Etika dan Pragmatisme Politik (1)

Kartu Kuning Zaadit Taqwa dan Gebrakan Gugatan SBY

0
280
Ilustrasi: Kartu kuning untuk Jokowi. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Sebagai paham etis, pragmatisme menyatakan bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan, berdampak positif dan bermanfaat, padahal realitanya tidak selalu pragmatisme membawa kebaikan. Seperti halnya kondisi objektif masyarakat Indonesia dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai pragmatis-transaksional sehingga mengabaikan etika dalam berpolitik.

Pada prinsipnya, pragmatisme muncul sebagai tanggapan kekecewaan atas kenyataan hidup. Pragmatisme menekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kepraktisan berdampak positif langsung dan bermanfaat.

Namun kelemahan pragmatisme adalah mempersempit kebenaran menjadi terbatas pada kebenaran yang hanya bisa dipraktikkan, dilaksanakan dan membawa dampak yang nyata. Publik digiring untuk mencari jalan pintas. Dalam hal politik, ini berekses pada “uang bisa menggantikan prosedur demokrasi”, bahkan lebih tragis “bisa menentukan soal dan demokrasi itu sendiri”.

Pragmatisme dalam transaksi politik “bermanfaat” bagi yang terlibat interaksinya, tapi mereka belum tentu mengerti substansinya. Pada umumnya, masyarakat akan marah pada saat seorang bupati yang dipilihnya dalam Pilkada melakukan tindak pidana, misalnya korupsi. Padahal, rata-rata mereka (masyarakat) menerima uang yang dibagikan bupati ketika kampanye dulu.

Saat itu, masyarakat tidak mengerti bahwa penerimaan uang dengan konsekuensi harus memilih bupati tersebut adalah risiko yang berdampak luas dan berpengaruh pada kehidupannya di kemudian hari. Artinya pragmatisme menjadi buruk karena tidak bisa mengedukasi publik untuk berpikir matang dan meninjau dari segala aspek, serta bertanggung jawab atas pilihannya.

Pragmatisme politik di Indonesia seolah diperbolehkan, meski harus melanggar etika dan hukum dari mulai perbuatan korupsi hingga melakukan kampanye hitam. Baru-baru ini, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membuat sebuah gebrakan dengan menggugat pengacara Firman Wijaya yang dianggap memfitnah dirinya mengenai keterlibatan dalam korupsi KTP elektronik. Kita selama ini selalu menganggap SBY sangat akrab dengan pencitraan politik, sehingga logika kita pun terseret pada faktor pencitraan, bukan substansi fitnahnya yang berbau pidana. Tentu saja proses hukum akan memakan waktu panjang, dan jika ini pencitraan tentu akan berdampak positif bagi Partai Demokrat dan SBY sendiri, serta tentu saja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putranya. Kita mengetahui bahwa SBY tengah berupaya penuh mengangkat citra AHY di kancah politik nasional, jadi sangat mungkin efek yang diharapkan akan positif untuk putra mahkotanya itu.

Pluralisme berakar Pancasila

Ketika Pancasila dirumuskan, terjadilah perdebatan panjang mengenai butiran-butiran, sebagian besar dari kalangan Islam ingin sebuah negara berdasarkan hukum Islam. Pendiri bangsa kala itu dengan bijak menyatakan bahwa kemajemukan (pluralisme) menjadi parameter utama untuk menetapkan butiran-butiran yang ada pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pluralisme mencakup hubungan sosial yang positif, damai, tenggang rasa untuk perbedaan baik suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA).

Pluralisme adalah bagian dari etika sosial politik bangsa Indonesia yang menjadi falsafah hidup dalam sosial kemasyarakatan. Hal ini dijamin, mulai dari kebebasan memeluk agama yang diyakini hingga toleransi terhadap peribadatan dan hari besar suatu agama. Namun juga disadari bahwa unsur SARA ini rawan terhadap terjadinya konflik horizontal.

Di masa Orde Baru, SARA menjadi “sakral” karena akan mengganggu stabilitas nasional. Dapat dikatakan, pluralisme menjadi bagian dari etika berpolitik bangsa Indonesia, seperti halnya Hak Azasi Manusia (HAM), demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keadilan sosial.

Lalu, kasus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univesitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, yang memberi kartu kuning ketika Joko Widodo pidato di UI, apakah etis atau tidak? Menghina Presiden atau tidak? Secara substansi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan dalam kehidupan demokrasi tetapi pada tatanan etika menjadi pro dan kontra.

