Kasih Talak Satu Jika Freeport ke Arbitrase

0
284
foto: Istimewa

Nusantara.news, [Lokasi] – Status Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia  yang selama ini  berjalan, dipandang menempatkan posisi negara sebagai korporasi dengan korporasi. Padahal, Negara yang memiliki sumber daya alam (SDM) harusnya ditempatkan sebagai “pemberi izin” kepada perusahaan mana pun termasuk Freeport yang ingin berinvestasi di dalam wilayah RI. Untuk itulah, maka Pemerintah mengubah perundang-undangan yang ada untuk menapaki lembaran baru lewat Peraturan Perintah (PP No.1 Tahun 2017) mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

PT Freeport Indonesia semula memang menerima apa yang disuguhkan pemerintah lewat PP No.1/2017. Tetapi, berbagai persyaratan yang disodorkan Pemerintah belakangan dipandang tidak adil oleh Freeport. PTFI dalam skema KK mungkin sudah terlalu ‘keenakan’ dan telalu lama bercokol di Grasberg, Papua, karena pemerintahan di masa Orde Baru memang ‘memanjakan’ dengan berbagai fasilitas kemudahan, dan rela-rela saja terima pembagian keuntungan tak seberapa dari Freeport  sejak 1967.

Seperti seorang anak yang dimanjakan orang tuanya sejak kecil minta apapun dituruti, sehingga begitu sudah besar, ketika disodori perubahan hidup yang lebih sederhana, sang anak malah berontak. Karena, sejak kecil sudah dibiasakan hidup berlebihan. Akibatnya, dalam hal ini Freeport, menjadi ‘keras kepala’. Ibarat pepatah “sudah diberi daging mau jantungnya”, itulah yang sekarang dialami di dalam perseteruan antara Pemerintah dengan Freeport.

Tetapi, dalam skema bisnis Freeport,  walau sudah menerima  status IUPK, soal kepastian hukum dan fiskal menjadi tuntutan teramat penting. Bagi Freeport tak mengapa harus terima IUPK tetapi soal pembayaran pajak harus tetap seperti dalam skema Kontrak Karya. Freeport menuntut ketentuan pajak yang dikenakan padanya berifat naildown, sedangkan pemerintah menginginkan Prevailing (bisa berubah-rubah yang disesuaikan pada kondisi-kondisi mendatang).  Begitu pula dengan tuntutan divestasi saham 51%, hal ini juga termasuk yang memberatkan pihak Freeport.

Pemerintah tetap pada pendiriannya mengacu pada PP No.1/2017 sedangkan Freeport tidak bisa menerima begitu saja tuntutan Pemerintah. Terjadilah negosiasi yang alot yang kemudian berakhir ricuh. Dengan belum diterimanya keputusan pemerintah itu, membuat Freeport tidak bisa mengekspor konsentratnya keluar sejak 12 Januari 2017. Karena itu, persoalannya makin meluas dan tidak mengenakan semua pihak. Freeport mengambil keputusan untuk memberhentikan sejumlah karyawan seniornya dan subkontraktornya.

Freeport pun mengancam akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional. Sebaliknya, Pemerintah pun menantang mempersilakan Freeport mengadukan kasus ini ke pengadilan internasional itu. Kementerian ESDM yang dipimpin Ignatius Jonan tidak takut akan ancaman Freeport, apalagi beberapa anggota DPR Komisi VII sudah ada yang mendukung sikap Jonan.

Persoalan pun semakin keruh, karena belakangan ini, Presiden Donald Trump turun tangan memberi perhatian serius atas perkembangan PT Freeport yang berasal dari negerinya itu. Lebih-lebih lagi, 90 persen pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan besar di negeri Paman Sam.

Richard Adkerson, Presiden Direktur Freeport McMoRan mengatakan, perusahaannya menjadi salah satu perusahaan yang banyak mempekerjakan masyarakat yang berada di Amerika Serikat bagian selatan. Maka, apapun yang terjadi terhadap PT Freeport Indonesia, akan mempengaruhi perusahaan induknya di AS. Selain itu, tentu saja akan menjadi perhatian Pemerintah AS yang dipimpin Donald Trump.  Adkerson menilai, seperti halnya Freeport Indonesia, pemerintah mereka juga melihat Freeport sebagai partner yang dinamis.

Saham Freeport McMoran yang 90% sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar di AS itu memang sangat sensitif jika ada isu apapun yang menerpa PTFI dan berdampak besar terhadap keputusan para investor di AS. Adkerson merasa yakin Pemerintah Indonesia akan memberikan perlakuan yang adil. “Dengan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah Indonesia ke Freeport akan baik juga baik kami,” kata Dirut Perusahaan induk Freeport itu. Sekedar info saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap belum berkeinginan melepaskan status Kontrak Karya (KK). Sebab, ada beberapa hal penting bagi PTFI yang tercantum dalam KK, yakni kepastian hukum dan keinginan Freeport untuk tetap fiskal yang bersifat naildown (tetap).

