‘Kampanye Colongan’ Menteri Jokowi

0
136
Menteri Sosial Idrus Marham (Kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Tampaknya, selain dikenal publik kerap bikin geleng-geleng kepala dengan pernyataan asal bunyi (asbun) menanggapi kenaikan harga-harga pangan, para menteri Joko Wiodo (Jokowi) juga kadang rada-rada offside. Pasalnya, di tahun politik yang amat sensitif ini, mereka yang notabene pejabat publik masih suka nyerempet-nyerempet bahaya alias nekat. Mulai dari ajakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, masuk tim kampanye pemenangan, hingga ‘kampanye colongan’ di acara resmi.

Soal kampanye colongan, Mendagri Tjahjo Kumolo tergolong “berani” melakukan praktik tercela itu di acara kementerian. Dalam sambutanya sebagai Mendagri, mantan Sekjen PDIP ini pun menyerukan slogan STMJ, singkatan dari “Saya Tetap Mendukung Jokowi”. Tak hanya itu, ia pun meneriakan Presiden Jokowi dua periode. “Ingat dua kali. Dua kali. Supaya anggaran desa bisa lima tahun ke depan pasti akan ditingkatkan”.

Kampanye colongan tersebut dilakukan Mendagri di depan 2.200 kepala desa yang hadir dalam dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018 di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 25 Juli lalu. Di acara itu, selain Mendagri, Jokowi didampingi Menteri Desa Putro Sandjojo, Menteri Sekretaris Negara Negara Pratikno, serta Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan, tindakan Tjahjo masuk dalam kategori kampanye. Pun begitu, hingga kini tak jelas tindak lanjut Bawaslu itu. Sama tak jelasnya dengan tindakan tegas terhadap beberapa televisi partisan dan media massa mainstream yang mengaku milik publik namun selalu mem-framing dan melambungkan kandidat petahana setinggi langit. Jangan heran jika kemudian Bawaslu disebut “macan ompong”.

Kembali ke kampanye colongan. Pada 17 Agustus 2018 lalu, Menteri Sosial Idrus Marham rupanya mengikuti jejak Mendagri. Awalnya, dia angkat bicara soal anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dua kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun. Dengan kenaikan dana bantuan itu, ia berharap akan berefek pada peningkatan elektabilitas Jokowi dan terpilih kembali pada Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kan kalau Pak Jokowi berhasil dapat pahala, ya kenapa tidak? Orang juga berbuat amal itu ada pahalanya. Jadi kalau Pak Jokowi dinilai berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini, kalau dapat pahala dalam arti rakyat memilih kembali, itu kan pahala,” papar politisi Golkar yang belakangan bolak-balik ke KPK terkait kasus kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Sebelumnya, hal serupa dilontarkan Mensos Idrus Marham saat berkunjung ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu sore, 2 Maret 2018. Di sana, Idrus memulai penyaluran bantuan beras sejahtera atau beras rastra kepada warga miskin tahun 2018. Bantuan ini sebelumnya dikenal dengan beras Raskin. Acara yang digelar secara simbolis di Pendopo Bangkalan itu dihadiri sekitar 100 warga tidak mampu.

Dalam kesempatan itu, Idrus juga mempromosikan Presiden Jokowi. “Kalau program rastra dan PKH ini lancar, jangan puji menterinya, tapi pujilah Presidennya, Pak Jokowi,” ucapnya.

Perihal ini, anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, memperingatkan menteri atau pejabat publik berlatar belakang partai politik peserta Pemilu 2019 supaya tak melakukan curi start kampanye. “Kami mengimbau semua petinggi atau pejabat yang mereka adalah orang partai tidak mencuri-curi kesempatan untuk tidak melakukan kampanye. Kalau sedang dalam posisi sedang menjalankan tugas sebagai menteri dan lain-lain saya kira kita harus sama-sama menjaga,” tutur Afifudin.

Merusak fair play

Tindakan menteri dan pejabat negara lain yang menyalahgunakan jabatannya untuk berkampanye di luar aturan KPU (misalnya cuti dan tak menggunakan fasilitas negara), selain tidak etis juga menciderai fair play dalam berdemokrasi. Menggunakan forum-forum dan fasilitas yang dibiayai negara untuk kepentingan politik praktis jelas pelanggaran terhadap netralitas pejabat negara. Perilaku tersebut jika dalam sepak bola sudah diberikan kartu merah. Lebih jauh, tindakan aparatur negara semacam itu termasuk ketegori penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai penyelenggara negara, Jokowi, para menteri, dan pejabat di sekitarnya mestinya paham tahun politik akan menjadi sorotan serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Salah-salah, bisa jadi bulan-bulanan publik. Bahkan bisa menjatuhkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.

Karena itu, fair lah berkompetisi. Kubu petahana dengan segala sumber daya dan kekuasaan sebenarnya sudah lebih unggul ketimbang kandidat penantang. Namun, jika penguasa kerap melakukan manuver-manuver politik praktis di lembaga-lembaga negara dan acara-acara yang dibiayai rakyat, maka tidak saja mencoreng pemerintahan tetapi juga menandai ketidakpercayaan diri petahana menghadapi oposisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here