Nusantara.news, Jakarta – “Hanya dengan pimpinan Soekarno, Hatta, dan Kasman, rakyat dapat digerakkan secara massal. Dan kegiatan tanpa disertai ketiga pemimpin ini, merupakan suatu gerakan yang hanya setengah-setengah saja”.

Demikian Jenderal Nasution menyebut ketiga tokoh tersebut dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan.

Di antara ketiganya, barangkali Kasmanlah yang tak banyak disebut dalam sejarah Indonesia. Namanya jelas tak sepopuler Soekarno ataupun Hatta. Meski begitu, sosok dan peran Kasman juga tak kalah penting, ia hadir sebagai orang yang ‘mendamaikan’ perseteruan politik ketika bangsa ini merumuskan dasar negara.

Dia pula yang berperan dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat umum IKADA. Maklum saja, saat pendudukan Jepang, ia menjabat komandan batalyon (Daidancho) Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta. Ia adalah Daidancho paling senior yang memberi arahan kepada daidancho se-Jawa dan Madura agar persenjataan yang sudah di tangan PETA tidak diserahkan kepada Jepang, jika Jepang kalah.

Setelah kemerdekaan, ia duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai anggota tambahan atas saran Soekarno. Anggota PPKI yang awalnya berjumlah 21 orang, ditambah enam orang. Kasman menjadi salah satu orang yang dimasukkan menjadi anggota PPKI tersebut.

Tak lama setelah itu, Kasman ditunjuk sebagai ketua pertama Badan Keamanan Rakyat (BKR), menggantikan Otto Iskandar Dinata yang seharusnya menjadi ketua, tetapi Otto hilang misterius (diduga hilang karena diculik atau gugur di daerah Tangerang). BKR inilah cikal bakal tentara nasional Indonesia.

Pada 19 Desember 1948, ketika ibukota RI di Yogyakarta diserang dan diduduki tentara Belanda, dan para pemimpin Republik ditawan, Kasman sebagai Juru Bicara Pemerintah Pusat berkeliling ke basis-basis Republik di Jawa untuk memberikan penerangan bahwa meskipun Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan para menteri ditawan oleh Belanda, roda pemerintahan Republik Indonesia masih terus berjalan.

Namum demikian, tak banyak yang tahu siapa Kasman. Bahkan jasanya yang besar terhadap republik tidak juga membuatnya digelari pahlawan oleh pemerintah, hingga hari ini. Usulan pemberian gelar pahlawan untuk Kasman pernah dilakukan oleh A.M Fatwa dan sejumlah tokoh Muhammadiyah pada 2012. Belakangan, pada 2016, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengusulkan ketua pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi cikal bakal parlemen Indonesia ini menjadi pahlawan.

Dulu, pada 12 Agustus 1992, Presiden Soeharto sebetulnya pernah memberikan Bintang Mahaputera kepada para mantan anggota BPUPKI dan PPKI, namun Kasman Singodimedjo dilewati. Barangkali, ini dampak dari sikap kritisnya terhadap pemerintah di masa orde baru dengan mengajukan Petisi Kasman (Petisi 26) mengenai pemilihan umum, dan Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50) yang menyebabkan hak-hak sipilnya dibunuh.

Sikap kritisnya kepada pemerintah juga terjadi pada era Soekarno. Akibat pidatonya yang kritis terhadap pemerintahan orde lama yang disampaikannya pada 31 Agustus 1958 di Magelang, Kasman dituduh menyebarkan permusuhan kepada pemerintah dan menyebabkannya di penjara selama beberapa tahun.

Kasman, di antara pengkhianatan dan penyesalan

Sejarah Indonesia memang tak lepas dari perseteruan politik. Dalam situasi tersebut, selalu hadir sang pemersatu. Kasman Singodimedjo adalah salah satunya. Ia hadir sebagai pemersatu antara golongan Islam dan nasionalis, utamanya dalam proses pengesahan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Tepatnya pada rapat PPKI 18 Agustus 1945.

Ketika itu, golongan Islam sempat menolak proses pengesahan tersebut. Hal ini disebabkan adanya usulan penghapusan tujuh kata yang mewakili aspirasi umat Islam, yakni butir pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Penolakan tujuh kata itu muncul dari perwakilan Indonesia bagian timur kepada Hatta menjelang pengesahan. Alasannya, tujuh kata itu dinilai diskriminatif bagi kalangan nonmuslim dan jika tetap dipertahankan dikhawatirkan akan merusak bangunan NKRI.

