Karen Tersangka, Pintu Masuk Korupsi Migas

0
368
Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi investasi di Blok Blasker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

Nusantara.news, Jakarta – Lama tak terdengar, mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan kembali menghiasi media massa ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat korupsi investasi perusahaan di Blok Blasker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

Siapa menyangka, Karena yang diidolakan sebagai Dirut Pertamina pertama dan dianggap sukses memangkas korupsi di Pertamina, kini malah dijadikan tersangka oleh Kejasaan Agung. Karen diduga merugikan negara senilai Rp568 miliar dalam mengakuisisi proyek BMG Australia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rum menyatakan penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018.

Kejaksaan Agung sendiri menetapkan Karen sebagai tersangka setelah memeriksa sekitar 67 saksi yang terlibat dalam transaksi itu.

Menurut kantor berita Antara, Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina, Genades Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain, yakni mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan.

Kejaksaan menjerat mereka menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kejaksaan sebelumnya menetapkan BK, mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu PT Pertamina sebagai tersangka.

Kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau final due dilligence (FDD) dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Akibatnya, peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31,49 juta serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah US$26,81 juta tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Akibatnya, negara cq. Pertamina dirugikan sebesar US$31,49 juta dan US$26,81 juta atau setara dengan Rp568,07 miliar menurut perhitungan Akuntan Publik.

Beberapa kasus Pertamina

Sebenarnya ini bukan kasus pertama bagi Pertamina. Jauh sebelum Karen, Pertamina pernah menghadapi kasus korupsi Dirutnya sendiri yakni Ibnu Sutowo pada 1975.

Harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis yang terbit tanggal 30 Januari 1970 memberitakan total simpanan kekayaan Ibnu Sutowo mencapai Rp 90,48 milyar (kurs rupiah saat itu Rp400 per dolar AS.

Harian itu juga melaporkan adanya indikasi kerugian negara akibat kongkalikong Sutowo dan pihak Jepang mencapai US$1,55 juta. Saat itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Suharto membentuk tim yang bernama Komisi Empat untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina. Tim yang beranggotakan Wilopo, Anwar Tjokroaminoto, IJ Kasimo, dan Herman Johannes, menghasilkan laporan yang menyimpulkan terjadinya beberapa penyimpangan-penyimpangan, sayang tidak ada tindakan hukum apa pun terhadap pelakunya.

“Ibnu Sutowo tak pernah dinyatakan merugikan keuangan negara atau melanggar hukum pidana. Kasusnya hanya dinyatakan (sebagai) ‘salah manajemen’ atau salah urus,” kata IJ Kasimo.

Soeharto pun menegaskan kasus Ibnu Sutowo dan kerugian Pertamina adalah sebuah pengalaman pahit. Jangan sampai terulang kembali. Soeharto menerapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki Pertamina. Namun rekomendasi Komisi Empat rupanya tak serius ditanggapi Soeharto. Tak ada upaya hukum untuk menyeret Ibnu Sutowo ke pengadilan.

Tepat tanggal 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo dicopot. Dia legowo, tetapi penasaran, ingin tahu apa sebabnya diganti? Dengan bantuan Frans Seda, dia mendapat konfirmasi, Presiden Bank Dunia MacNamara yang ingin dia dicopot.

Ketika diberhentikan sebagai Dirut Pertamina, Sutowo meninggalkan utang perusahaan sebesar US$10,5 miliar. “…Saya dipecat oleh Soeharto tahun 1976 ketika saya sedang berada di puncak sukses. Dia menyalahkan saya karena saya menolak proposalnya untuk sebuah bisnis yang saya pikir salah….” kata Sutowo mengutip buku Ibnu Sutowo: Mengemban Misi Revolusi.

Jauh setelah kasus korupsi Ibnu Sutowo, muncul kasus korupsi mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno sekaligus bekas Dirut PT Pertamina Energy Trading (Petral), anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor minyak.

Ari Soemarno saat menjabat Dirut Pertamina pernah diperiksa KPK terkait kasus suap oleh Innospec. Ltd. dalam program penundaan penerapan bensin bebas timbul pada 2005 dimana pejabat pejabat Pertamina dan Dirjen Migas pada waktu itu terbukti menerima suap sebesar US$8 juta atau kurang lebih Rp80 miliar dengan asumsi Rp0.000 per 1 rupiah

Ada lagi kasus pengadaan minyak Zetapi dari Malaysia yang merugikan negara menurut perhitungan BPK sebesar Rp427 miliar. Kemudian Ari juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus Depo BBM Balaraja, Tangerang, yang mengakibatkan kerugian Rp600 miliar.

Ari sendiri pernah diperiksa KPK  terkait kasus dugaan suap pejabat pertamina. Ia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo dalam dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan satu tersangka yakni mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo (SAM). Ia dijerat dalam dengan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang no 31 tahun 1999 dan pasal 11 UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Ari sendiri lolos.

Tim penyidik Kejagung pernah memeriksa mantan Dirut Pertamina Widya Purnama. Widya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal VLCC. Menurut Direktur Penyidikan pada Jampidus M. Salim (2007), pemeriksaan Widya ini dilakukan untuk melengkapi keterangan sebelumnya.

Kejagung juga diketahui memeriksa mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dalam kasus tersebut. Direksi dan Komisaris Utama tanpa persetujuan Menteri Keuangan telah melakukan penjualan 2 kapal VLCC dengan harga US$184 juta. Akibat penjualan ini diduga negara dirugikan US$56 juta.

Dari berbagai kasus di atas, tak satupun Dirut Pertamina masuk penjara, kasus korupsinya pun menguap begitu saja. Apakah dalam kasus Karen akan mengalami nasib yang sama.

Pintu masuk

Publik sangat mengapresiasi Kejagung dalam menetapkan Karen sebagai tersangka dalam kasus investasi di Blok BMG. Publik seperti berharap Kejagung sungguh-sungguh dalam membuka dan menangani kasus ini.

Persoalannya, apakah Kejagung sudah memegang kelengkapan data terkait tuduhan terhadap Karen? Apakah Kejagung akan mampu membuktikan kerugian negara sebesar Rp568,07 miliar sebagai sebuah kasus korupsi? Atau jangan-jangan ini hanya semacam risiko kesalahan investasi.

Kabarnya Kejagung akan menjerat Karen dengan pasal berlapis, khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2, yakni tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. Selain itu juga akan dikenakan KUHP Pasal 3, tentang perbuatan menguntungkan pihak lain.

Bahkan Karen juga akan dikenakan KUHP Pasal 55, tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang merugikan negara.

“Bahkan kabarnya akan diperluas ke pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ini memang agak berat,” menurut sumber Nusantara.news.

Inilah saatnya Kejagung bisa berperan sebagai penegak hukum yang obyektif, membuka seluas-luasnya dan juga harus fair, kalau tidak ditemukan bukti yang kuat, ya harus dibebaskan.

Jangan pula Kejagung memaksakan sebuah kasus yang lemah, atau sekadar sebuah parade unjuk kekuatan menjelang pergantian Ketua Kejagung HM Prasetyo. Kejagung harus benar-benar menunjukkan jati diri dan kekuatannya sebagai penegak hukum.

Inilah saatnya Kejagung mengangkat marwahnya sebagai penegak hukum dengan menjadikan kasus Karen sebagai pintu masuk pengungkapan kasus-kasus Pertamina, bahkan kasus-kasus migas. Asumsinya, tak mungkin penatakelolaan migas yang begitu besar tak ada korupsi sama sekali.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here