Kalah Melawan Novanto, KPK Harus Introspeksi

0
161

Nusantara.news, Jakarta –  Tidak ada berita yang lebih viral saat ini selain kemenangan gugatan praperadilan Setya Novanto. Kemenangan Novanto bukan hanya jadi pembicaraan di kalangan pengamat hukum, politisi,  mahasiswa, aktivis LSM, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Pergunjingan tentang Novato tidak hanya dianalisa di media cetak, elektronik dan online, tetapi juga di jadi bahan pergunjingan di media sosial, bahkan menjadi perbincangan di hampoir seluruh lapisan masyarakat seperti tukang ojek online, dan  lain sebagainya, temasuk ibu-ibu rumah tangga. Pada umumnya, publik mengecam Cepi Iskandar, hakim tunggal yang memenangkan praperadilan Novanto. Cepi iskandar dicurigai disuap, sedang KPK luput dari perhatian. Benarkan Cepi Iskandar sudah disuap atau KPK yang tidak siap?

Hakim Cepi Disuap?

Kecurigaan terhadap hakim Cepi Iskandar merebak luas. Banyak yang mencari informasi tentang kekayaannya. Kayakah Cepi? Ternyata tidak. Menurut laporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK, Cepi kelahiran Jakarta, 15 Desember 1959, sudah 25 tahun menjadi hakim. Di PN Jakarta Selatan baru tiga tahun. Dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi berpangkat Pembina Utama Madya Golongan IV. Sementara jabatan hakimnya adalah Hakim Madya Utama. Sebelum bertugas di Jakarta Selatan, Cepi pernah bertugas di Pengadilan Negeri Depok dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan di sana. Lalu Cepi bergeser ke Pengadilan Negeri Bandung sebelum akhirnya bertugas di  Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung pada 2011-2013. Pada 2013-2015, Cepi Iskandar menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta.

Tentang kekayaan, Cepi yang sekarang tinggal di rumah dinas di Komplek Kehakiman di Jalan Ampera Gang Sulastri, Jakarta Selatan, hanya memiliki kekayaan sebesar Rp40.102.000 tahun 2008, saat dia masih menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelum itu, hakim Cepi menyetorkan LHKPN ke KPK pada 30 September 2002 dengan jumlah harta kekayaannya hanya Rp3.102.000. Dalam pelaporan LHKPN ke KPK pada 2002, hakim Cepi menyampaikan kepada KPK bahwa ia memiliki sebuah mobil Toyota Corona tahun buatan 1980 senilai Rp15.000.000 dan tiga sepeda mini seharga Rp1.000.000. Ia juga melaporkan mempunyai logam mulai dan benda bergerak lainnya senilai Rp11.002.000, serta surat berharga berupa giro dan setara kas lain senilai Rp100.000. Dalam pelaporan LHKP pada 2002, hakim Cepi juga menyampaikan mempunyai utang pinjaman sebesar Rp30.000.000. Sementara itu, dalam pelaporan LHKPN kr KPK pada 2008, hakim Cepi menyampaikan tidak banyak perubahan perihal harta bendanya. Hanya saja ia melaporkan mempunyai mobil Mazda tahun buatan 1997 dengan harga Rp56.000.000. Sementara, mobil Toyota Corona yang dilaporkan sebelumnya dijelaskan telah dijual.

Selain praperadilan Setya Novanto, Cepi pernah juga  menjadi hakim tunggal praperadilan yang diajukan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Hasilnya, Cepi yang dikhabarkan sangat taat beribadah, menolak mentah-mentah gugatan pendiri  Partai Perindo itu.

Selama karirnya, Cepi sudah empat kali dilaporkan ke Komisi Yudusial. Dua sudah diputus, satu dalam proses, dan satu lagi laporan baru masuk terkait kasus Novanto. Dua laporan yang sudah diputus, KY menyatakan Cepi tidak beersalah. Laporan tentang cepi, “tidak terbukti,” ujar Ketua KY, Aidul Fitriciada di Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial kini masih mengawasi Cepi terkait kasus Novanto.

Dari segi putusan, pengacara senior Maqdir Ismail mengaku sudah membaca  SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). Salah satu pertimbangan dalam SPDP dikatakan, Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 prihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan. Jadi bukan hasil penyelidikan terhadap SN. Dari format Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 prihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Laporan tersebut adalah Laporan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada atasannya tentang perkembangan persidangan dan fakta-fakta persidangan yang akan dijadikan dasar dalam menuntut para Terdakwa.

Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 prihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan adalah pemahaman subjective dari Penuntut Umum terhadap perkara yang sedang dituntut dan tidak secara langsung dapat dianggap merupakan bagian dari perbuatan pidana yang dapat dipersangkakan kepada orang lain.

Dengan demikian, maka Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 prihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan bukan merupakan pemahaman objective dari hasil penyelidikan terhadap SN.

Sehingga laporan ini tidak dapat digunakan sebagai “hasil penyelidikan” yang dapat dilaporkan kepada Pimpinan KPK dan kemudian digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka in casu  SN.

Menurut Pasal 44 ayat (1) UU KPK “penyelidiklah yang harus menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tidak pidana korupsi dan kemudian penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka”.

Menurut hukum, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga satu perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan hanyalah penyelidik, bukan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud oleh Nota Dinas Nomor: ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 prihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan.