Sejak masa awal kehadirannya di tanah air, Indonesia sudah banyak  menyimpan “Gonjang-Ganjing” cerita  di balik sepak terjangnya Freeport. Menarik sejarah perjalanan bisnisnya.  Berliku  penuh intrik diselimuti  permainan politik yang melibatkan  badan intelijen AS. Sejarah berbisik, jatuh-bangunnya keberhasilannya Freeport di Indonesia   dinuansai  konspirasi  petinggi militer yang berkolaborasi  dengan agen-agen  CIA sebelum dan  sesudah terjungkalnya Soekarno dari pemerintahan.

Mantan Menteri Perhubungan Freedy Numberi   menuangkan catatan sejarah Freeport Indonesia, bahwa dengan terjadinya perebutan Irian Barat (Papua) antara Indonesia dengan Belanda membuat hubungan kedua negara memburuk.  Di samping itu, ada upaya untuk membunuh Sukarno. Sukarno menuduh Belanda sebagai dalang rencana pembunuhan tersebut. Sukarno kemudian menasionalisasi semua aset milik asing dan menyita semua perusahaan Belanda.

Kebijakan ini, kata Numberi, sangat merugikan kepentingan bisnis Amerika, khsususnya Freeport Sulphur Company yang sudah teken kontrak dengan Oost Borneo Company (OBC) untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Papua. OBC kemudian diubah menjadi Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschpiij (NNGPM). Untuk antisipasi tekanan dari Director Central Inteligence (DCI) Allen Dulles, Belanda dan Inggris pada 1907 bekerja sama membentuk Royal Dutch Shell (RDS) sebagai anak perusahaan NNGPM). Kemudian RDS bekerja sama dengan anak perusahaan Rockfeller, yaitu Standard Vacuum Oil (SVO) dengan pembagian saham Belanda 40 persen dan AS 60 persen (Greg Poulgrain,2015:64).

Perusahaan NNGPM sejak beroperasi sudah diboncengi Freeport Sulphur Company melalui DCI Allen Dulles, khusus untuk minyak di Sorong. Untuk pertambangan tembaga di Papua, setelah mengetahui adanya deposit yang begitu besar, dibentuk anak perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berkedudukan di Jakarta.

Bahkan, Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) tidak tinggal diam. Setelah gagal membentuk pemerintahan pro Barat melalui pemilu tahun 1958, Deputi Direktur Perencanaan CIA Frank Wisner menggelar Operasi Hike, Operais ini bertujuan menjatuhkan Bung Karno, puluhan ribu rakyat Indonesia yang pro Barat dipersenjatai dan menyewa tentara bayaran dengan sasaran menggulingkan pemerintahan Sukarno. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA (Tim Wiesner). Sukarno menggalang kekuatan yang setia kepadanya dan berhasil menghancurkan semua pemberontakan yang didalangi CIA.

Pada masa pemerintahan Kennedy, AS berpandangan bahwa akrabnya Sukarno dengan komunis lebih disebabkan karena Sukarno butuh bantuan senjata dan ekonomi daam rangka pembebasan Irian Barat. Padahal, Sukarno adalah nasionalis tulen, bukan komunis. Terbukti, pada 1948, Sukarno menghancurkan pemberontakan komunis di Madiun. Departemen Luar Negeri AS pun mengakui Sukarno lebih nasionalis ektimbang komunis.

Namun, sengketa Irian Barat menjadi buah “simalakama” bagi AS. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekatnya, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar dengan membuat surat kepada PM Belanda Dr JE de Quay, 2 April 1962 untuk mundur dari Irian Barat (Ben Koster,1991:100)/ Belanda pun mundur karena sangat menyadari apabila terjadi peperangan antara Belanda dan Indonesia, tanah Papua akan menjadi killing ground dan yang pasti banyak orang Papua akan ikut mati akibat pertempuran tersebut (John Saltford,2003:13).

Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerja sama Freeport dengan OBC/NNGPM) mentah kembali. Freeport makin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta dollar AS kepada Indonesia. Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy, 22 November 1963, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis, antara lain orang paling kaya saat itu di AS, yaitu Rockfeller. DCI Allan Dulles membohongi Kennedy saat intervensi isu Papua bahwa: “that territory did not contain any worthwhile deposits of oil minerals” (teritori itu tidak ada deposit minyak). Alasannya,  Allen ingin bisnisnya di Indonesia lancar dan dia sedang menghindar dari Komisi Waren karena dicurigai terlibat dalam pembunuhan Kennedy (Greg Poulgrain,2003:119).

Pada 1963, Presiden Johson yang menggantikan Kennedy setelah tewas tertembak, kebijakannya berbalik 180 derajat. Ia mengurangi program gntuan atas Indonesia. Salah satu tokoh di belakang keberhasilan Johnson adalah Agustus C Long, yang juga seorang anggota dewan direksi Freeport. Ia sangat terpukul oleh kebijakan Sukarno pada waktu itu karena 60 persen laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia (Freeport, Sejarah Kelam Amerika di Indonesia/Kompas/12/1/2017).

