Ideologi dan Demokrasi (2)

Karl Marx: “Ideologi sebagai Kesadaran Palsu”

0
1674
Ilustrasi

Nusantara.news – Sebuah ideologi harus terbuka (bukan dogma) dan dinamis, senantiasa mampu mengadaptasi dirinya dengan perkembangan zaman. Ideologi harus mampu menjawab kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi atau suatu bangsa. Berfungsi menanam keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut. Ideologi dijadikan sarana bagi pendirinya untuk menguasai dan mempengaruhi seluruh kegiatan kelompok atau organisasi tersebut.

Seringkali ada ideologi partai politik tidak sejalan dengan aktivitasnya, sehingga ideologi sekadar menjadi positioning statement secara politik belaka alias sloganistik.

Kata ideologi sendiri dicetuskan oleh Destutt de Tracy, seorang filosof Perancis pada tahun 1796. Ideologi dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu terkait ide dan gagasan pada suatu kelompok masyarakat. Tujuan utamanya menawarkan perubahan melalui proses normatif, seperti Partai Nasdem dengan “restorasi sosialnya.”

Ideologi bersifat abstrak jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Banyak parpol di Indonesia menjadikan ideologi yang diusung hanya sebagai menjadi “mitos” dan bersifat utopis belaka.

Ideologi sebagai suatu konsep

Ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti gagasan konsep dengan pengertian dasar adalah cita-cita sementara ‘logi’ berarti pengetahuan. Sehingga pengertian ideologi adalah pengetahuan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Unsur-unsur dalam ideologi yaitu harus ada seperangkat gagasan yang terstruktur dan sistematis untuk menjadi pedoman hidup sebagai tatanan yang hendak dituju suatu kelompok, dipegang teguh serta diyakini oleh kelompok tersebut.

Ideologi bagi suatu negara berperan penting dalam memberi kekuatan hidup serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang lebih baik. Menurut Karl Marx, bisa saja ideologi sebagai kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil yang diciptakan sebagai konsep berpikir yang ditentukan oleh kepentingannya. Bagi Thomas Hobbes, ideologi adalah cara melindungi kekuasaan agar pemerintah dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

Pandangan ekstrem kita peroleh dari seorang Machiavelli, ideologi adalah cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya. Sebagian orang menyimpulkan sebagai, “tujuan yang menghalalkan segala cara”.

Namun jika ideologi suatu negara kuat, dia akan kokoh berdiri karena haluan dan cara hidup serta orientasi berpikirnya jelas.

Pancasila sebagai pandangan hidup terbukti mempersatukan kita dari ancaman-ancaman yang memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai konsep, menempatkan kita sebagai makhluk sosial, bukan sebagai makhluk individu. Kita diminta toleran terhadap perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Indonesia dengan menjunjung tinggi hak dan kebersamaan setiap orang.

Ideologi ibarat tiang pancang (fondasi) bagi Indonesia yang dibangun dengan darah, keringat, dan penderitaan para pendahulu sehingga melahirkan negara-bangsa Indonesia. Pancasila selalu up to date/timesless, tak lekang dengan perubahan zaman dan teknologi. Perubahan dari cara mencapai tujuan, substansi tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap sama merupakan hakikat dari ideologi Pancasila.

Ideologi mempunyai dimensi yang menjadi keyakinan di dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman. Kita menyebutnya sebagai ketahanan ideologi.

Ada 3 dimensi dari ideologi yang kita kenal:

Pertama, Dimensi Realita. Ideologi harus mampu mencerminkan realita hidup sehari-hari (membumi), konsep yang mampu diterjemahkan di tataran praksis.

Kedua, Dimensi Idealisme. Kadar idealisme yang logis menjadi jiwa dari ideologi tersebut, terkandung dari butir-butirnya, dan variabel yang menjadi konsep setiap sila. Kualitas idealisme memberikan harapan kepada bangsa dan kelompok masyarakat untuk memiliki serta sebagai pembina kualitas kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Ketiga, Dimensi Fleksibilitas, yaitu terkait kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi itu berarti masyarakat dengan segala tafsiran-tafsiran terhadap suatu nilai dasar dari ideologi yang sesuai dengan realita baru, serta tantangan dan ancaman yang harus mereka hadapi.

Pancasila tidak mungkin menerima komunisme karena ada sila Ketuhanan yang Maha Esa di dalamnya, sementara komunisme anti-ketuhanan. Sedangkan ormas Islam yang menginginkan berdirinya khilafah juga otomatis ditolak oleh Ideologi Pancasila.

Kesadaran ideologi partai Politik

Era pragmatisme transaksional menggerus nilai-nilai ideologis partai politik (parpol) di Indonesia. Tidak terbayang warisan dan pendidikan politik apa yang diwariskan pada generasi millenial?

Pertimbangan pragmatisme mengalahkan kepentingan ideologi suatu parpol. Parahnya, elite partai tidak lagi memahami ideologi partai. Menjadi pertanyaan besar, visi dan misi seperti apa yang dirumuskan jika tidak ada muatan ideologisnya?

Tidak heran jika kader partai yang di legislatif atau yang menjadi Kepala Daerah sangat pragmatis karena mereka memperoleh jabatan melalui kompromi bersifat transaksional dengan biaya demokrasi yang mahal.

