Kasihan Polri…

0
872

JATUH iba juga kita melihat ekspresi Kapolri Tito Karnavian sesuai dipanggil Presiden Joko Widodo kemarin. Dia diperintahkan Presiden untuk segera menuntaskan kasus Novel Baswedan. Berbicara kepada pers, raut muka Kapolri tak sesegar biasanya. Tito mengakui, masyarakat kurang percaya kepada Polri.

Tak biasa Tito terlihat nelangsa seperti ini. Kapolri-kapolri sebelum dia pun tak pernah. Biasanya setiap kapolri pasti tampil penuh percaya diri. Bukan saja karena mereka berbintang empat dan punya kuasa, tapi karena prestasi Polri boleh dikatakan gemilang.

Banyak kasus besar terungkap dalam tempo singkat. Kasus terorisme paling monumental, Bom Bali I, misalnya. Terjadi pada 12 Oktober 2002, tak sampai sebulan (5 November) Amrozi  ditangkap di Lamongan. Selanjutnya semua tersangka diringkus satu persatu. Kesemuanya dihadirkan hidup-hidup ke persidangan dengan pembuktian yang sempurna. Coba bandingkan dengan penyidikan polisi Amerika Serikat terhadap aksi teror di gedung WTC New York, 16 tahun lampau. Sampai sekarang entah siapa pelakunya.

Lihatlah kasus-kasus terbaru, seperti pembunuhan sadis satu keluarga di Pulomas Jakarta. Terjadi pada 27 Desember 2016, keesokan harinya pelaku sudah digelandang polisi. Atau kasus perampokan maut di SPBU Daan Mogot, Jakarta yang terjadi 9 Juni 2017, hanya dalam tempo lima hari pelakunya sudah diringkus.

Sementara kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang terjadi 11 April silam, hingga kini masih misteri. Padahal, seperti sering diulas di media Anda ini, secara teknis kasus ini teramat sederhana menurut ukuran kemampuan Polri.

Memang ada juga sejumlah kasus yang menjadi dark number di kepolisian. Tanpa mengurangi simpati dan keprihatinan kita terhadap korban dan keluarganya, kasus Novel ini jelas punya urgensi sangat tinggi. Sebab dia penyidik andalan KPK, musuh utama para koruptor yang sedemikian banyak bergentayangan di negeri ini. Koruptor – yang  sudah pasti kaya raya dan berkuasa—berkepentingan melenyapkan Novel, atau setidaknya membuatnya jeri. Melawan teror terhadap Novel dan aparat KPK lain harus dilihat sebagai upaya menyelamatkan pemberantasan korupsi.

Kini Kapolri mengakui jika Polri kurang dipercaya masyarakat, dan akan melibatkan KPK dalam tim gabungan investigasi, dengan alasan KPK lebih dipercaya.

Itu bukan penyataan bahwa Polri tak mampu secara teknis. Sebab, tak usahlah setingkat polda, apalagi Bareskrim, reserse di polsek saja pasti mudah mengungkap perkara ini.  Pengakuan itu adalah “kejujuran” Kapolri bahwa ada tembok yang amat tebal dan tinggi yang dihadapi anak buahnya dalam menyidik kasus tersebut. Itu sebabnya dia mengajak KPK, agar menjadi saksi betapa perkasanya tembok itu.

Bagi negara hukum, ini tak main-main. Ketika penegak hukum merasa tak berdaya karena faktor-faktor di luar dirinya, keberlangsungan negara hukum menghadapi ancaman serius.

Inilah yang harus jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kalau kita taat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan “kegentingan memaksa” dalam arti yang sesungguhnya, yang harus direspon dengan tindakan segera.

Presiden punya tiga pilihan. Pertama, mengganti kapolri dengan orang yang mampu menembus tembok raksasa itu. Kedua, Presiden sendiri yang berdiri di garda terdepan, agar Polri lebih digjaya meruntuhkan tembok tersebut.

Atau, ketiga, membiarkan saja semua peristiwa ini –yang itu berarti menunjukkan bahwa di negara ini ternyata ada kekuatan maha hebat yang bisa membuat kepala negara pun tak berdaya di kakinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here