Kalkulasi Politik di Balik Rebutan Kursi Ketua MPR

0
143

Nusantara.news, Jakarta- Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi rebutan partai seusai pemilihan umum 2019. Tak hanya bagi partai koalisi Jokowi-Ma’ruf, partai di luar koalisi seperti Gerindra juga terang-terangan mengincar kursi ketua MPR sebagai prasyarat rekonsiliasi pascapilpres.

"Dengan semangat tersebut (rekonsiliasi) maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangannya tertulisnya, Jumat (19/7).

Namun keinginan Gerindra ini ditolak PKB sebagai bagian dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Menurut Ketua DPP PKB Lukman Edy, tak ada agenda rekonsiliasi yang menyertakan syarat, apalagi dengan jabatan Ketua MPR, Penolakan Lukman juga bisa dipahami mengingat sejak awal PKB yang paling ngotot menyodorkan sang Ketua Umum, Muhaimin Sikandar, untuk menduduki kursi Ketua MPR.

Klaim serupa disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian ini mengatakan, sebagai partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen, partainya yang paling berhak atas kursi Ketua MPR RI. "Di parlemen kan posisi berdasarkan kursi, kalau di MPR terkait dengan paket. Tetapi kan urutan (posisi) bergantung kursi, jadi proporsional saja," ujarnya.

Tak ketinggalan, PPP pun berminat membidik kursi Ketua MPR. PPP merasa pantas menduduki jabatan itu sebagai wujud penguatan koalisi di legislatif. “Oh iya, kami juga mengincar kursi MPR. Kalau bisa jadi ketua jadi lebih bagus, tapi minimal PPP wakil ketua MPR," kata Plt Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, usai Mukernas IV PPP di Serang, Banten, Sabtu (20/7).

Partai lain seperti Nasdem dan Demokrat juga mengincar posisi MPR-1. Sekjen Nasdem Johnny G Plate, misalnya menuturkan NasDem memiliki kader-kader yang kredibel untuk menjabat posisi ketua MPR.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, sistem paket membuka peluang partainya untuk ikut masuk dalam formasi pimpinan MPR. Demokrat mengungkit jasa partainya saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa dengan memberikan jatah kursi MPR ke PDIP. Syarief pun mengharapkan sejarah tersebut terulang dalam periode 2019-2024.

PDIP snediri terkait posisi Ketua MPR, menganggap wajar jika ada anggapan bahwa seyogyanya PDIP tidak mengambil jatah kursi MPR karena sudah dipastikan mendapatkan pucuk pimpinan DPR. Ia menerangkan, partainya menjunjung tinggi nilai semangat gotong royong dan kebersamaan sehingga akan memegang etika politik dengan menghargai pendapat partai politik lain yang menginginkan posisi ketua MPR.

Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C. Berdasarkan aturan itu, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil.

Komposisinya, empat kursi berasal dari unsur fraksi partai politik di parlemen dan satu kursi wakil ketua diisi unsur DPD. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Lantas, seberapa strategis posisi ketua MPR sehingga partai-partai berebut posisi tersebut?

Kursi Ketua MPR, Batu Loncatan Menuju 2024

Tentu saja, bukan tanpa alasan para elite politik di Indonesia memperebutkan kursi Pimpinan MPR. Meski pasca-reformasi, peran MPR tak sedigdaya era sebelumya dan posisinya bukan lagi mandataris Presiden (sejajar dengan DPR), namun masih dianggap posisi strategis dalam biduk pemerintahan di Indonesia.

Posisi Ketua MPR dinilai sedikit lebih istimewa dibanding pimpinan lembaga negara lainnya karena punya kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. Tak hanya itu, Ketua MPR juga punya wewenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, serta memilih Presiden atau Wakil Presiden bila terjadi kekosongan jabatan. Bahkan, MPR juga berhak mengubah aturan terkait lamanya presiden menjabat.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (ke-4 dari kiri) bersama para wakil ketua MPR yang akan berakhir tahun 2019 ini

Pengamat Politik dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan menyebut ada dua hal utama dalam memandang posisi Ketua MPR saat ini. Pertama terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kunci dari perebutan kursi MPR saat ini ada pada persoalan GBHN. Sebab apabila GBHN kembali menjadi penting, maka MPR akan penting juga.

Kedua sudut pandang pragmatis dimana posisi pimpinan MPR dianggap sangat enak bagi politisi manapun. "Bayangkan dengan fungsi minimalis, mendapatkan fasilitas setara pimpinan lembaga tinggi lainnya," kata Rafif saat dilansir dari CNNIndonesia.com.

Sebetulnya, jika pun GBHN dihudupkan kembali tidak secara otomatis mengangkat posisi ketua MPR. Sebab, di era pemilihan langsung, tak ada kewajiban Presiden untuk menjalankan GBHN. Presiden punya program dan arah pembangunan sendiri disesuaikan dengan konteks visi dan janji kampanye. Kecuali memang ada amandemen UUD lagi yang memberi porsi lebih besar kepada MPR.

Karena itu, perebutan kursi ketua MPR lebih terlihat sebagai perburuan kuasa dan investasi politik jangka panjang (2024). Perburan kuasa kursi ketua MPR bisa jadi akibat sesaknya persaingan memperebutkan kursi kabinet (dari parpol koaliis, oposisi, kalangan profesional, sukarelawan, Bandar politik, dan lain-lain) dan tertutupnya kursi ketua DPR (jatah PDIP sebagai pemenang pemilu). Para politisi ini kemudian mencari peruntungan lain di MPR.

Selain itu, perebutan kursi ketua MPR juga dijadikan investasi politik menuju pemilu 2024. Memang, secara elektoral posisi ketua MPR tidak ada hubungannya dengan 2024. Hal itu terbukti selama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjabat ketua MPR, tidak memberikan ‘keuntungan elektoral’ bagi perolehan PAN di Pemilu 2019 kemarin. Bahkan PAN berada di posisi kedua dari bawah dari daftar partai yang tembus ke Senayan. Di samping fungsi dan peran yang dimainkan MPR tak maksimal.

Berikut sembilan partai diurutkan berdasarkan perolehan suara terbesar: 1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen) 2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen) 3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen) 4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) 6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen) 7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen), dan 9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen).

Pun begitu, secara politik, kursi ketua MPR dinilai seksi karena MPR merupakan lembaga kenegarawanan. MPR juga punya program rutin kebangsaan seperti sosialisasi empat pilar MPR yang kerap dikapitalisasi sebagai bagian penetrasi dengan berbagai unsur rakyat untuk meraup popolaritas dan elektabilitas. Pendek kata, jabatan ketua MPR hanya sebagai ‘panggung publik’ dan menaikan posisi tawar menuju kontestasi politik 2024.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here