Suatu ironi lagi di parpol, seringkali pihak internal yang kritis terhadap penguasa parpol justru dikucilkan, dianggap sebagai gangguan dan ancaman, karena dianggap berseberangan dengan penguasa parpol. Pada umumnya dengan tidak adanya kesadaran ideologi, parpol di Indonesia tidak lagi menjadi partai kader tapi sudah menjadi partai massa.

Terlihat misalnya, dari rekrutmen untuk memilih kandidat Kepala Daerah yang lebih ditentukan pada mahar dan kesanggupan logistik membiayai pertarungan di Pilkada. Akhirnya kandidat adalah yang kaya materi, bukan dari segi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinannya. Bagi yang tidak mempunyai logistik cukup, harus menggandeng “bohir” untuk membiayai pemenangan, dan jika menang dia terikat balas budi. Jelas, APBD akan menjadi objek utama, maka tidak heran begitu banyak kader parpol yang menjadi “pasien” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ideologi akhirnya hanya menjadi slogan penarik massa, rakyat dipacari di saat Pilkada, namun setelah itu justru pemimpin mereka mengabdi pada bohir politiknya. Di sini demokrasi telah dibajak oleh kapitalisme. Demokrasi yang dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi dibajak oleh kepentingan kelompok terbatas.

Ideologi bisa jadi pemikiran politik, bisa juga sebagai norma dan keyakinan atau bisa sebagai pesan, simbol, bahkan mitos. Namun ideologi sering dipakai menjadi alat kekuasaan elite walaupun tidak dalam kenyataan sehari-hari.

Megawati Soekarnoputri saat berkampanye selalu menggunakan slogan “wong cilik”, namun sudah hampir 20 tahun kepemimpinannya di PDIP tidak berbukti membela wong cilik. Ideologi dianggap utopis karena tidak membumi di era pragmatisme transaksionalime, dimana uanglah yang bebicara. Ideolog tersingkir dari partai karena visinya berbeda dalam tataran praksis sebuah partai, bahkan seringkali disingkirkan oleh penguasa partai, karena dianggap nyinyir dan tidak bisa berkompromi bahkan dianggap mengganggu.

Spektrum ideologi di Indonesia

Spektrum ideologi yang pernah berkembang di Indonesia seperti Marxisme (Partai Komunis Indonesia [PKI]), Nasionalisme (PDIP/PNI), Social Theocracy (Partai Demokrat), Sosialisme (Partai Sosialis Indonesia), Teokrasi (PPP, PKS, PAN, dan PKB. Di era Orde Baru ada Masyumi). Karya dan Kekaryaan (Golkar), Nasionalisme Kerakyatan (Gerindra), telah melalui proses dialektika dalam sejarah perkembangan.

Kader partai tidak diikat oleh waktu (timeless principle), dan perjalanan sejarah (historical basis) atau bersifat keturunan. Fenomena demokrasi yang menafikan posisi rakyat sedang menggejala dengan deras. Sebaliknya, rakyat yang mulai anti-partai juga menggejala.

Pada tahun 1977-an gerakan golput (golongan putih) muncul akibat monolitiknya kehidupan berpartai, karena penyederhanaan parpol menjadi tiga saja, yaitu: Partai Islam (berfusi dengan PPP), Nasionalis (Partai Demokrasi Indonesia), dan Golkar. Hal itu dilakukan sebagai setting penguasa untuk menjaga stabilitas politik nasional. Kelompok terpelajar “jengah”, gerakan politik golput yang diinisiasi oleh Arif Budiman sangat populer sampai tahun 1980-an.

Di era Reformasi dikedepankan demokrasi berdasarkan popularitas dan elektabilitas yang berbasis polling, sehingga menomorduakan faktor integritas, kapasitas dan kapabilitas. Ekses terburuknya, parpol menjadi stagnan dalam proses kaderisasi, transfer ideologi, dan pemantapan ideologi partai, apalagi jika bicara fungsi partai dalam pendidikan politik.

Demokrasi prosedural dengan azas pragmatisme transaksional telah membelokkan pembangunan demokrasi yang sesungguhnya.

Proses politik di zaman sekarang hanya selesai pada tahap legalitas prosedural, kampanye pencitraan, blow-up jargon politik, pengumpulan dan pengerahan massa (berbayar), bentuk kegiatan praktis yang diliput media massa yang mengantar suatu parpol dengan kandidat legislatif maupun kepala daerah terpilih. Ukurannya cuma satu: berapa logistik yang tersedia?

Demokrasi kita kebablasan ke arah liberalisme sehingga kekuasaan terwujud tergantung ketersediaan logistik sang kandidat.

Pasca reformasi dengan era pragmatisme transaksional, kita keliru telah menganggap bahwa nilai kepemimpinan itu tunggal, kepemimpinan identik dengan kekayaan dan kekuasaan. Bukan dalam konteks moral seperti era leluhur kita.

Kita pun menjadi meyakini bahwa dengan sistem rekrutmen di Pilkada dan Pilpres, serta sistem kaderisasi politik saat ini tidak akan melahirkan pemimpin yang diharapkan.

Oleh sebab itu, hendaknya kader partai politik jangan menjadikan ideologi hanya sebagai kesadaran palsu karena pada gilirannya akan mendegradasi citra partai politik itu sendiri, sebagai parpol yang tidak memiliki komitmen terhadap ideologi sendiri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here