Kampanye Mengganggu Pesantren

0
62

SEPANJANG hari-hari kampanye Pemilu ini, ketenangan para santri dalam belajar di pesantren mungkin rada terusik. Begitu juga, waktu-waktu khusyuk para kiai dalam mengaji kitab mungkin pula sedikit terganggu. Betapa tidak, pesantren yang damai dan rumah kiai yang teduh itu kini sering dikunjungi para calon presiden, calon anggota legislatif di berbagai tingkatan, atau orang-orang yang menjadi tim pemenangan mereka dalam pemilu nanti. Hal ini terutama terjadi di pesantren-pesantren besar dan kiai-kiai yang ketokohannya sangat dipandang. “Gangguan” ini mungkin akan berjalan lama. Sebab, kampanye pemilu kali ini berlangsung hampir tujuh bulan, 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Lihat saja, hampir saban hari para calon presiden dan wakil presiden berkunjung ke pesantren. Padahal Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, sudah melarang berkampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Tetapi, para pemburu kuasa itu tentu punya kilah. Mereka mengatakan kunjungannya hanya silaturahim, bukan berkampanye. Mungkin saja tidak ada yel-yel atau seruan memilih, tetapi semua tentu maklum apa maksud yang sebenarnya.

Para santri dan kiai itu tentunya hanya bisa menerima, terlepas dari apakah mereka suka atau tidak kepada yang datang. Sebab, jangankan politisi atau calon pemimpin, institusi pendidikan Islam itu selalu terbuka tangannya menerima kedatangan siapa saja –atau bahkan penjahat sekalipun.

Pemilihan umum di Indonesia selalu identik dengan usaha penggalangan suara dari kiai dan pesantren. Dalam tradisi keagamaan di Indonesia, ulama atau kiai itu adalah tempat bersandar segala rupa persoalan kehidupan. Mereka menjadi tempat bertanya aneka ragam masalah. Tidak hanya untuk perkara agama, tetapi juga  soal lain, misalnya “hari baik bulan baik” untuk pernikahan, waktu yang tepat untuk nelayan mulai melaut, menyembuhkan orang sakit, atau bahkan jenis pupuk yang tepat untuk pertanian.

Seiring perguliran masa, peran itu berubah pula. Dalam beberapa hal peran kiai tergantikan oleh profesi modern lain. Untuk penyembuhan penyakit, orang mendatangi dokter atau puskesmas. Untuk keperluan pertanian, untuk bertanya kepada PPL (Petugas Pertanian Lapangan), dan seterusnya.

Oleh karena itu kiai sering dimanfaatkan untuk kepentingan sosialisasi program pemerintah. Di zaman Orde Baru misalnya, para ulama diminta bantuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya program Keluarga Berencana. Atau sekarang mensosialisasikan tentang bahaya radikalisme.

Artinya ada pengakuan sosio-emperis bahwa kiai adalah jalur yang mangkus untuk menyakinkan masyarakat tentang apa saja. Sehingga jika para ulama didekati oleh para politisi, itu kegaliban yang lumrah belaka. Lihat saja setiap menjelang pemilu, ruang tamu rumah kiai selalu dipenuhi para politisi yang tengah ngalap kuasa.

Ketika proses politik ditentukan oleh mekanisme one man one vote, sikap dan preferensi dari figur-figur keagamaan yang dianggap otoritatif sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat.

Tapi, yang jelas, dalam budaya politik kita, ulama adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan politik. Ulama bahkan menjadi aktor ulama melawan kolonialisme dan pergerakan kemerdekaan. Ulama juga menjadi figur utama di berbagai partai politik.

Puluhan partai-partai Islam sudah berdiri sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada umumnya ada tokoh ulama di dalamnya. Sebab ulama adalah komoditas politik yang laku keras. Dia menjadi salah satu faktor determinan dalam penentuan preferensi politik masyarakat. Buktinya partai-partai yang berbasis keagamaan (Islam) dengan mengandalkan para ulama di kepengurusannya, cukup eksis dalam blantika politik nasional, kendati belum pernah meraih peringkat teratas.

Karena Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, citra Islamis itu menjadi penting secara politis. Bahkan PKI pun dulu berkampanye dengan menampilkan orkes gambus, musik yang dianggap identik dengan seni Islam.

Jadi, kalau para calon presiden ini memanfaatkan dukungan para kiai, itu memang bagian dari strategi mereka untuk meraih kemenangan.

Tidak mengapa jika  para ulama hanya menggunakan pengaruh sosialnya untuk menjadi preferensi pilihan politik bagi jamaahnya. Toh para ulama itu juga makhluk sosial yang tentu mempunyai sikap politik sendiri.

Masalahnya, dukungan tersebut hanya akan menjadi “cek kosong”, jika berhenti pada sekadar memobilisasi massa pemilih. Harus ada imbalan setimpal yang berdampak pada kemaslahatan umat Islam dan bangsa. Oleh karena itu, mesti jelas terlebih dahulu apa yang akan diperbuat para calon presiden itu untuk umat Islam jika mereka berhasil menduduki tahta istana.

Inilah yang selama ini belum kita dengar. Entah belum tersampaikan, atau memang tak ada yang mau disampaikan.

Senyampang masih ada waktu hingga pemungutan suara pada 17 April 2019 nanti, para ulama itu harus menagih program yang rasional dari para capres yang didukungnya. Program itulah yang semestinya menjadi penentu dukungan –bukan rasa suka atau tak suka pada kandidat tertentu.  Dengan demikian, ulama bisa menjaga kehormatan posisinya. Itu jauh lebih terhormat ketimbang menjadi mesin politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here