Kartu Kuning untuk Presiden dan Reaksi yang Berlebihan

0
324

Nusantara.news, Jakarta – Tiga tahun terakhir ini, wacana publik kerap dibanjiri puja-puji pada Jokowi. Tak sedikit lembaga survei mengklaim rakyat puas terhadap pemerintah. Beberapa media mainstream yang kerap tampak seperti media partisan juga amat lihai menarasikan kinerja positif Jokowi dan jajarannya. Begitu pula para elite partai koalisi pemerintahan dan kolega dekat, sudah pasti mengelu-elukan presiden.

Tak ketinggalan, barisan pendukung (termasuk buzzer) selalu pada posisi pasang badang dan suara nyaring menyanjung tuannya itu. Pendek kata, ruang-ruang publik tak pernah sepi mewartakan sekaligus memproduksi citra baik dan keberhasilan pemerintahan saat ini: terlepas rekayasa atau bukan.

Di sisi yang lain, kanal-kanal demokrasi tak berjalan semestinya: DPR tak menjadikan aspirasi rakyat di nomor pertama, institusi-institusi kenegaraaan merapuh oleh banalitas politik, dan suara-suara civil society makin sayup-sayup di pinggiran kuasa. Sementara para pengeritik dikuntit dengan aturan-aturan yang mengerikan lewat UU ITE, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden yang sudah dibatalkan MK ke dalam RKUHP, serta penegakan hukum yang kadang terkesan lebih tajam ke pihak di seberang istana ketimbang mereka di lingkaran kuasa.

Namun, di tengah kedigdayaan Jokowi dan terpinggirkannya gerakan-gerakan kritis, jagad tanah air tiba-tiba dikejutkan dengan aksi simbolik Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa. Aksi berani itu bermula saat Presiden Jokowi hadir dalam Dies Natalis UI ke-68. Usai memberikan sambutan dan meresmikan Forum Kebangsaan UI, Zaadit meniupkan peluit panjang sambil mengacungkan buku bersampul kuning sebagai simbol kartu kuning kepada Presiden Jokowi.

Dalam keterangannya, Zaadit menyatakan ada tiga hal yang menjadi sorotan BEM UI, yakni kasus gizi buruk di Asmat, Papua. Lalu soal wacana pengangkatan pejabat gubernur dari kalangan Polri aktif yang disinyalir mengarah ke dwifungsi Polisi/TNI. Juga penolakan BEM UI terhadap draf Permendikti tentang organisasi mahasiswa yang dinilai akan mengekang dan membatasi pergerakan mahasiswa. Di luar itu, BEM UI juga menyinggung masalah-masalah yang belum ditangani presiden untuk dievaluasi di tahun keempatnya.

Sepintas, apa yang dilakukan Zaadit sebenarnya tidak terlalu heroik dibanding gerakan-gerakan mahasiswa tempo dulu, saat  melakukan aksi protes terhadap rezim Soekarno, penghadangan Presiden Jepang Tanaka pada aksi Malari 1974 sebagai protes ketimpangan pembagunan dan hegemoni modal asing, ataupun saat mereka menggerakkan reformasi dengan menduduki gedung DPR  yang menggulingkan rezim Orde Baru.

Gerakan tiup peluit dengan memberikan kartu kuning juga tak sekeras aksi protes mahasiswa-mahasiswa di Prancis saat melawan rezim otoriter Jenderal de Gaulle pada 1968, atau mahasiswa yang melahirkan Manifesto Cordoba di Argentina pada tahun 1918, yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya berbagai gerakan mahasiswa di Amerika Latin dan belahan dunia lainnya.

Namun begitu, apa yang dilakukan Zaadit menjadi istimewa di tengah banyaknya mahasiswa Indonesia yang pulas dalam tidur panjangnya. Keberanian Zaadit juga special karena panggung politik selama ini termonopoli manuver-manuver elite dan pejabat yang melawan akal sehat publik. Aksi soft dan kreatif Zaadit memang menjadi pemecah kebekuan sekaligus penyeimbang di tengah gegap gempita puja-puji Jokowi oleh para pendukung, media partisan, dan politisi cari muka. Zaadit hadir ketika pemerintah terkesan antikritik.

Meluruskan Polemik Kartu Kuning Zaadit

Ada beberapa hal yang perlu disoroti terkait polemik aksi sumbolis ‘karti kuning untuk Jokowi’, utamanya dari wacana-wacana yang terlontar dari pihak yang berseberangan dengan aksi mahasiswa tersebut.

Aksi Ketua BEM UI ‘Mengganjar’ Kartu Kuning untuk Jokowi

Pertama, selain banyak yang menyebut aksi Zaadit kreatif, juga tak sedikit yang munudingnya tak sopan. Benarkah cara kritiknya itu tak sopan? Sulit untuk menentukan cara mana yang paling elegan atau bahkan amat sopan untuk melontarkan kritik. Ketika cara yang biasa sudah tidak lagi didengar, maka diperlukan cara lain untuk menarik perhatian. Cara yang dilakukan Zaadit merupakan alternatif yang unik dan menarik manakala cara yang lama sudah mandeg.

Jika ada suara sumbang bahwa aksi itu tak sopan, apakah aksi menduduki gedung terhormat DPR saat reformasi itu sopan? Apakah penghadangan tamu negara saat peristiwa Malari itu sopan? Juga apakah dulu elegan ketika mahasiswa mericuhkan sidang paripurna tahun 2007 dan 2008 karena anggaran pendidikan 20 persen tak kunjung direalisasikan? Faktanya, aksi-aksi mereka penjadi penanda zaman baru yang dikehendaki rakyat. Mereka memecahkan kebuntuan. Tapi mengapa hari ini, sebagian orang bahkan mereka yang dulu menjadi aktivis jalanan dan kini menikmati gula-gula kekuasaan, menuding aksi Zaadit yang tanpa kegaduhan dan huru-hara itu tak sopan?

