Jakarta - Beijing (4)

Kapitalisme Pemburu Rente Ekonomi

0
484

Nusantara.news – Pemburu rente, didefinisikan sebagai selisih nilai pasar dari suatu “kebaikan hati” pemerintah dengan jumlah yang dibayar penerima kepada pemerintah atau secara pribadi yang menolongnya di pemerintahan. Bisa dianggap sebagai gratifikasi agar proyeknya dilancarkan, itulah yang menjadi ciri KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) kapitalisme di Indonesia.

Keluarga Presiden Soeharto dan Kapitalisme Cina

Walau tidak bisa dibuktikan secara legal, tapi semua orang mengetahui bahwa keluarga Soeharto memiliki saham bawah tangan di Bogasari dan Indocement yang diwakili oleh Sudwikatmono pada era Liem Sioe Liong (pemilik Bank Central Asia/BCA).

Probosutedjo dengan Mercu Buana-nya berbagi (oligopoli) dengan Liem Sioe Liong untuk komoditi cengkeh. Begitu juga kiprah Sigit Harjojudanto (putra Soeharto) dan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) di Pertamina, dan Sigit dengan Bob Hasan (Nusamba) di perkayuan.

Bambang Trihatmodjo (Bimantara) dinilai paling potensial dan profesional. Dengan partner Peter F. Gontha, Mochamad Tachril, dan Rosano Barack, menjadikan perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terkuat di Indonesia (pra 1998). Namun sayang, tatkala krisis dikuasakan kepada Hary Tanoesoedibjo (HT) dan secara perlahan tapi pasti terjadi peralihan kepemilikan sampai saat ini. Peter F. Gontha meninggalkan Bimantara ketika HT mengalihkan saham Bimantara ke Bhakti Investama, sekarang dalam bendera MNC Group. Terkesan, HT sering ganti holding agar sulit dilacak kepemilikan sebelumnya secara legal.

Hubungan Bob Hasan dan Liem Sioe Liong sudah dimulai ketika Soeharto menjadi Pangdam Diponegoro (tahun 1960-an), sehingga ketika Soeharto berkuasa, kedua orang ini menjadi sokoguru konglomerasi di Indonesia.

Kapitalisme Cina di Indonesia ditandai dengan era kerja sama usaha dengan petinggi Angkatan Darat, misalnya dengan Divisi Siliwangi (Propelat), semacam kapitalisme birokrat usaha dirintis untuk menyejahterakan prajurit dan pensiunan TNI AD. Hal yang sama juga terjadi di Thailand dan Filipina, serta Malaysia.

Grup bisnis yang paling terkemuka antara TNI AD dengan kapitalisme Cina adalah Artha Graha (Tomy Winata) dan grup Aspac (tahun 1990-an), namun setelah reformasi 1998 regulasi melarang TNI berbisnis. Berkas dari TNI AD atas jasa penggulingan Soekarno dan penumpasan PKI 1965.

Era awal TNI terjun ke bisnis, hadirnya Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina di saat boom oil terjadi, dimana deposit kita No. 3 terbesar di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi. Dengan isu KKN karena membentuk Grup Nugra Santana (1976), Ibnu Sutowo diberhentikan sebagai Direktur Utama. Kemudian Nugra Santana dipimpin Ponco Sutowo, dan salah satu anak usahanya di perbankan dipimpin oleh putri tertuanya, Endang Utari Mokodompit yang terlibat kredit macet senilai Rp 2 triliun, sehingga bank tersebut dalam supervisi pemerintah. Tercatat, Jenderal (Purn) Soemitro (Rigunas Group), Andi Sose (Morante Group), Herman Sarens Soediro, Sumendap (Bouraq), dan lain-lain.

Kapitalisme etnis Cina di Indonesia suatu keniscayaan

Pada awalnya, pribumi merelakan etnis Cina mendominasi perekonomian Indonesia, sampai kehadiran HT (Perindo) dan Ahok di panggung politik, karena dukungan terbuka para taipan, dan Ahok diberi gelar ‘Lee Kuan Yee muda’. Mulailah sebagian masyarakat menolak pemimpin politik dari etnis Cina, karena dalam Alqur`an, bagi umat Islam dilarang (Surat al-Maidah: 51).

