Kapan Elite Politik Berhenti Bertengkar?

0
141

Nusantara.news, Jakarta – Kapan para elite berhenti bertengkar? Pertanyaan lebih penting diajukan ketimbang pertanyaan bagaimana elite memakmurkan atau bagaimana elite politik menyejahterakan rakyat. Mengapa, karena konflik di lingkaran elite sudah kelewatan karena terjadi nyaris setiap hari dengan permasalahan yang silih berganti, sehingga berpotensi atau bahkan sudah menjadi sumber api yang membakar rumput kering di tataran bawah masyarakat.

Pertengkaran Elite Menjenuhkan

Rasanya sudah tidak perlu mengidentifikasi apa saja persoalan yang menjadi materi pertengkaran antar elite. Juga sudah tidak perlu menghitung berapa kali para elite bertengkar, siapa dengan siapa yang bertengkar dan lain sebagainya. Dikatakan dengan demikian, karena pertengkaran di lingkaran elite sudah menjadi tontotan yang tidak intelek, tidak lucu, tidak menarik, tidak mendidik.

Sebut misalnya pertengkaran hebat tentang lahan reklamasi Teluk Jakarta. Pertengkaran ini berlangsung panas selama beberapa bulan. Pihak-pihak yang terlibat juga begitu banyak. Pertengkaran ini sangat jelas tidak inletelek, tidak lucu, tidak menarik dan tidak mendidik karena ujung-ujungnya kompromi tanpa menyelesaikan inti masalahnya.

Apa inti masalahnya? Terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, saat melakukan kunjungan lapangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tiba di Pulau D, Rizal mengungkapkan perlunya kajian terhadap risiko pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Reklamasi di seluruh dunia itu hal yang biasa. Namun, memang ada risikonya. Risiko terhadap lingkungan hidup, kemungkinan banjir, risiko terhadap jalur lalu lintas laut, dan sebagainya,” kata Rizal ketika itu.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang yang benar perlu segera dipenuhi. Di dalam melaksanakan reklamasi Teluk Jakarta, ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yakni kepentingan negara, rakyat termasuk nelayan, dan investor.

“Seperti dikatakan Presiden, tidak bagus reklamasi di-drive atau dikendalikan oleh swasta, swasta membuat aturan sendiri di luar rancangan. Tugas kami adalah mengoptimalkan ketiga kepentingan ini,” kata Rizal.

Berdasarkan kajian yang dilakukan menteri yang dikenal dengan rajawali kepretnya itu, kemudian menyatakan dengan tegas bahwa proyek reklamasi harus segera dihentikan atau dilakukan moratorium.

Namun tidak lama setelah  Rizal ramli diberhentikan dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, moratorium dicabut. Alasannya, sudah ada kajian (tandingan) yang dilakukan berbagai pihak termasuk Ketua Ikatan Alumni ITB. Pernyataan Luhut ini kemudian dibantah oleh yang bersangkutan.

Hasilnya akhirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan, dan terjadi kompromi di mana dua pulau yang sudah direklamasi diterima untuk tidak dipersoalkan.

Apa yang diperoleh penonton (rakyat)  dalam pertengkaran ini?

Tidak ada, kecuali rakyat semakin yakin bahwa pertengkaran yang awalnya seolah-olah untuk hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara bla bla dan bla, ternyata hanya terkait kepentingan bisnis orang-orang tertentu.

Pertengakaran hebat juga terjadi dalam kasus angka presidential threshold (PT) saat membahas UU Pemilu.

Awalnya hanya hanya PDIP dan Golkar yang setuju 20 persen dari total kursi atau 25 persen dari total suara. Selebihnya memilih nol persen, karena pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan serentak.

Setelah perdebatan panjang, akhirnya sebagian besar fraksi setuju dengan PT 20 persen. Argumen yang sangat masuk akal sebelumnya hilang begitu saja.

Apa yang diperoleh rakyat dari kasus ini? Adalah bahwa perdebatan itu bukan untuk kemaslahatan sistem politik Indonesia melainkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu saja.

Masih banyak hal yang dipertengkarkan oleh para elite. Sebut misalnya soal pekerja China, soal keberadaan konglomerat China yang mengendalikan Jokowi, soal Jokowi yang dituding komunis,  yang dijawab dengan melahirkan istilah toleran dan intoleran dan lain sebagainya.

Yang masih hangat adalah soal bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi yang dituding Amien Rais bohong.

Menyebut istilah pertengkaran sesungguhnya tidak cocok. Istilah yang pas adalah oposisi.

Tetapi oposisi ada empat jenis. Pertama, oposisi mutlak, garisnya jelas, menegasi apa saja yang datang dari pemerintah secara hitam putih. Setiap tesa (dari pemerintah) dicarikan antitesanya (oleh oposan), positif jadi negatif dan seterusnya.  Kedua, oposisi kutub, menentang tetapi tidak sekeras oposisi mutlak. Ketiga, oposisi relasional, yakni oposisi yang bereaksi jika dipojokkan, ente jual ane beli. Keempat oposisi majemuk, yakni oposisi yang lebih sopan dalam penggunaan kata-kata.

