setidaknya ada empat alasan yang melatar belakangi perusahaan asuransi  mengembangkan bancassurance.

Pertama, upaya penetrasi pasar lewat perbankan tanpa aksi merger dan akuisisi, serta kerja sama ekslusif dengan bank. Hal ini mengingat sejumlah bank  swasta nasional dan persero telah memiliki mitra strategis atau anak usaha di bidang asuransi. Sebut saja BRI, Mandiri, BCA, BNI, BII, BTN, Bank Danamon, dan CIMB Niaga.

Kedua, tuntutan strategis korporasi untuk mengembangkan usaha secara  anorganik baik di tingkat domestik maupun  regional. Bagi perusahaan asuransi asing, bancassurance  menjadi sarana efektif agar tetap berada di papan atas pasar domestik baik asuransi umum maupun asuransi jiwa.

Ketiga, dorongan untuk menghasilkan volume bisnis yang besar  dengan biaya distribusi yang lebih murah  .

Keempat, keterbatasan belanja operasi atau operationg expenditure (OPEX) dan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) perusahaan asuransi  berupa sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur asuransi untuk mengembangkan jaringan pemasaran sendiri.

Hanya saja Irvan mengingatkan, ada beberapa problem laten dari portfolio bancassurance. Setidaknya ada lima potensi masalah yang mengintai di balik berkah bancassurance. Potensi masalah yang dimaksud terkait penjaminan, risiko hukum, risiko tata kelola produk, risiko saat pemutusan kontrak, hingga masalah pajak.

Pertama, masalah penjaminan. Bancassurance bukan produk perbankan dan tidak dianggap sebagai simpanan dari bank, tidak dijamin oleh bank, serta bukan bagian dari program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Kedua, risiko hukum. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 11 November 2014 bahwa perjanjian bancassurance antara Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRIngin Life dan Heksa melanggar Pasal 15 (2) dan 19 a) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Menurut KPPU, pelanggan harus bebas untuk memilih asuransi jiwa untuk menutup hipotek mereka. Bank harus menawarkan kepada nasabah hipotek asuransi setidaknya dari tiga perusahaan asuransi sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

KPPU mengenakan denda sebesar Rp25 miliar kepada BRI, sebesar Rp19 miliar kepada BRIngin Life, dan sebesar Rp13 miliar kepada Heksa. Walau ujung dari perkara itu KPPU harus menelan pil pahit setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya dalam perkara bancassurance tersebut. 

Ketiga, risiko tata kelola. Untuk menjadi mitra banccassurance, beberapa bank mensyaratkan licence fee yang bersifat biaya tetap dibayar dimuka baik ada maupun tidak ada realisasi bisnis.

Praktik licence fee harus dilihat dalam kaitan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Perusahaan asuransi dilarang untuk menawarkan atau memberikan sesuatu langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait transaksi asuransi.

Keempat, permasalahan pada saat pemutusan kerja sama dan kontrak polis. Bancassurance acap kali mengalami persoalan kualitas kolektibilitas premi, rekonsiliasi bank, serta pengembalian premi dan komisi pada saat terjadi pemutusan kontrak polis bila tidak cukup dibentuk cadangan.

Produk bancassurance yang umumnya berjangka pendek kerap tidak sesuai dengan horizon investasi yang umumnya berjangka panjang hingga menyebabkan mismatch yang menggerus solvabilitas.

Kelima, permasalahan pajak dan akuntansi. Perlu diwaspadai berbagai bentuk transfer pricing yakni pembebanan yang berlebih pada tingkat usaha patungan hingga merugikan mitra lokal pada periode start up bancassurance untuk keuntungan  mitra  asuransi asing apabila terkait dengan mitra bank asing. Pembebanan biaya start up menjadi isu kritis apakah akan diamortisasi selama jangka waktu kontrak bancassurance berlangsung atau diperlakukan secara cash basis.

Beberapa permasalahan di atas harus dapat diantisipasi dan dimitigasi agar bancassurance tetap terjaga sebagai primadona yang mendatangkan berkah bukan musibah.

Persoalan lain yang juga memprihatinkan, menurut audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Jiwasraya ditemukan kelalaian Kantor Akuntan Publik (AKP) PriceWaterhouseCoopers (PWC) yang sudah 10 tahun terakhir sebagai KAP Jiwasraya. Bagaimana mungkin PWC lalai selama itu, sehingga per 1 Oktober meledak kasus mismatch.

Itu sebabnya OJK perlu melakukan kajian ulang atas resistensi risiko bancassurance dan KAP yang tidak kredibel. Bila perlu PWC didiskualifikasi sebagai KAP yang tidak kompeten mengawasi produk bancassurance Jiwasraya. Akibat kelalaian PWC, OJK pun kena getahnya. Paling tidak kredibilitas pengawasan OJK terhadap industri asuransi ikut tercemar, termasuk kelalaian OJK membiarkan PWC terus menerus memberi opini yang baik untuk produk bancassurance Jiwasraya.

Sampai di sini, kita patut prihatin, industri asuransi nasional harus jatuh di lubang yang sama, yakni rendahnya aspek pengawasan OJK dan rendahnya kredibilitas KAP PWC. Pada gilirannya hal ini dapat menguransi kepercayaan publik, terutama 141 nasabah yang menjadi korban gagal bayar produk bancassurance Jiwasraya.

Apalagi Jiwasraya pernah juga mengalami kerugian pada saat berinvestasi di PT Bumi Resources Tbk. Ratusan nasabah Jiwasraya kecewa karena hasil investasinya tergerus seiring di-suspend-nya saham Bumi.

Sampai di sini kita sadar bahwa produk bancassurance berisiko tinggi, sementara tingkat kredibilitas KAP meskipun asing juga lemah, ditambah lagi kelemahan pengawasan OJK, menjadi lengkaplah kasus demi kasus mendera industri asuransi nasional.

Sementara DPR, kita tahu kapasitasnya sangat terbatas begitu bicara soal teknis perasuransian, apalagi produk perkawinan channeling bancassurance. Lengkaplah pengawasan rendah para stakeholder terhadap industri asuransi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here