Tidak ada ketentuan dalam UU KPK yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil penyelidikan yang dijadikan rujukan untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik KPK, bukan Jaksa/Penuntut Umum Termohon (vide. Pasal 43 – 44 UUKPK dan Pasal 51 ayat 2 UU KPK);

Dalam perkara SN ini sesuai surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: B.310/23/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, tidak dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa IRMAN selaku  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. SUGIHARTO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertindak sebagai penyelidik untuk perkara lain terkait dengan perkara IRMAN dan  Ir. SUGIHARTO, MM;

Kecurigaan Cepi Iskandar disuap memang perlu diselidiki. Tetapi kealpaan KPK mengantisipasi putusan hakim Cepi seperti itu patut menjadi sorotan pula.

KPK Harus Introspeksi

Sesungguhnya KP tidak mengalami kesulitan memenuhi bukti seperti yang diinginkan hakim Cepi iskandar. Sebab, setidaknya ada dua sumber bagi KPK untuk memperoleh bukti keterlibatan Novanto secara Langsung. Bukti pertama adalah melalui penyelidikan untuk memperoleh bukti awal yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, melalui pemeriksaan Novanto secara langsung.

Pertanyaannya, mengapa KPK tidak menyertakan bukti-bukti itu ke pengadilan praperadilan? Jawabnya, ada dua kemungkinan. Pertama, pimpinan KPK tidak sensitif atau abai mengantisipasi kemungkinan putusan yang seperti itu. Kedua, KPK belum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Novanto.

Kemungkinan mana yang terjadi di KPK? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh KPK.

Ada pertanyaan lain, yakni ketelribatan Novanto sudah terendus sejak tahun 2012. Sementara Novanto baru dicekal lima tahun kemudian yakni tanggap 10 April 2017. Setelah dicekal, tiga bulan kemudian KPK baru menetapkan Novanto sebagai tersangka, tepatnya  tanggal 17 Juli 2017, tenggat waktu yang tidak mencerminkan KPK yang gesit dan sigap.

Pertanyaan lain adalah setelah Novanto ditetapkan jadi tersangka. Patut digarisbawahi, sejak pertama Novanto ditetapkan jadi tersangka, langsung ada reaksi dari pengacaranya, dan juga dari Partai Golkar bahwa, Novanto akan mengajukan gugatan praperadilan. Reaksi ini juga tidak cepat diansitipasi oleh KPK.

Anehnya, Setya Novanto ternyata juga tidak cepat mengajukan gugatan praperadilan. Novanto baru mengajukan praperadilan pada hari Senin, 4 September 2017. Ini berarti ada selang waktu sekitar 50 hari setelah ditetapkan jadi tersangka. Novanto sebetulnya gegabah karena berlama-lama mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, dalam KUHAP dikemukakan, apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka hak Novanto mengajukan praperadilan gugur dengan sendirinya. Oleh sebab, ketika Komjen Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK jadi tersangka,  yang bersangkutan cepat meresponnya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Betapa tidak, tanggal 13 Januari 2015, KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.  Tanggal 19 Januari 2015 Budi Gunawan mendaftarkan gugatan praperadilan. Jadi antara penetapan status tersangka dengan gugatan prapreadilan hanya ada waktu selang enam hari. Bandingkan dengan Novanto yang baru mengajukan gugatan praperadilan setelah 50 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Pertanyaannya, mengapa Novanto begitu lama baru mengajukan gugatan praperadilan? Pertanyaan sebaliknya juga harus diajukan kepada KPK, yakni mengapa KPK  tidak memanfaartkan waktu selama 50 hari itu untuk mempersiapkan berkas Novanto dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor? Bukankah apabila berkas Novanto cepat diproses dan dilimpahkan ke pengadilan maka hak Novanto mengajukan gugatan praperadilan gugur dengan sendirinya? Mengapa Novanto dan KPK seolah kompak membuang-buang waktu?

Sikap KPK yang tidak antisipatif terhadap ceruk putusan yang diambil Cepi Iskandar ditambah fakta KPK yang berlama-lama melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan, patut menjadi sorotan publik.

Sebagai lembaga indepeden yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun dan tidak mengenal SP-3, maka, KPK dituntut sempurna, dalam hal teknis hukum termasuk jeli mengantisipasi kemungkinan seperti praperadilan Novanto, juga dituntut sigap dalam pengertian cepat melakukan pemberkasan perkara.

KPK harus bisa sempurna, karena dalam menjalankan  tugasnya, KPK diberikan sejumlah kewenangan, termasuk kewenangan menyadap, meminta keterangan dari pihak lain dan lain sebagainya.

KPK tidak bisa mengandalkan rasa takut tersangka, atau mengandalkan kepercayaan publik yang sangat besar. Ketika berhadapan dengan tersangka yang kurang berpengaruh atau yang memiliki rasa takut besar, KPK mungkin tidak menghadap masalah. Tetapi ketika berhadapan dengan orang berpengaruh seperti Setya Novanto, KPK akhirnya kalah di praperadilan.

Soal, hakim Cepi yang dicurigai disuap, jelas tidak bisa dijadikan alasan untuk membela diri. Sebab, sangat diyakini pula bahwa hakim Cepi tentu sudah masuk dalam radar KPK, termasuk menyadap dan mengikuti gerak-geriknya.

Kasus kalahnya KPK dalam praperadilan Novanto ini mungkin tidak akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK. Tetapi, mengingat KPK adalah lembaga indepeden yang memiliki kewenangan besar dalam menjalankan tugasnya, dan diandalkan sebagai lembaga pemberantas korupsi, maka kasus kalah dalam praperadilan Novanto layak menjadi tantangan tersendiri bagi KPK untuk melakukjan introspeksi, mulai membenahi dan menyempurnakan diri. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here