Kampanye Belum Mulai, Spanduk Pilkada Marak di Bojonegoro

0
289
Poster calon bupati Bojonegoro Ayub Daniel Aqso yang terpasang di ruas jalan jalur Bojonegoro-Cepu.

Nusantara.news, Bojonegoro – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 belum dimulai. Namun, sudah begitu banyak spanduk calon bupati maupun calon wakil bupati yang beredar atau terpasang di sejumlah sudut kota. Begitu pula dengan spanduk dan baliho kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 juga tidak kalah serunya.

Di Kabupaten Bojonegoro, spanduk kampanye sudah beredar di jalan-jalan. Bahkan saking banyaknya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibuat kewalahan untuk menertibkannya.

Terlihat sejumlah bakal Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro yang berencana maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 gencar memasang alat peraga seperti banner dan baliho di sejumlah titik ruas jalan di Bojonegoro.

Seperti halnya ruas jalan di jalur Bojonegoro-Cepu. Baliho dan banner calon bupati banyak terpasang di pohon-pohon di tepi jalan dan dipasang di tiang listrik. Banner bergambar wajah calon bupati itu ada yang dipasang dengan cara dipaku di batang pohon penghijauan, namun ada pula yang dipasang dengan cara ditali dengan kawat. Banyak pula banner itu yang rusak, robek, atau jatuh lantaran diterpa angin yang belakangan ini kerap terjadi.

Menurut Muhammad Choiril (39), warga Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, alat peraga berupa banner, poster, dan baliho calon bupati itu akhir-akhir kian marak terpasang di pohon-pohon di tepi jalan raya. Ia mengaku tidak banyak mengetahui calon bupati tersebut.

“Hampir semua calon itu tidak saya kenal. Sepertinya banyak wajah-wajah baru ya di Bojonegoro,” ujarnya.

Dia menganggap pemasangan banner dan baliho calon bupati itu wajar menjelang pemilihan kepala daerah. Justru, kata dia, dengan banyaknya pilihan calon bupati itu akan menjadikan pemilihan bupati Bojonegoro nanti berlangsung kompetitif.

Dari pantauan, poster dan banner cabup yang banyak terpampang yakni Kuswiyanto, Pudji Dewanto, Anna Muawanah, Ayub Daniel Aqso.

Sementara itu menurut Abdul Khoiron (40), warga Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, banyaknya calon bupati yang akan maju dalam Pilbup Bojonegoro mendatang menunjukkan kalau banyak calon pemimpin yang ingin memimpin Bojonegoro. Namun dia menyayangkan cara kampanye dan pengenalan dilakukan secara serampangan. Kesannya Pilkada Bojonegoro sudah dimulai. Banyak spanduk dan baliho dari jumlah kader partai politik yang berkeinginan maju pada Pilkada mendatang tidak berizin.

Spanduk-spanduk itu marak ditemukan di setiap kecamatan, khususnya kawasan yang padat aktivitas, seperti jalan protokol dan jalan kolektor. Ada ribuan spanduk, ada ribuan baliho dengan beragam ukuran yang terpasang secara ilegal di titik yang terlarang. Tidak adanya sanksi khusus kepada Paslon, membuat mereka semakin berani memasang alat peraga sebelum waktu penetapan.

Seharusnya tim sukses perlu dimintakan izin terlebih dahulu ke petugas kecamatan lokal untuk menentukan lokasi. Bukan seperti ini, main pasang alat peraga sebelum kampanye dengan seenaknya.

Karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan sejumlah aturan kampanye, yang mereka klaim lebih ketat pada musim Pilkada kali ini. Aturan alat peraga tersebut mulai dari pengadaan hingga pemasangan.

Ya, jumlah pemasangan alat peraga kampanye kepala daerah dalam Pilkada 2018 mendatang nantinya dikendalikan sepenuhnya oleh KPU. Mulai dari pemasangan spanduk, umbul-umbul hingga baliho.

