Kapal Tenggelam Bukti Negara Alpa

0
165

BELUM lagi kering air mata keluarga ratusan korban penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, kandas pula KM Lestari Maju di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal ini, menurut daftar manifes –itu juga kalau daftarnya benar— membawa 139 penumpang dan 48 kendaraan. Data sementara, 33 orang tewas pada tragedi pada 3 Juli ini. Sebelumnya, di Danau Toba juga, juga tenggelam KM Ramos Risma Marisi, hanya empat hari setelah malapetaka KM Sinar Bangun.

Korban meninggal dari tragedi KM Lestari Maju dan KM Ramos memang tak sebanyak korban KM Sinar Bangun yang mencapai ratusan itu. Tapi, korban nyawa bukan soal jumlah!

Tragedi demi tragedi di dunia pelayaran itu menambah panjang daftar malapetaka pelayaran di negara maritim ini. Selama bulan Juni 2018 saja, setidaknya ada lima kasus kecelakaan kapal yang mengangkut penumpang, selain  KM Sinar Bangun dan KM Ramos Marisi. Tiga lainnya adalah tenggelamnya KM Albert di Pulau Maspari, Sumatera Selatan dan KM Arista Perairan Gusung, Makassar, dan terakhir (29 Juni 2018) speed boat pembawa TKI karam di perairan Pulau Sebatik, Nunukan.

Tahun 2017 lalu, menurut catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat ada 34 kecelakaan pelayaran di Indonesia sepanjang tahun 2017. Jumlah ini meningkat lebih dua kali dibandingkan tahun 2016 yang “hanya” 15 kecelakaan. Dalam Data Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2010-2016 yang dikeluarkan KNKT, sepanjang kurun waktu itu tercatat 54 kali kecelakaan yang mengakibatkan 337 orang tewas atau hilang dan 474 orang mengalami luka-luka.

Bagi negara maritim, kecelakaan pelayaran bukan saja tragedi, tetapi juga aib. Karena itu menunjukkan ketidaksiapan kita menyikapi fakta geografis negara ini sebagai negara kepulauan. Apalagi Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan gagah mengumandangkan slogan Poros Maritim.

Kita mendukung ketegasan Polri yang menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka atas tenggelamnya KM Sinar Bangun. Pejabat itu adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo Samosir, dan anggota Kepala Pos Pelabuhan Simanindo.

Sebab KM Sinar Bangun ternyata tidak mempunyai daftar manifes penumpang. Jika daftar tersebut tidak ada, maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga tidak ada. Maka para pejabat tersebut tentu bertanggungjawab atas berlayarnya kapal tanpa SPB atau port clearance.

Padahal Permenhub Nomor KM.1 Tahun 2010 sudah mengatur rinci penerbitan SPB. Surat ini adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh kepala pelabuhan atau syahbandar untuk setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. Persyaratan yang harus benar-benar di-clearance sangat banyak untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Mulai dari masa berlaku sertifikat kapal, alat pemadam kebakaran dan alat keselamatan harus berfungsi normal, tanda pendaftaran kapal masih berlaku, muatan tidak melebihi ketentuan, buku pelaut masih berlaku, sampai berfungsinya mesin pemisah air dan oli di kamar mesin kapal atau yang biasa disebut Oily Water Separator (OWS). Untuk itu nakhoda kapal harus membuat surat pernyatan kesiapan kapalnya (Master Sailing Declaration ).

Belum lagi monsterol atau daftar anak buah kapal yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sebab, menurut  Pasal 224 UU Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil atau didaftar oleh Syahbandar.

Jadi, seharusnya, setiap kapal yang diizinkan bertolak dari pelabuhan asal sudah pasti dilengkapi SPB dari syahbandar berdasarkan pemeriksaan fisik dan administasi yang ketat.

Pertanyaannya, kalau memang kriteria serinci itu, mengapa kecelakaan pelayaran selalu terjadi?

Jawabnya hanya satu: Pemerintah abai!

Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah tidak mengawasi pemenuhan kriteria seperti ditetapkannya sendiri dalam Peraturan Menteri  di atas. Sebab, kalau ini semua kriteria tersebut diawasi pemenuhannya, dipastikan pelayaran pasti berlangsung aman.

Ketatnya aturan keamanan dan keselamatan pelayaran, seperti nasib regulasi lainnya di negeri ini,  selalu kalah oleh moral hazard orang-orang terlibat di dalamnya. Sudah menjadi rahasia umum, pemeriksaan fisik dan administrasi kapal yang hendak berlayar tidak pernah dilakukan sebagaimana mestinya. Banyak kapal yang sebetulnya tidak layak berlayar tetap mendapat SPB dengan cara-cara kolutif.

Sementara masyarakat selaku konsumen nyaris tak punya pilihan, lantaran terbatasnya armada pelayaran. Para penumpang kapal itu praktis hanya bisa pasrah, menyerahkan nasibnya kepada alat transportasi yang standar keamanannya tak meyakinkan.

Musibah pelayaran yang beruntun ini mesti menjadi titik tolak pembenahan, jika Poros Maritim itu memang berupa rencana dan bukan slogan belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here