Kampanye Negatif Itu Penting

0
234

AKHIRNYA Abdullah Azwar Anas mundur dari posisi sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan maju di pilkada serentak tahun depan. Pengunduran diri Azwar Anas itu, kabarnya berkaitan beredarnya foto-foto tak senonoh tentang orang yang mirip sekali dengan dirinya.

Tentang foto-foto yang disebutnya pembunuhan karakter itu, Azwar menjawab enteng, bahwa dia sudah biasa menerima teror seperti itu sejak tahun pertama menjadi Bupati Banyuwangi. “Saya  dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegah saya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu,” kata Anas, dalam pernyataan tertulisnya, 5 Januari kemarin.

Kita tak bisa memastikan, apakah anak kalimat “macam-macam gambar di masa lalu” itu semacam pembenaran atau penyangkalan terhadap isi foto itu.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Anas adalah korban kampanye hitam karena Bupati Banyuwangi yang sukses itu akan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Setiap menjelang pemilu, cara-cara kampanye ini pasti menyebar luas. Tapi, masalahnya, adalah apakah kampanye seperti ini adalah perbuatan politik yang tercela, atau malah terpuji. Sebagian orang mengatakan  ini adalah kampanye jahat karena menjurus pembunuhan karakter. Tetapi sebagian lagi berpendapat sebaliknya.

Kita berpandangan, sejauh kampanye itu tidak mengungkap hal-hal yang berbau fitnah, ya, apa salahnya. Jika yang dibongkar adalah hal-hal yang sepenuhnya faktual tentang diri sang calon pemimpin, itu justru penting.

Tentu saja itu tidak bisa disebut kampanye hitam, jika istilah itu dianggap berkonotasi negatif. Sebab ada kategorisasi, kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam itu fitnah yang tak berdasar. Sedangkan kampanye negatif sama sekali tidak mengandung unsur hoax. Isinya memojokkan memang, namun sepenuhnya faktual.

Kalau memang bukan fitnah tanpa dasar, tak ada salahnya. Publik perlu tahu semua sisi, sisi baik dan sisi buruk, dari seorang calon pemimpin sebelum publik memutuskan memilih mereka.

Sebab, sisi baik setiap calon, semua orang sudah tahu. Toh itu yang mereka kampanyekan sepanjang hari. Tapi, sisi buruknya, manalah mungkin mereka akan memaparkan aib dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu “pihak ketiga” untuk membongkar cacat itu.

Namun tidak berarti calon pemimpin yang cacat itu tak layak dipilih. Toh manusia tak ada yang sempurna. Yang penting adalah hak rakyat untuk mengetahui  keburukan sang calon pemimpin jangan dikebiri dengan alasan menolak kampanye hitam. Biarlah rakyat yang menentukan, untuk memilih mana yang derajat keburukannya paling rendah.

Jika ada calon pemimpin yang menganggap kampanye model ini sebagai pembunuhan karakter, itu sungguh amat cengeng. Kalau dia merasa karakternya akan terbunuh dengan dipaparkannya jejak kelam masa lalunya, berarti dia memang tidak mempunyai karakter kuat. Mereka orang yang mudah patah. Padahal, untuk memimpin daerah, apalagi negara, diperlukan pemimpin yang berkarakter kuat.

Setiap orang punya masa lalu. Baik atau buruk. Orang berkarakter kuat akan menjadikannya sebagai pedoman ke masa depan. Tapi, orang berkarakter lemah, akan selalu mengelak dari catatan kelam.

Kampanye seperti ini justru memberi informasi pembanding kepada rakyat untuk menilai calon pemimpinnya. Tidak fair, jika rakyat mendengar informasi yang bagus-bagus saja dari sang calon pemimpin, tanpa sepotong pun episode buruk sepanjang karirnya.

Jadi, kampanye begini justru diperlukan, agar publik bisa melihat seorang calon pemimpin dari berbagai sisi. Dengan mengetahui sisi baik dan sisi buruk itu, rakyat tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam pemilihan pemimpin eksekutif, baik di tingkat kepala daerah, maupun di tingkat kepala negara.

Bahwa kampanye seperti ini bisa diartikan sebagai serangan terhadap calon pemimpin, tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang itu. Sejauh serangan itu faktual, punya bukti yang kuat, harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi.

Pihak yang diserang harus menanggapinya dengan dewasa. Bantahlah kalau memang salah, tapi jangan mengelak seandainya benar. Lakukan klarifikasi secara hukum. Kalau tidak, selamanya akan menjadi pengganjal, karena publik tak  tahu mana yang benar dan yang salah.

Sebab menjadi pemimpin itu tidak hanya memerlukan dukungan politik, dukungan dana, kemampuan konsepsional, tetapi juga membutuhkan sikap yang ksatria, berkarakter kuat, tidak mudah menyerah oleh insinuasi sekejam apa pun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here