Kita ketahui, rezim Orde Baru-lah yang mula-mula memberi jalan masuknya Freeport ke tanah Papua secara mulus. Mulusnya Freeport melangkah ke Papua seperti suatu kepastian  tanpa rintangan setelah  Soeharto berhasil memadamkan Pemberontakan G-30-S PKI. Jika dengan Sukarno, langkah Freeport menjadi seret, maka Soeharto-nya yang menjadi  ‘minyak pelumas’ nya Freeport  melangkah di atas karpet merah di tanah Papua.

Memang, kondisi perekonomian kita pada saat itu sangat memprihatinkan.  Soeharto setelah memegang kendali  dituntut untuk  membenahi  kondisi ekonomi Indonesia yang murat-marit.

Orde Baru pada saat itu masih banyak menghadapi kendala di dalam upayanya membangun negeri. Rendahnya pertumbuhan dan tingginya kemiskinan serta rendahnya penerimaan negara menjadi hal yang wajar menjadi untuk menarik investasi asing sebagai salah satu perioritas utamanya. Dengan diterbitkannya UU No.1 tahun 1967tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan telah memberikan posisi yang amat kuat pada penanam modal.

Berly Martawardaya, pengamat Energi dan Mineral dari FEB UI mengatakan, dengan posisi ekonomi dan posisi tawar yang lemah, pada 7 April 1967, Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) dengan PTFI, anak perusahaan Freeport McMoRan Cooper & Gold Inc yang berbasis di AS. PTFI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih 1.000 hektar dengan waktu konsesi 30 tahun serta bisa diperpanjang dua kali.

Di antara klausul pada kK Freeport adalah apabila terjadi perubahan perundang tentang pertambangan, kontrak tetap berdasarkan UU No.11/1967 dan tak mengikuti  perubahan (lex spesialis). Perpanjangan pertama seharusnya baru diberikan 1997, tetapi dilakukan pada 1991, enam tahun sebelum berakhirnya kontrak sehingga KK Freeport berlaku sampai 2021 (Simalakama Saham Freeport/Kompas,1 /2/16).

Gunung Grasberg menyimpan berton-ton tembaga, emas dan perak. Itulah mengapa Freeport mati-matian mempertahankan posisinya sebagai pemain tunggal di lokasi pertambangan yang terletak di tanah Papua itu. Grasberg adalah tambang paling menguntungkan dunia. Mengutip tulisan Ferdy Hasiman (Freeport dan Bisnis Orang Kuat), pada akhir 2010, Freeport menghasilkan penjualan 6,72 miliar dollar AS untuk Freeport McMoRan. Tambang ini juga menghasilkan laba kotor sebesar 4,17 miliar dollar AS pada akhir 2010. Cadangan tembaga mencapai 33,7 juta pound dan emas mencapai 33,7 juta ons, selain sekitar 230.000 ton ore milled per hari.

Saking kayanya tambang Grasberg, kata Hasiman, setiap orang ingin mendapat keuntungan dari Freport tak hanya publik di Tanah Air yang paham bahwa banyak juga pembisnis lokal yang turut mendapat keuntungan dari operasi tambang Grasberg.  Perusahaan-perusahaan lokal ini tak terjun langsung dalam operasi produksi, tetapi mereka hanya menyediakan jasa, gerupa penyedia jasa pelabuhan untuk bongkar muat bahan tambang, jasa pemasok BBM, sampai pada jasa pemasok catering untuk ribuan karyawan Freeport Indonesia. Itulah sebabnya mengapa politisi Senayan meminta jatah 49 persen saham PLTU Urumuka (Kompas/20/2015).

Bagi Numberi, Freeport bukan hanya investasi ekonomi, melainkan juga merupakan mata rantai investasi politik dan simbol penjajahan kolonialisme modern di Indonesia, khususnya di Papua. Tidak salah jika dikatakan bahwa Freeport adalah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) gaya modern di Indonesia. Hampir setengah abad Freeport di Papua orang Papua tetap miskin dan menderita. Kita sering mendengar apabila kontrak Freeport tidak diperpanjang tahun 2021, akan terjadi sengketa arbitrase internasional, ekalasi instabilitas bermotif SARA, separatism, embargo ekonomi, ataupun invasi terhadap Indonesia seperti di Timur Tengah. Isu-isu itu adalah terror yang mencoba untuk menggoyahkan pendirian pemerintah dalam rangka menegakkan konstitusi negara Indonesia.

Pemerintah, kata Numberi, harus jeli melihat permasalahan yang ada serta mencari solusinya dengan keberpihakan pada kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia di atas segalanya. Pesan Numberi, Indonesia jangan mau didikte oleh perusahaan kapitalisme Freeport McMoRan Cooper and Gold Inc yang bergaya VOC ini. kuncinya adalah pegang teguh aturan dan ketentuan serta prinsip keadilan demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kita menunggu tindakan Freeport yang mau membawa persoalan IUPK-nya ke arbitrase internasional. DPR mendukung dan tidak takut dengan ancaman Freeport. Jika memang terjadi, Indonesia harus memulai dengan menjatuhkan “talak satu” pada Freeport. Jika force majeur-nya harus bercerai, entah bagaimana harus memperhitungkan ‘gono-gini’-nya.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here