Kampanye (tak Mungkin) Damai

0
63

SEJUMLAH tokoh lintas agama kemarin berkumpul di Jakarta untuk menyerukan pesan moral mewujudkan pemilu yang bermutu dan beradab. Mereka antara lain  Din Syamsudin (MUI), Henriette Tabita Hutabarat Lebang (PGI), Philip K Widjaja (Permabudhi), Nyoman Udayana (PHDI), Uung Sendana (Matakin), dan Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno,

Ada delapan pesan moral mereka minta diperhatikan oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres, relawan, tim sukses dan masyarakat lainnya. Misalnya, agar dalam melaksanakan Pemilu/Pilpres segenap rakyat tidak terjebak ke dalam cara-cara yang tidak beradab, seperti menghalalkan segala cara meraih kemenangan,  potitik uang, janji palsu, menjelek-jelekan lawan politik, dan menggunakan isu primordial  sebagai  pembenaran kepentingan politik.

Pemilu, menurut para agamawan itu, adalah sarana meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan memperkokoh persatuan kebangsaan, bukan menjadi ajang perpecahan bangsa.

Itu semua sejalan dengan deklarasi  Kampanye Damai yang ditandatangani semua peserta pemilu di Monas, Jakarta, 23 September kemarin. Deklarasi itu akan menjadi penanda apakah semua peserta itu –calon presiden dan wakil presiden, serta partai-partai politik—berkomitmen atau tidak.

Tapi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, deklarasi itu hanya menjadi momen seremonial pembuka masa kampanye pemilu. Setelah para peserta itu meneken risalah deklarasi, lembaran kertas itu hanya akan masuk ke lemari KPU, sementara isinya menguap entah kemana. Pesan-pesan moral seperti yang disampaikan para agamawan tadi pun seperti angin berlalu saja.

Sebab, para capres dan cawaspres serta partai-politik itu sedang dalam berada di titik didih semangat. Malang-malang putung. Now or never. Saking bersemangatnya, mereka cenderung melakukan apa saja, meski itu terlarang.

Kampanye adalah ajang menjual daya tarik kepada massa pemilih. Apa pun bisa jadi daya tarik sejauh bisa mengemasnya menjadi isu politik yang bagus. Jadi daya tarik itu bisa berbagai bentuk, bergantung pada selera si pengemas. Jika aktor politik yang mengemasnya berselera rendah, maka isu yang dijual untuk jadi daya tarik pun tidak bernilai. Sebaliknya, jika berselera tinggi, dan menempatkannya dengan tepat dalam konteks pembangunan bangsa, isu yang dijual pun menjadi kontekstual.

Dalam memilih isu kampanye ini, sering kali para juru kampanye terjebak pada soal-soal yang dia sendiri tak tahu jawabnya. Sering pula mereka terjerambab pada janji-janji besar yang realisasinya mustahil, atau setidaknya tak mungkin dia putuskan sendiri.

Partai politik diperlukan untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, dan bukannya menambah keruh masalah. Partai politik diperlukan untuk mengantarkan bangsa ke kemajuan, bukan menyeretnya ke kemunduran.

Peran para pemimpin yang mampu menampilkan kesejukan itu sangat menentukan perilaku massa politik di bawah. Para pemimpin politik harus menyadari bahwa massa politik kita adalah massa politik emosional, yang menentukan sikap dan pilihan berdasarkan emosi. Massa politik kita belum massa politik yang rasional, yang menentukan sikap dan pilihannya berdasarkan pertimbangan akal sehat. Karena itu, brutal tidaknya massa politik sangat ditentukan oleh gaya para pemimpinnya.

Rakyat juga akan menilai apakah para pemimpin politik itu benar-benar pemimpin yang berakar di tengah massanya. Kalau benar dia berakar, maka dia akan bisa mengendalikan gerakan massanya agar tetap dalam koridor kampanye yang santun.

Mahkamah rakyat itulah yang harus dilewati para politisi sebelum rakyat menentukan pilihan. Jika rakyat menilainya memenuhi persyaratan sebagai pemimpin politik yang sehat, mumpuni, punya komitmen pada pendewasaan dan kecerdasan politik massa pendukungnya, maka sang pemimpin layak diserahi kepercayaan mengemban aspirasi rakyat. Tetapi, kalau sang pemimpin hanya bagai tong kosong yang berbunyi nyaring, amat berbahaya memberi mereka kekuasaan.

Daya tarik emosional itulah yang harus digeser menjadi daya tarik rasional. Ini sebenarnya tugas para pemimpin politik itu sendiri. Pemimpin politik yang dewasa akan mendahulukan pendidikan politik massanya  ketimbang sekadar memenangkan perolehan suara. Sebab, memberikan pendidikan itu adalah kemenangan yang jauh lebih substansial, ketimbang sekadar meraih kursi.

Tetapi, masalahnya, sukar mencari pemimpin seperti itu. Mereka seakan sengaja membiarkan rakyat terjebak dalam romantisme politik emosional, karena dari situ mereka menangguk keuntungan, tanpa harus mempertanggungjawabkan kepada massanya.

Peran ini harus diambil oleh para pemimpin agama, LSM dan tokoh-tokoh nonpolitik lain. Karena, di atas kertas , merekalah yang relatif tidak mempunyai kepentingan selain pencerahan masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here