Kapolri Tolak Permintaan Pansus KPK Jemput Paksa Miryam

0
175
Kapolri Jendral Tito Karnavian

Nusantara.news, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tegas menolak dilibatkan dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pansus yang dibentuk 7 fraksi di DPR RI.

“Kami mohon maaf, karena permintaan teman-teman (DPR), itu kemungkinan besar enggak bisa kami laksanakan karena ada hambatan hukum acara yang tidak jelas,” tandas Kapolri Jendral Tito Karnavian  dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Tito, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) memang bisa dilakukan  penjemputan paksa terhadap siapapun yang menolak hadir di Pansus DPR, namun jika dikaitkan KUHP, maka menjadi tidak jelas.

“Dalam hukum acara di undang-undang soal ini tidak jelas. Jadi, sekalipun undang-undang memberikan kewenangan kepada DPR untuk meminta polisi menghadirkan paksa siapapun, kami tak bisa. Sebab, kalau kita kaitkan ke KUHP, maka hadir paksa itu sama saja upaya paksa, penyanderaan, sama dengan penahanan dalam rangka untuk peradilan. Jadi kerancuan hukum. Silahkan pendapat pakar hukum,” paparnya.

Sejak awal, keinginan pansus untuk menghadirkan Miryam di rapat DPR sudah ditolak KPK. Sebab, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, keterangan Miryam sebagai tersangka hanya boleh dibuka di depan persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Artinya, keinginan Pansus tersebut berpotensi menabrak ketentuan hukum.

Penolakan KPK ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, KPK juga menolak menyerahkan rekaman pemeriksaan Miryam oleh penyidik KPK untuk diputar dalam rapat pansus. Alasannya, keterangan Miryam hanya boleh dibuka di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipokor. Sebab, hal itu sudah masuk dalam ranah penyelidikan yang tak boleh dibuka di depan umum.

“Hubungan apa pun harus didasari oleh dasar hukum yang kuat. Maka dasar hukumnya harus kuat dan kami pun  mematuhi itu, tidak ingin melanggar hukum,” tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di KPK.

Namun, tampaknya Pansus Angket KPK tak mau tahu. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska menyatakan akan melakukan pemanggilan secara paksa terhadap Miryam jika KPK tidak mengizinkannya.

Untuk itu, Pansus akan meminta bantuan Polri untuk membantu menghadirkan Miryam dalam rapat.

Namun, dengan penolakan Kapolri itu membuat pansus menemui jalan buntu dan kemungkinan untuk menghadirkan Miryam sudah tak mungkin

Namun, KPK tetap menawarkan solusi mendengarkan kesaksian Miryam. KPK bertekad untuk segera melimpahkan kasus Miryam ke Pengadilan Tipikor. Sebab, di pengadilan itulah nantinya Miryam akan membuka semua hal yang diketahuinya terkait kasus megaproyek e-KTP. Baik DPR maupun publik akan melihat dan mendengarkan langsung kesaksian Miryam dan rekaman pemeriksaannya jika majelis hakim memintanya. KPK menargetkan, kasus Miryam akan dilimpahkan ke pengadilan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“KPK segera merampungkan berkas Untuk kasus MSH (Miryam S Haryani), Rencananya sebelum Idul Fitri bisa dilakukan pelimpahan dari tahap penyidikkan ke penuntutan. Semoga ini sekaligus jalan terbaik hindari perpecahan dua lembaga,” ungkap Febri di KPK. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here