Dia tidak membakar ban, memacetkan jalanan, dan merusak fasilitas umum. Dia pula tidak melakukan aksi simbolik tak patut saat aksi mengeritik SBY lewat kerbau yang ditulis ‘Si Buya’. Sempritan Zaadit itu jauh lebih elegan dan relevan dengan konteks generasi milenial. Jika ukurannya sopan atau tidak, tentu itu sangat subjektif dan relatif.

Kedua, aksi kartu kuning direspons presiden dengan rencana mengirim BEM UI ke Asmat agar mengetahui sulitnya medan di sana, lalu diamini dan dijadikan bahan mencela BEM UI. Logika ini keliru sebab tak menjawab kritik. Apa hubungannya kartu kuning dengan mengirim Ketua BEM ke Asmat? Apakah nanti jika ada yang mengeritik kinerja Mendagri bermasalah, lantas harus meminta pengeritik itu menjadi Mendagri supaya tahu beratnya pekerjaan Mendagri?

Sebaiknya, presiden menanggapinya dengan memperbaiki kondisi Papua, dibandingkan menuntut balik mahasiswa. Misalnya, mendatangkan lembaga-lembaga yang relevan dalam mengatasi persoalan Papua. Pun demikiam, persoalan Asmat sebenarnya hanya puncak gunung es dari masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran yang saat ini dialami masyarakat.

Ketiga, pendapat yang mengatakan mahasiswa jangan asal kritik jika tak punya solusi, juga bentuk logika yang tak sepenuhnya benar. Sebab, gerakan mahasiswa tak ada kewajiban menyodorkan solusi pada tiap masalah yang dikritiknya. Namun, jika ada solusi, tentu jadi nilai plus. Kewajiban mahasiswa adalah kontrol sosial, memberi tahu ada borok. Apakah misalnya jika Anda komplain makanan tidak enak di restoran, lantas Anda diminta jangan komplain kecuali Anda punya resep masakan yang lebih baik atau bahkan masak sendiri di dapur restoran? Lalu apa gunanya ada juru masak.

Jika setiap masalah yang dikritik harus punya solusi, betapa canggihnya otak mahasiswa. Mahasiswa adalah insan pembelajar, bukan kalangam profesional atau ahli. Ketika mereka mengkritik, mereka tidak harus memecahkan masalah. Mereka sudah berjasa menunjukkan bahwa ada masalah. Fungsi kartu kuning atau sempritan sama seperti sirine mobil pemadam kebakaran. Sirine berfungsi mengingatkan orang bahwa ada kebakaran, bukan untuk memadamkan api. Untuk apa ada staf ahli dan pemangku kebijakan yang memang dibayar mahal untuk mengurusi hajat hidup orang banyak dan mengatasi masalah-masalah?

Keempat, kritik BEM UI semestinya dipandang sebagai masukan dari warga negara kepada pemerintah dan tidak selalu dianggap sebagai serangan politik. Pembantu Presiden dan pendukung Jokowi semestinya menyadari hal ini.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya santai saja menanggapi kritik kartu kuning dari ketua BEM UI itu. Jokowi menilai wajar aksi itu karena mereka masih memiliki jiwa muda dan aktif sebagai aktivis kampus.

“Saya kira ada yang mengingatkan, itu bagus sekali,” ujar Jokowi usai mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sabtu (3/2).

Namun, para pendukung Jokowi dan massa pro-pemerintah justru merespons berlebihan. Substansi kritik itu pun kini seolah tenggelam dalam riuh-rendah cemooh terhadap Zaadit. Padahal kritik mestinya dijawab dengan argumentasi ataupun perbaikan kinerja, bukan malah menyerang pribadi pengkritik. Ini mirip dengan ungkapan asing kill the messenger, yakni reaksi atas ketidaknyamanan dan ketidaksukaan terhadap sebuah informasi (pesan) yang diucapkan oleh si pembawa informasi. Karena tidak suka dengan isi informasi, maka si pembawa informasi dihabisi (dibunuh).

Contoh serupa juga pernah dialami Ketua MUI K.H Ma’ruf Amin saat bersaksi di persidangan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok mempersoalkan bantahan Ketum MUI Ma’ruf Amin soal percakapan telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ahok dan penasihat hukumnya bahkan berniat melaporkan Kiyai Ma’ruf dengan tudingan memberi kesaksian palsu. Protes dari pendukung Ahok pun segera meruah, strategi kill the messenger dilancarkan. Tak pelak, Kiyai Ma’ruf dibully personalnya secara membai buta di media sosial.

Salah satunya, mereka menghajar Kiyai Ma’ruf karena telah menikahi janda muda beranak dua. Akibatnya, bukan saja orang-orang MUI yang geram dengan tindakan pendukung Ahok tersebut. Ulama-ulama NU (Nahdlatul Ulama) seperti Kiyai Abdul Moqsith Ghazali (Waketum PBNU), dan para pengikutnya pun ikut geram. Karena Kiyai Ma’ruf bukan hanya sebagai Ketum MUI, tapi beliau juga menjabat sebagai Rais Am PBNU.

Kembali ke kartu kuning untuk presiden, sebaiknya sikap tak elok harus diakhiri. Sebab, kritik itu hal lumrah di alam demokrasi. Aksi simbolis Zaadit yang memberi kartu kuning ke presiden di detik-detik akhir acara Dies Natalis UI lebih kepada memanfaatkan momentum dan strategi ala gerakan mahasiswa. Terlebih, saluran formal penyambung aspirasi mengalami kelumpuhan dan suara kritis di ruang-ruang publik tak lagi dianggap.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here