Bahkan untuk calon kepala daerah yang akan berkampanye di media cetak dan elektronik juga harus melalui KPU. Itu dilakukan agar ada kesamaan jumlah kampanye di media massa.

Untuk desain alat kampanye, baliho, umbul-umbul, spanduk dan sebagainya, dipersilahkan calon yang membuat sendiri. Tetapi tetap yang mengadakan dan mencetak atau menggandakan itu dari pihak KPU.

Tim pemenangan pasangan calon nanti hanya akan memasang alat peraga kampanye. Sementara pemasangan juga harus di tempat yang sudah ditentukan oleh KPU. Tidak boleh di jalan raya protokol, JPO (Jembatan Penyebrangan Orang), lembaga pendidikan, atau tempat-tempat ibadah.

Divisi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Bojonegoro Mustofirin, mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye sekarang dikendalikan oleh KPU semua. Setiap pasangan calon memiliki ketentuan jumlah.

Kenapa KPU harus mengendalikan alat peraga kampanye, tujuannya untuk memberikan porsi yang sama dalam melakukan kampanye bagi pasangan calon bupati/wakil bupati. Pasalnya, bila hal tersebut tidak dibatasi, maka akan sangat memberatkan bagi calon kepala daerah yang terbatas dana kampanyenya.

Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Walikota KPU memberi masing-masing di desa dua buah spanduk, umbul-umbul di kecamatan masing-masing 20 dan baliho basis kabupaten lima buah.

“Sedangkan untuk brosur dan liflet maupun selebaran bahan kampanye sesuai jumlah KK,” ujarnya, Rabu (15/11/217).

Ditambahkan Mustofirin, jika pasangan calon akan menambah jumlah baliho, umbul-umbul maupun spanduk, maka jumlahnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan, jumlah penambahan alat peraga kampanye itu sesuai rumus 150 persen kali jumlah kuota yang diberikan KPU.

“Misalnya mau tambah umbul-umbul di kecamatan, maka jumlahnya dari 150 persen kali 20 buah umbul-umbul,” jelasnya.

Jika ada pasangan calon yang memasang alat peraga kampanye melebihi aturan yang ada maka pihak panitia pengawas bisa melakukan pencopotan. “KPU lebih pada memberikan fasilitas yang sama kepada paslon,” serunya.

Namun bagi pasangan calon yang akan mencetak alat peraga kampanye lain masih bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. “Terkait jumlah alat peraga yang mereka cetak sendiri itu sesuai kemampuan pasangan calon (paslon),” jelasnya.

Berdasarkan peraturan yang ada, alat peraga kampanye lain di antaranya, pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 centimeter. “Alat peraga kampanye lain (kecuali banner, baliho dan umbul-umbul), juga diatur sesuai jumlah nominal maksimal Rp25 ribu,” ungkapnya.

Sementara desain alat peraga kampanye, sesuai ketentuan yang boleh dimuat, yakni gambar pasangan calon, partai pengusung, nomor urut paslon dan visi misi. Sedangkan yang tidak boleh, pasangan calon menyertakan gambar presiden atau wakil presiden mapun simbol lambang negara dalam background alat kampanye.

Sekedar diketahui, masyarakat Jawa Timur akan menggelar pesta demokrasi secara serentak pada 2018. Seluruh rakyat di 38 kabupaten dan kota akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan dari 38 daerah, 18 daerah lainnya gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada).

19 Pemilihan kepala daerah serentak itu yakni, Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada yakni, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Madiun,  Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro,  Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.

Adapun tahapan Pilkada kabupaten dan kota, waktunya sama dengan Pilgub Jatim. Tahapan pendaftaran pasangan calon (Paslon) pada 8-10 Januari 2018. Penetapan Paslon pada 12 Februari. Masa kampanye dimulai 15 Februari-23 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni. Sementara pemungutan suara pada 27 Juni 2018.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here