Kampanye Dangkal dalam Perang Tagar

0
784

Nusantara.news, Jakarta – Pertarungan wacana antara keinginan mengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keinginan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 sudah berlangsung. Gerakan mengganti presiden di antaranya diekspresikan dalam kampanye #2019GantiPresiden. Sementara kalangan masyarakat yang menginginkan Jokowi melanjutkan kepemimpinan dua periode, mengemakan #2019LanjutkanJokowi dan ‘Jokowi 2 Periode’. Perang tagar tersebut seperti tak habis-habisnya diperbincangkan warganet, juga diulas di berbagai kesempatan.

Tagar #2019GantiPresiden, misalnya, kini tak sebatas jargon di media sosial, tapi sudah merambah dunia nyata, salah satunya dalam bentuk kaos, cangkir, topi, pin, hingga gelang karet. Barang-barang tersebut sudah beredar di masyarakat, bahkan dijual di pasaran. Politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai penggagas, mengatakan gerakan ‘2019 Ganti Presiden’ sebagai antiesis dari gerakan ‘Jokowi 2 Periode’. Menurutnya, gerakan tersebut sah, legal, dan konstitusional.

Melalui tagar tersebut, Mardani mengatakan, penantang Jokowi pada Pilpres 2019 dituntut untuk menyampaikan gagasan baru dan segar sehingga mampu mengalahkan program kerja Jokowi. Karena itu, tambah Mardani, esensi gerakan #2019GantiPresiden adalah sehat dan baik bagi demokrasi. Berkompetisi yang lebih substantif, yaitu kompetisi gagasan untuk menyelesaikan problem bangsa ini.

“Kita tidak sedang menyebar kebencian, kita tidak sedang menjelekkan pak Jokowi, beliau orang baik, pemerintah sekarang sedang bekerja. Tapi kami menilai dan ini hak konstitusional kami, kami ingin #2019GantiPresiden yang lebih baik,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kusriyanto. Menurutnya, gerakan ganti presiden 2019 yang viral itu sebuah fenomena yang wajar sekaligus bentuk ketidakpuasan masyarakat. “Gerakan itu muncul karena presiden sekarang dianggap tidak mampu membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik, sehingga ketika ada gerakan ‘Jokowi 2 Periode’, masyarakat ini menandinginya dengan gerakan yang sebaliknya,” ujarnya.

Namun gerakan #2019GantiPresiden, ditambah grup WhatsApp #2019GantiPresiden yang digagas Neno Warisman, membuat ‘gerah’ para pendukung Presiden Jokowi. Terlebih, kedua gerakan tersebut sangat viral beberapa hari terkahir dan dianggap gerakan yang kreatif. Tak sedikit politisi dari parpol pengusung Jokowi menanggapi sumbang perihal kampanye ganti presiden. Mereka menyebut ini manuver yang menyedihkan untuk menggunting langkah Jokowi menuju periode kedua. Sebagian kalangan lain bahkan menyebut gerakan itu bagian dari upaya ‘makar halus’ untuk menggulingkan pemerintah.

“Memang menyedihkan, tahapan kampanye pilpres dimulai saja belum. Yang ngebet ngalahin Jokowi punya tiket juga belum. Gagasan tandingan juga masih absen di wacana,” ungkap politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, Selasa (3/4/2018).

Lalu PPP memunculkan tandingan gerakan #2019GantiPresiden. Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan pihaknya juga memiliki hashtag (tanda pagar) lain sebagai tandingan #2019GantiPresiden. Hashtag tersebut adalah #Lanjutkan212. Rommy menjelaskan penggunaan angka ‘212’ berasal dari periode Jokowi menjadi pemimpin. Apa maksudnya? “Kita juga punya hashtag yang lain, yaitu #Lanjutkan212. Karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin Kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta, dan hari ini insyaallah akan menjadi dua periode sebagai presiden,” jelas dia.

Tak ketinggalan, Partai Nasdem juga mengekspresikan dukungan #2019LanjutkanJokowi dengan mendesain pesawat khusus milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Di badan pesawat tertulis ‘NasDem for Jokowi 2019’ sebagai tanda dukungan pada Presiden Jokowi di Pilpres 2019. “Kami total mendukung dan mempromosikan Jokowi, bekerja untuk memenangkan Jokowi di 2019,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago.

Sementara itu Partai Demokrat yang selama ini dianggap netral, menyatakan gerakan-gerakan seperti itu normal saja dan bagian dinamika dalam demokrasi. Apalagi kini memang sudah memasuki tahun politik. “Bagi pihak-pihak yang ingin menggantikan presiden, maka pasti berkampanye dengan mengganti presiden. Berbeda dengan pihak yang ingin mempertahankan presiden, pasti ingin presidennya terus melanjutkan kepemimpinan. Saya kira ini normal saja,” ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/4).

Tak Sekadar Tagar

Sejauh ini, memang terdapat dua kampanye inisiatif jelang Pilpres 2019, yaitu “Jokowi 2 Periode” (#2019LanjutkanJokowi) dan “#Ganti Presiden Baru”. Perang tagar atau tagline itu dalam konteks demokrasi amatlah wajar. Bagi pihak-pihak yang ingin menggantikan presiden, maka pasti berkampanye dengan mengganti presiden. Berbeda dengan pihak yang ingin mempertahankan presiden, pasti ingin presidennya terus melanjutkan kepemimpinan.

