Kalau Beretika, Setnov Mundur Sementara

0
316

Nusantara.news, Jakarta – Setelah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK, kini desakan publik agar Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR semakin menguat. Sebab, secara etika sudah dinilai tidak layak, selain itu status tersangka Setnov berpotensi menyandera lembaga tinggi negara.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir secara eksplisit meminta agar Setnov sadar dengan status tersangka yang disandangnya bisa membebani DPR. “Kan DPR punya mekanisme konstitusional, sekaligus DPR punya moral atau tidak. Kita kembalikan saja kepada DPR,” ujar Haedar di Bantul, Yogyakarta, Selasa (14/11/2017).

Desakan mundur tak hanya datang dari luar Partai Golkar, tapi juga dari internal partai berlambang beringin itu. Seperti dilontarkan politikus Golkar Mirwan Vauly yang menilai status tersangka Setnov akan menyandera DPR.

“DPR secara kelembagaan seharusnya tidak menanggung beban akibat status tersangka Setnov,” cetusnya.

Menurutnya, Badan Kehormatan Dewan (BKD) harusnya bisa menyidangkan status tersangka Setnov atas dasar opini yang berkembang di masyarakat saat ini. Apalagi, MKD sudah menyidangkan Setnov terkait isu “papa minta saham” sekitar akhir 2015 lalu. Saat itu, MKD memutus Setnov melakukan pelanggaran kode etik sedang sehingga harus dicopot dari jabatannya.

Namun, sebelum vonis dijatuhkan, Setnov menyatakan mundur sebagai Ketua DPR dan digantikan rekan separtainya Ade Komaruddin, lalu kembali memimpin lagi setelah merebut kursi Ketua Umum DPP Golkar.

Pertanyaannya, apakah dengan status tersangka yang disandangnya itu Setnov bisa dicopot sebagai Ketua DPR?

Soal pemberhentian pimpinan DPR diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Disebutkan dalam Pasal 87 ayat 1 bahwa seorang pimpinan DPR dapat mundur ketika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Berikut petikan ayat tersebut:

Pasal 87

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:

  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri; atau
  3. diberhentikan.

Soal pemberhentian seorang pimpinan DPR selanjutnya diatur dalam Pasal 87 Ayat 2 bahwa Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

  1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  2. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
  3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  4. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
  6. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
  7. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ayat 3 Pasal 87 disebutkan jika seorang pimpinan DPR berhenti, maka pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan sampai terpilih pimpinan yang definitif.

Sementara itu, pada ayat 4 Pasal 87, diatur bahwa pimpinan DPR yang berhenti, maka penggantinya harus berasal dari parpol yang sama.

Dalam bab penjelasan ayat 4 Pasal 87 disebutkan :

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

Jika pimpinan DPR yang mundur ternyata dinyatakan tidak bersalah, maka ia bisa kembali menunaikan tugas sebagai Ketua DPR. Hal ini tercantum dalam ayat 6 Pasal 87 UU MD3.

Dan, dalam bab penjelasan ayat 6 Pasal 87 disebutkan  “Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR.”

Tujuh Wakil Rakyat Tersangka Korupsi Batal Dilantik

Bila mengacu pada UU MD3, maka tidak ada ketentuan yang mengharuskan Setnov untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR. Karena, status yang disandangnya masih tersangka dan belum berkekuatan hukum tetap.

Namun, sebagai pejabat tinggi negara, selayaknya Setnov memberi contoh yang baik. Caranya, bisa dengan meletakkan sementara jabatannya. Artinya, selama proses hukum kasus e-KTP berjalan, maka Setnov tidak menjabat sebagai Ketua DPR. Toh, jika nanti hakim memvonis Setnov tidak bersalah, maka Setnov bisa kembali menduduki jabatannya sebagai Ketua DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat 6 tersebut.

Atau Setnov secara ksatria menyatakan mundur dari jabatannya. Dengan begitu, Setnov dinilai mempermudah proses hukum sekaligus citra DPR sebagai Lembaga tinggi negara terjaga. Selain itu, sikap Setnov yang meletakkan jabatan akan menjadi pertimbangan majelis hakim di pengadilan. Di sisi lain, Setnov juga menjaga marwah Partai Golkar.

Soal etika anggota DPR yang berstatus tersangka, sempat jadi perdebatan saat menjelang pelantikan anggota DPR/DPD periode 2014 – 2019. Saat itu, ada tujuh anggota DPR dan DPD terpilih yang telah berstatus tersangka terkait kasus korupsi.

Lantaran desakan publik yang begitu kuat agar DPR bersih dari para koruptor, maka KPK mengirim surat ke KPU agar tidak melantik ketujuh wakil rakyat tersebut. Adapun anggota DPR yang diminta KPU untuk tidak dilantik itu adalah Jero Wacik, Idham Samawi, Herdian Koesnadi, Jimmy Demianus, dan Iqbal Wibisono, sedangkan anggota DPD yang tidak dilantik adalah Chaidir Djafar, dari daerah pemilihan Papua Barat, dan Zulkarnain Karim, dari daerah pemilihan Bangka Belitung.

Selanjutnya, KPU mengirim surat kepada Presiden SBY agar tidak melantik mereka. Dan, akhirnya ketujuh wakil rakyat yang sudah berstatus tersangka itu urung dilantik di Senayan pada 1 Oktober 2014. Karena, Presiden SBY pun menyetujui permintaan KPU agar semua yang berstatus tersangka tidak dilantik

Diantara ketujuh wakil rakyat yang menonjol adalah Jero Wacik dari Fraksi Demokrat Dapil Bali yang meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Jero dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus suap di Kementerian ESDM saat jero menjabat sebagai Menteri di  era pemerintahan SBY-JK. Dalam periode 2011-2013, Jero diduga mengumpulkan dana haram hingga mencapai Rp9,9 miliar.

Menariknya, Ketua DPP Demokrat Syarif Hasan sempat mengungkapkan bahwa Jero sebenarnya sudah mengirim surat kepada SBY selaku Ketua Umum Demokrat agar tidak melantik dirinya.  “Jadi, Pak Jero sudah kirim surat kepada Pak SBY, dan karena itu tampaknya Pak SBY setuju menunda pelantikannya (Jero),” tutur Syarif sehari jelang pelantikan.

Belajar dari kisah pembatalan pelantikan ketujuh anggota DPR tersebut, seharusnya Setnov menyadari bahwa publik tak akan pernah berpihak pada wakil rakyat yang terseret kasus korupsi, meskipun baru sebatas tersangka. Setnov mungkin bisa berlindung dibalik aturan, tapi opini publik tak akan bisa dibendung oleh ketentuan yang dianggap menguntungkan pejabat yang terseret korupsi. Dengan begitu, maka taruhannya bukan hanya nama baik Setnov tapi juga DPR.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here