Etika selalu berkaitan dengan moral, konteksnya adalah manusia dengan manusia. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini terkait dengan, sumber nilai dengan legitimasi politik. Artinya, sikap dan pandangan politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, ataupun teori, tetapi objektivitas dan argumentatif.

Kartu kuning Zaadit Taqwa langsung menjadi viral serta mendulang pro dan kontra di tengah masyarakat. Kalangan publik yang tidak puas dengan kinerja Joko Widodo langsung merespon positif, karena merasa terartikulasikan apa yang dirasakan selama ini. Sebaliknya, publik yang pro Jokowi (Jokowers) tentu saja protes karena merasa Presiden Joko Widodo telah berhasil, termasuk dalam hal pembangunan di Papua dan Asmat.
Secara objektif, kasus kelaparan anak-anak suku Asmat menjadi ironi di Papua. Joko Widodo di satu sisi ingin berbuat lebih terhadap pembangunan Papua, tetapi  di saat yang sama pada sisi lain ada anak suku Asmat yang menderita gizi buruk. Menjadi pertanyaan besar adalah, apa artinya subsidi triliunan rupiah untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga jika ada yang masih kekurangan gizi? Lalu ke mana Dana Otonomi Khusus dan Bagi Hasil tambang Freeport Papua?

Konstruksi komunikasi politik yang bersifat paradoksal karena mengutamakan pencitraan: seperti membangun jalan tol padahal suku-suku di pegunungan Papua tidak butuh jalan tol, dan yang membutuhkan hanya pengusaha dan sebagian warga Papua di daerah pesisir.

Keseimbangan pembangunan dan kesenjangan sosial di Indonesia dalam konteks etika tentu menjadi bagian dari penghargaan terhadap pluralisme. Karena warga Papua juga berhak untuk mendapat harga yang setara dengan warga Indonesia lainnya.

Korupsi: budaya atau pelanggaran etika jabatan?

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan), terbukti di Indonesia. Korupsi ada yang mempersepsikan sekadar pelanggaran etika jabatan, namun ada pula yang lebih ekstrem menganggapnya sudah menjadi budaya kekuasaan, sebagai ekses dari budaya politik transaksional. Berpangkal dari dominasi kekuasaan maka dapat dikatakan juga berpangkal dari legitimasi yang dimanipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Legitimasi itu diperlukan penguasa, namun jika berlebihan membuat penguasa menjadi ‘mabuk kekuasaan’. Kita sudah jenuh dengan Orde Baru yang otoriter, lalu pemerintahan reformasi saat ini melalui KUHP yang baru, berencana memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden, karena merupakan bagian dari lambang negara, seperti Sang Saka Merah putih atau burung Garuda Pancasila. Padahal dalam teori demokrasi, presiden adalah objek kritik karena ada penilaian kinerja, masyarakat berhak mengawasi setelah mereka memberi mandat suara dalam Pilpres. Jika pasal ini bersifat “karet” (multitafsir), jelas Presiden sebagai penguasa atau orang di sekitarnya akan menganggap kritik menjadi penghinaan.

Lalu kenapa wakil kita di Senayan (DPR) mundur menjadi ‘ademokratis’? Jika Presiden sebagai lambang negara, tentu menjadi “sakral”, dan ini wajar di negara yang otoriter seperti era Orde Baru. Jika tetap dipaksakan, pasal karet ini adalah bentuk perilaku dominatif yang kemudian dapat berkembang menjadi otoriter, keras kepala, dan menutup diri terhadap kritik.

Hubungan penguasa dan rakyat bersifat kemitraan, masing-masing berfungsi menjadi subjek dan objek sekaligus. Jika persepsi penguasa rakyat adalah objek, dan melakukan komunikasi politik satu arah serta anti-kritik. Maka di saat itu dia menjadi otoriter dan di saat itu pula akan ditinggalkan oleh rakyatnya.

Pemerintahan yang baik dalam teori demokrasi, adalah yang sedikit “memerintah” tapi selalu mengundang partisipasi rakyat dalam berinteraksi pada saat menjalankan roda pemerintahan. Bisakah dikatakan bahwa pemaksaan pemerintahan Joko Widodo pada anggaran infrastruktur dalam APBN telah mengingkari partisipasi rakyat? Anggaran yang mencapai 20%, sama dengan anggaran pendidikan 20% (yang berdasarkan perintah Undang-Undang), atau kebijakan itu masih dalam batas toleransi hukum atau politik kenegaraan?

