Kantor Perwakilan Dagang Jatim Jadi Contoh Nasional

0
279

Nusantara.news, Surabaya – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Tjahya Widayanti memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan Jawa Timur yang mendapat acungan jempol itu karena dianggap serius menggerakkan sektor perdagangan. Keseriusan itu diantaranya diwujudkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD), yang ternyata belum dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia.

“Ini menjadi percontohan nasional. Langkah yang dilakukan Jawa Timur menginspirasi perdagangan di daerah sekaligus meningkatkan perdagangan dalam negeri,” ujar Tjahya Widayanti usai bertemu Gubernur Jawa Timur di kantornya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (14/2/2017).

Lanjut Widayanti, perdagangan berjalan baik di bawah kepemimpinan Soekarwo  dan diharapkan bisa menularkan keberhasilannya ke provinsi lain. Atas keberhasilannya itu Pakde Karwo sapaan Soekarwo diminta kesediaannya untuk menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta.

“Kegiatan dilakukan di tanggal 20 Februari 2017, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dan, Alhamdullilah beliau (Pakde Karwo-red) bersedia,” ujar wanita tersebut saat ditanya wartawan.

Dalam pertemuan itu, Pakde Karwo menjelaskan Jawa Timur telah mendirikan 26 KPD. Pendirian KPD dimaksudkan untuk membangun sistem perdagangan melalui perkuatan logistik dan konektivitas antar daerah melalui.

“Konektivitas antar daerah akan meringankan biaya perdagangan. KPD Jatim berperan penting dalam memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dari industri di tanah air,” jelas Pakde Karwo.

Dengan langkah tersebut, masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga murah karena biaya transportasi dan penyaluran lebih pendek. Dicontohkan, transaksi dagang dari Jawa Timur ke berbagai yang  berisi muatan penuh, maka saat berangkat harus dioptimalkan dengan mengisi muatan yang sama pada saat angkutan tersebut kembali.

“Harus dihindari pengiriman barang yang hanya berisi sekitar 25 hingga 50 persen, karena membuat harga mahal,” tambahnya.  Menurut Pakde Karwo, keberadaan KPD juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat.

Sementara, disinggung soal perdagangan bebas, pihaknya berkomitmen melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang dan jasa. Perlindungan konsumen itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jawa Timur.

Menurutnya, perlindungan konsumen terhadap barang dilakukan pada pasca proses pelayanan single window melalui sistem IT yang disebut aplikasi dashboard pengendalian ekspor-impor. Melalui aplikasi sistem ini, barang-barang yang masuk ke Jawa Timur akan dilakukan proses pengecekan, baik toxin, jamur, mercuri, dan kandungan zat berbahaya lainnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here