Salah satu sosok oposan yang dikenal cukup luas di Indonesia saat ini adalah politisi Partai Gerindra Fadly Zon. Sosok lain adalah Fahry Hamzah.

Jenis opisisi apa yang dilakonkan Fadly Zon? Kalau dicermati, jenis oposisi yang dimainkan Fadly Zon adalah jenis oposisi mutlak, yakni oposisi yang menegasi apa saja yang datang dari pemerintah.

Seperti apa oposisi mutlak yang dimainkan Fadly Zon? Banyak sedikitnya tergambar dari kasus e-KTP yang tercecer dfi Bogor.

Masalah awalnya adalah kecurigaan ada yang hendak memain-mainkan e-KTP dalam pilkada dan pilpres mendatang. Tetapi setelah dijelaskan oleh Dirjen Dukcapil Depdagri bahwa e-KTP yang tercecer di Bogor itu adalah e-KTP rusak, kasusnya bergeser ke pernyataan pelayanan e-KTP yang menurut Dirjen Dukcapil dapat diselesaikan dalam satu sampai dua hari.

Pelayanan satu sampai dua hari ini ternyata direspon oleh Fadly Zon dengan membuat voting di akun Twitternya.

@fadlizon: Dirjen Dukcapil @Kemendagri_RI bilang pengurusan (perekaman/pencetakan) e-KTP 1-2 hari saja. Anda percaya?

Voting tersebut diikuti oleh sebanyak 11.441 voters di Twitter. Hasil final menunjukkan, 87 persen voters tidak mempercayai omongan Dirjen Dukcapil. Sementara 13 persen sisanya mempercayai pernyataan Dirjen Dukcapil.

Inilah gaya oposisi mutlak Fadly Zon. Dia memainkan oposisi mutlak-mutlakan dengan mengatakan omongan Dirjen Dukcapil tidak benar karena hanya 13 persen yang percaya. Dengan gaya oposisi mutlak, Fadly (sengaja atau tidak) mengabaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat e-KTP seperti kendala geografis di mana masih banyak warga yang tinggal di pedalaman dan beberapa kendala lain.

Naas bagi Republik, karena dari kalangan pemerintah ada juga yang bergaya seperti Fadly Zon. Kalau ada jenis oposisi mutlak, maka ini jenis pemerintah mutlak. Salah satu sosoknya adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta misalnya, Luhut berbicara gaya oposisi mutlak.

“Kalau dia agak resisten, ya lihat aja. Silahkan ditunjukkan resistensinya di mana. Saya enggak ada urusan. Tapi jangan bilang macam-macam sama saya, saya kejar siapa pun dia,” ujar Luhut seperti yang dilansir akun Youtube CNN Indonesia (4/8/2017).

Sedemikian rupa, gaya oposisi mutlak yang dijawab oleh pemerintah dengan gaya oposisi mutlak juga maka check and balanced dalam sistem demokrasi berubah menjadi pertengkaran di lingkaran elite dengan konteks perebutan kekuasaan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Membakar Rumput Kering

Apakah begini gaya berpolitik yang diharapkan masyarakat Indonesia? Mengacu pada Pancasila, jelas tidak. Dalam 45 butir butir pengamalan Pancasila, tidak ada mutlak-mutlakan.

Terkait sila pertama,  Ketuhanan Yang Maha Esa, pengamalannya antara lain adalah Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, pengamalannya antara lain adalah, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, pengamalannya, antara lain, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan, pengamalannya, antara lain, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Sila kelima,  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengamalannya, antrara lain, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Atas dasar ini, Orde Baru kemudian hanya memperbolehkan kritik membangun, antara lain ditunjukkan dengan penggunaan bahasa halus, bahas eufimisme dan kalau terkait konsep, kritiknya dilakukan dengan sangat hati-hati sekaligus mengajukan konsep alternatif, bukan sekadar mengatakan itu tidak baik. Oposisi yang diperbolehkan oleh orde baru adalah oposisi yang dilandasi niat baik, oposisi membangun, oposisi yang disampaikan dengan gaya bahasa bersahabat, bukan oposisi bertengkar seperti yang berkembang sekarang ini.

Kedua jenis oposisi ini masing-masing memiliki plus minus. Oposisi gaya orde baru menekan oposisi sehingga berkembang menjadi api dalam sekam yang meledak saat reformasi tahun 1998, sedang oposisi mutlak-mutlakan atau oposisi bertengkar seperti sekarang ini rawan menjadi pemicu terbakarnya rumput kering di tingkat masyarakat bawah.

Kedua kondisi ini tidak diinginkan. Selain gaduh, juga membuat elite abai melahirkan konsep-konsep praktis menyejahterakan masyarakat.

Oleh sebab itu, mempertanyakan kapan elite politik berhenti bertengkar lebih penting ketimbang mempertanyakan bagaimana elite menyejahterakan masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here