TNI dan elite Islam akan menolak kehadiran etnis Cina pada panggung politik, TNI seolah diam karena perintah Presiden Joko Widodo yang protektif terhadap Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, putaran kedua akan dilaksanakan pada 19 April 2017. Kita lihat reaksi umat Islam (Gerakan Nasional Pembela Fatwa [GNPF] MUI) jika Ahok memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Peristiwa kerusuhan rasisme (1998) pada sebagian etnis Cina menjadi trauma dan ketidakpercayaan kapitalisme di Indonesia, ternyata negara (pemerintah dan TNI) tidak bisa menjamin keamanannya, seperti yang terjadi pada tahun 1998. Tentara justru memberikan maklumat akan melindungi kepentingan keamanan keturunan Cina perantauan di manapun, khususnya di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Oleh karena itu, para taipan sangat bersemangat mendukung Ahok sebagai pemimpin politik di Jakarta – ibukota negara. Selain kepentingan bisnis juga sudah ada hasrat berkuasa secara politik. Sifatnya sangat spekulatif karena perasaan anti Cina justru membesar dengan kehadiran Ahok yang sikap dan perilakunya zalim terhadap rakyat kecil di Jakarta dan dinilai pro pengusaha. Seperti kasus reklamasi yang sudah jelas-jelas bermasalah dengan lingkungan dan menabrak regulasi tapi tetap dipertahankan.

Kapitalisme Cina berorientasi dagang

Pada umumnya, kapitalisme Cina di Indonesia masuk di sektor perdagangan, industri manufaktur yang relatif aman, seperti tekstil dan garmen, kelapa sawit, kertas, dan properti. Sangat jarang memasuki sektor jasa, karena barang dapat diperdagangkan, sementara jasa tidak bisa. Dalam perdagangan, mereka cenderung memandang ekspor langkah ekspansi, dan impor dipandang hal buruk dalam perekonomian. Namun ada segmen tersendiri yang nyaris berupa kartel, seperti importir pangan: beras, gula, daging sapi, cabe, buah, sehingga mematikan industri dalam negeri, khususnya petani. Mereka tidak peduli soal itu, apalagi ada proteksi dari oknum di pemerintahan. Jangan heran harga cabai mencapai Rp 150.000/kg karena harga impor dari Cina hanya 30% nya (Rp 50.000/kg). Spread margin yang begitu seksi, sehingga sulit diberantas.

Tanpa perdagangan, negara dapat tumbuh namun sangat lambat. Di negara maju, peningkatan laju perdagangan karena ditunjang industri manufaktur (industrialisasi). Sayangnya, di era Orde Baru industrialisasi tidak konsepsional, tidak berbasis bahan baku dari negara sendiri, akibatnya impor membesar dan menjadi tidak kompetitif secara global. Sebagai contoh, industri tekstil dan garmen serta industri kimia.

Kemampuan negara untuk ekspor berkesinambungan sejalan dengan biaya produksi secara efisien, dan celakanya impor bahan baku terkait dengan fluktuasi dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah.

Hambatan kita berikutnya adalah masalah teknologi. Saat ini teknologi menjadi bagian dari persaingan global.

Terhitung, beberapa taipan masuk ke dunia industri (1980-an); Bob Hasan (industri kayu lapis), Liem Sioe Liong (Indocement – industri semen), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal – ban motor dan mobil), William Soerjadjaja (Astra – kendaraan bermotor), Tan Siong Kie (Garuda Mas – kaca, deterjen, dan consumer goods), The Nin King (Argo Manunggal – baja, tekstil dan garmen), Handoko Tjokrosaputro (Batik Keris), Surya Wonowidjoyo (Gudang Garam – rokok), Michael Hartono dan Budi Hartono (Djarum – rokok), Sampoerna (rokok), Boenjamin Setiawan (Kalbe Farma), Djoenaedi Joesoef (Konimex – farmasi), Sritex (Sri Rejeki Isman Textile), Alim Markus (elektronik), dan lain-lain.

Mereka disebut kapitalisme industri, namun sayang karena belum mempunyai pengalaman, terbiasa berkoneksi dan proteksi sebagai recent seeker, sehingga ekonomi industri berbiaya tinggi. Mulai dari sumber uang, perijinan, dan manajemen menjadi ekonomi berbiaya tinggi, sehingga ada serangan mata uang (1998 – currency wars), industri rontok, karena tidak lagi kompetitif seperti otomotif (kembali dikuasai principal), tekstil dan garmen kalah bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, Myanmar yang masih murah, dan industri kimia seperti Chandra Asri (Barito Pacific), dan PT Golden Key milik Eddy Tanzil yang mengalami kredit macet.