Mardani Ali Sera, penggagas #2019GantiPresiden serta pernak-pernik dan merchandise #2019GantiPresiden

Karena itu, Gerakan #2019GantiPresiden yang diusung PKS dan kelompok oposisi tak perlu direspons berlebihan, lebih-lebih disebut makar. Sebab, #2019GantiPresdien merujuk pada Pilpres 2019, lewat mekanisme demokrasi dan konstitusional. Sedangkan makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Tujuan tindakan makar sendiri dalam KUHP secara khusus dapat ditemui di Pasal 104 KUHP yang menyebutkan, makar dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken). Di titik ini, kritik dari oposisi atau pihak yang tak sepaham dengan pemerintah jangan segera dituding makar. Aparat penegak hukum pun harus didorong untuk berlaku adil dan proporsional.

Sebaliknya, gerakan ‘Jokowi 2 Periode’ dan #2019LanjutkanJokowi jangan ditanggapi secara emosional apalagi menyerang dengan fitnah ataupun hoax, bahkan kekerasan. Adalah masuk akal, pihak petahana dan para pendukungnya ingin mengantarkan ‘presidennya’ kembali berkuasa. Juga bisa dipahami upaya-upaya counter dari kutub pro-Jokowi terhadap kampanye atau gerakan yang berpotensi men-downgrade jagoannya. Sebab, meskipun pada umumnya petahana itu kuat secara posisi, tetapi secara citra sangat lemah karena selalu jadi sasaran kritik atas kebijakan dan kinerjanya, utamanya dari pihak oposisi.

Kampanye Jokowi Dua Periode

Pertarungan tagar #2019GantiPresiden dengan #2019Lanjutkan Jokowi dan ‘Jokowi 2 Periode’ jelas bukanlah tanpa sebab. Tagar bukanlah sembarang kata semata. Ia berperan bagaikan nomor panggil perpustakaan yang membingkai semua percakapan. Melalui tagar, pesan-pesan yang tercecer berkeping dalam riuhnya media sosial, khususnya twitter, menyatu dan memudahkan setiap orang memahaminya. Adu kekuatan di media sosial ini merupakan buah dari kian populernya media sosial oleh masyarakat Indonesia, sekaligus menyasar generasi milenial. Diperkirakan pada Pemilu 2019 nanti, jumlah pemilih milenial yang berusia 17-35 tahun mencapai 52% atau lebih kurang setara dengan 100 juta orang. Angka tersebut lebih dari separuh jumlah pemilih.

Hanya saja, kampanye lewat tagar “ganti atau lanjutkan”, “pilih-tolak” yang berseliweran di media sosial, sama sekali ‘hampa’ gagasan dan minus elaborasi. Demokrasi jadi terkesan berisik dengan ‘perang diksi’ yang setiap orang pun bisa mengucapkannya, namun gagap manakala harus ‘adu narasi’ seperti program dan gagasan yang memikat. Sialnya, kampanye yang dangkal dalam perang tagar tersebut, selalu diikuti dengan perang komentar yang umumnya penuh kebencian, saling menegasikan, serta kata-kata tak pantas. Politik menjadi seolah arena perkelahian, dan ajang pemilihan pemimpin dikesankan semata “pertarungan” dengan tujuan menjatuhkan dan mencari kesalahan lawan, ketimbang “perlombaan” dengan semangat memperkuat keunggulan diri masing-masing.

#2019GantiPresiden itu baik, namun secara rasa memang terdengar kurang sedap, apalagi tagar tersebut tak diikuti siapa nama calon presiden penggantinya. Begitupun dengan kampanye ‘Jokowi 2 Periode’ dan #2019LanjutkanJokowi tentu saja sah-sah saja, namun menjadi kurang elok manakala dibarengi manuver-manuver jumawa seperti wacana “Jokowi Capres Tunggal”, “Jokowi Tak ada Lawan”, “Prabowo Cawapres Jokowi”, atau yang lainnya. Bagaimana kalau ternyata Jokowi kalah? Semua seolah merasa “terhina” dan “tertantang”, sayangnya yang muncul dominan adalah karakter perkelahian dengan aroma dendam kesumat yang menyengat. Padahal di pihak lain, publik butuh ketenangan dari ‘mata air politik’ yang sejuk dan saling menghargai.

Dari sisi pendidikan politik, tentu rivalitas dalam tagar ataupun gerakan kampanye di media sosial akan memberi dampak positif sepanjang diskusi, perbincangan, itu dilaksanakan secara sehat. Tetapi kalau dialog pada media sosial itu berangkat dari rasa benci dan dipandu dengan informasi yang tidak benar apalagi dibumbui dengan fitnah, maka hal tersebut akan melahirkan suasana yang kontraproduktif, bahkan bisa membuat bangsa ini kian rentan terhadap perpecahan. Karena itu sangat ditunggu tagar, tagline, kampanye atau gerakan sejenis di media sosial lewat perbincangan dan gagasan yang bermutu.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here