Secara substantif tidak ada masalah, tetapi ini menyangkut prioritas pembangunan. Apakah pembangunan infrastruktur mengalahkan prioritas pembangunan lainnya yang langsung berorientasi pada rakyat, seperti: pertanian, kelautan, kesehatan, dan subsidi yang dicabut lebih penting? Biarlah nanti hasil di pilpres 2019 yang menjawab, karena jika terpilih lagi, artinya Joko Widodo dianggap sukses pada periode 2014 – 2019.

Kekuasaan itu situasi strategis kompleks

Kekuasaan itu bukan suatu institusi, bukan struktur, bukan pula kekuatan yang dimiliki. Tetapi nama yang diberikan kepada situasi strategis. Syarat-syarat kemungkinan pemahaman kekuasaan tidak terpusat pada satu titik atau satu sumber otoritas, namun berasal dari adanya perbedaan di dalam hubungan.

Para filosof sudah merumuskan kekuasaan dengan jeli. Hobbes dan John Locke menyatakan, kekuasaan terlaksana melalui persetujuan. Lalu diperkuat oleh Machiavelli bahwa kekuasaan beroperasi dalam pertarungan kekuatan. Karl Marx mempertegas: kekuasaan beroperasi dalam suatu kelompok yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi. Filosof Perancis, Foucault menekankan bahwa kekuasaan lebih dipahami sebagai seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga melalui paksaan dan larangan. Ragam dari definisi yang diberikan menunjukan bentuk hubungan etika dan kekuasaan, khususnya hubungan penguasa dan rakyat.

Hubungan komunikasi yang sering terjadi adalah dialog dan konflik. Setiap kebijakan dari penguasa akan direspon oleh rakyat, baik secara positif maupun negatif dalam bentuk kritik, demo, boikot sampai dengan penggulingan kekuasan. Perbedaan persepsi antara penguasa dan rakyat adalah hal yang lumrah.

Politik kenegaraan mengenal istilah power (paradigma kekuaaan, kewenangan (authority), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian kekuasaan (distribution of power), sifatnya top to down, bukan dialogis. Tuntutan reformasi terhadap Birokrasi menginginkan birokrasi profesional berbasis pelayanan publik. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan visi strategis lainnya, ternyata tidak ada artinya karena korupsi hingga saat ini tetap marak dan semakin berjamaah.

Lalu, di mana faktor etika, moral, dan hukum? Apakah penguasa sudah kebal atau terjebak pada kekuasaan yang berbasis kapitalisme sebagai ekses dari budaya pragmatisme politik transaksional, membutuhkan biaya demokrasi yang sangat mahal?

Lalu kita dikejutkan dengan “gebrakan” SBY beberapa hari yang lalu, dengan membuat konferensi pers di Kantor Pusat Partai Demokrat Jakarta (TV Live) yang ingin menggugat pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, yang dianggap memfitnah dirinya sebagai dalang korupsi KTP-elektronik. Jika itu terjadi pada waktu normal, publik akan langsung masuk dalam masalah substantif (fitnah), tapi saat sekarang ini akan memasuki Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Apakah ini cara SBY untuk melakukan pencitraan? Dengan harapan akan berbuah bagi Partai Demokrat atau citra anaknya, AHY. SBY juga membuat statement yang mengundang tanya publik: “It’s my war” karena dia tidak mau melibatkan Partai Demokrat. Itu perkataan secara tersirat (verbal) tapi SBY justru mengajak pengurus DPP Partai Demokrat secara lengkap, juga dihadiri kader partai yang lain, dan konferensi pers dengan beberapa televisi secara live. Tentu logika publik diseret untuk “mencurigai” bahwa ini jelas pencitraan.

Fitnah atau bukan, kita akan lihat kelanjutannya. Sebagai PR politik, ini tentu sangat menarik untuk kita cermati ujungnya. Tahun 2018 adalah tahun politik, jika terjadi suatu peristiwa, secara spontan logika publik pasti mengarah dalam konteks perspektif politik.

Sampai saat ini SBY memang jago merekayasa pencitraan, keterpilihannya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004 juga karena “kesalahan” PDIP, Taufik Kiemas (Alm.) waktu itu, yang mencela SBY sebagai jenderal TK. Kesalahan yang kemudian dioptimalkan SBY dengan citra ‘terzalimi’ di saat terjadi situasi ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat itu.

SBY memang jago pencitraan, namun publik sudah hafal gerak langkahnya. Begitu juga Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Sepeda motor Chopper untuk touring, lengkap dengan kaos dan jaket kulit akan menjadi sama halnya dengan mobil Esemka dan baju kotak-kotak di Pilpres 2014 yang lalu. Sayangnya, bagi publik pencitraan seperti itu sudah ‘basi’ karena sesungguhnya petahana itu dinilai berbasis kinerja, bukan citra! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here