Inefisiensi berbuntut pada harga jual

Ekonomi berbiaya tinggi mengakibatkan harga menjadi tidak kompetitif. Secara rata-rata dianggap harga produk-produk Indonesia mahal, sehingga kalah bersaing dengan produk Cina, Korsel, dan Thailand. Hal lain, karena bahan baku tidak tersedia, sehingga harus impor. Salah satu biaya konsumen yang mahal karena sistem transportasi masal belum memadai. Indonesia baru masuk ke MRT, monorail, dan lainnya pada era 2012-an, itu juga baru di Jakarta, yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2019. Padahal harga mobil di Jakarta, sudah tiga kali dibebankan pajak, jika dengan harga mobil di negeri asalnya, Jepang. Itupun tetap laku keras, konsumen memaksakan diri membeli mobil karena sistem transportasi masal tidak memadai, tidak aman dan nyaman.

Kehadiran pemerintah di industri (BUMN) justru sering tidak merangsang pertumbuhan swasta di sektor yang dimasuki pemerintah. Contoh: Krakatau Steel (baja), PN Timah (Timah). BUMN dengan segala kemudahannya, sehingga ada proteksi-proteksi dan kemudahan tertentu yang tidak diperoleh swasta, sehingga industri tertentu menjadi sangat tidak kompetitif.

Dengan alasan pertumbuhan, berharap terjadinya ketersediaan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan taipan di Indonesia sering diproteksi, sehingga ketergantungan tinggi pada pemerintah. Jangan heran jika para taipan berlomba membantu kandidat Presiden di saat Pilpres, termasuk saat Joko Widodo bertarung dengan Prabowo Subianto (2014). Mereka musuh dan mendekat ke timses kandidat melalui orang-orang yang dianggap bisa mengakses dirinya ke calon presiden.

Namun, ‘tidak ada makan siang yang gratis’. Terlihat dari taipan di belakang Ahok, khususnya yang terlibat reklamasi. Konon sudah membantu sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, ketika Joko Widodo berpasangan dengan Ahok; lalu ketika Joko Widodo Presiden RI (tahun 2014), dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, mereka terlihat semakin agresif, kita dikagetkan dengan berdirinya 17 Pulau Reklamasi yang berkedok Giant Sea Wall!

Kekhawatiran seperti kasus reklamasi inilah yang paling dikhawatirkan para taipan Cina di Indonesia, karena kedekatan dengan pemerintah justru menjadi bumerang bagi rakyat Indonesia secara faktual dari ekses berbagai proyek.

Kelemahan mendasar pertama dari taipan di Indonesia, belum optimal memanfaatkan keberhasilan Cina. Tercatat baru Anthony Salim (Salim Group), James Riyadi (Lippo Group), Franky Widjaja (Sinarmas), Eddy William Katuari (Wings Group – consumer goods), Tahir (Mayapada Group), Soekanto Tanoto (Raja Garuda Mas), Rusdi Kirana (Airlines dan Travel), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal – pabrik ban), adalah segelintir pengusaha Indonesia (China’s Overseas) yang mampu mengambil manfaat dari keberhasilan Cina dalam perdagangan dunia. Di bidang properti, kita catat ada Aguan –Sugianto Kusuma- (Agung Sedayu Group), Trihatma Haliman (Agung Podomoro), Ciputra (Ciputra Group), dan Ted Sioeng (lobbies Cina dengan AS asal Indonesia)

Kedua, ketergantungan pada pemerintah (semenjak Orde Baru) terkesan tidak mandiri, dan terlibat ekonomi berbiaya tinggi (KKN), belum berpengalaman di dunia industri dan jasa, sehingga konsentrasi pada perdagangan, investasi jangka pendek.

Ketiga, belum berpengalaman di industri keuangan modern pada pasar saham, keuangan, surat-surat berharga (efek), dan industri portfolio dalam jaringan sistem keuangan global.

Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah meninjau ulang bandulan ekonomi ke Cina, dan memperlakukan investor sama saja, baik Amerika Serikat (AS), Eropa, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan Jepang, karena secara faktual realisasi investasi masih sangat terbatas. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here