Golongan Islam yang diwakili Ketua PB Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo menolak usulan tersebut. Sebab, tujuh kata tersebut merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai pada rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yakni pada 22 Juni 1945. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Kasman yang juga berasal dari Muhammadiyah dipercaya oleh Soekarno dan Hatta untuk meluluhkan hati Ki Bagus Hadikusumo supaya menerima usulan penghapusan tujuh kata terkait syariat Islam. Sebab, dua utusan sebelumnya yang juga mewakili golongan Islam, yakni Teuku Muhammad Hasan dan KH Wahid Hasyim, gagal membujuk Ki Bagus Hadiksumo.

Dalam memoirnya yang berjudul ”Hidup Itu Berjuang“, Kasman menceritakan bahwa ia mendatangi Ki Bagus dan berkomunikasi dengan bahasa Jawa halus (kromo inggil). Kepada Ki Bagus, Kasman membujuk dengan mengatakan:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?”

“Kiai, tidakkah bijaksana jikalau kita sekarang sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia Merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang tenteram, diridhai Allah SWT.”

Kasman juga menjelaskan perubahan yang diusulkan oleh Mohammad Hatta, bahwa kata ”Ketuhanan” ditambah dengan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. KH A Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hassan yang ikut dalam lobi itu menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta’ala, bukan yang lainnya. Kasman menjelaskan, Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan arti Ketuhanan dalam Pancasila. ”Sekali lagi bukan Ketuhanan sembarang Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Kasman meyakinkan Ki Bagus.

Kasman juga menjelaskan kepada Ki Bagus soal janji Soekarno yang mengatakan bahwa enam bulan lagi akan ada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat undang-undang yang sempurna. Di sanalah nanti kelompok Islam bisa kembali mengajukan gagasan-gagasan Islam. Karena Soekarno ketika itu mengatakan, bahwa perubahan ini adalah Undang-Undang Dasar sementara, Undang-undang Dasar kilat.

“Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang yang lebih lengkap dan sempurna,” kata Soekarno.

Namun sikap toleran dan legowo tokoh-tokoh Islam ternyata dikhianati. Kasman sendiri akhirnya menyesal telah membujuk dan melobi Ki Bagus hingga akhirnya tokoh Muhammadiyah itu menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Setelah berhasil melobi Ki Bagus, sebagaimana diceritakan Kasman dalam Memoirnya, ia gelisah dan tidak bisa tidur.

Kasman menyadari dirinya terlalu praktis dan tidak berpikir jauh dalam memandang Piagam Jakarta. Ia hanya terbuai dengan janji Soekarno yang mengatakan bahwa enam bulan lagi akan ada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dapat memperbaiki kembali semua itu. Padahal dalam waktu enam bulan, mustahil untuk melakukan sidang perubahan di tengah kondisi yang masih bergolak. Meski Kasman telah mengambil langkah keliru, namun niat di hatinya sesungguhnya sangat baik, ingin bangsa ini bersatu.

“Sayalah yang bertanggung jawab dalam masalalah ini, dan semoga Allah mengampuni dosa saya,” kata Kasman sambil meneteskan air mata, seperti diceritakan tokoh Muhammadiyah Lukman Harun, saat Kasman mengulang cerita peristiwa tanggal 18 Agustus itu.

Seolah ingin mengobati rasa bersalah atas penyesalannya pada peristiwa 18 Agustus 1945, dalam sidang di Majelis Konstituante 2 Desember 1957, Kasman tak lagi sekadar menjadi “Singodimejo” tetapi berubah menjadi “Singa di podium” yang menuntut kembalinya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dadanya seperti meledak, ingin menyuarakan aspirasi umat Islam yang telah dikhianati.

“Saudara ketua, jikalau dulu pada tanggal 18 Agustus 1945 kami golongan Islam telah di-fait-a compli-kan dengan suatu janji dan/atau harapan dengan menantikan waktu 6 bulan, menantikan suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru dan yang permanen, saudara ketua, janganlah kami golongan Islam di Dewan Konstituante sekarang ini di-fait-a compli-kan lagi dengan anggapan-anggapan semacam: Undang-Undang Dasar Sementara dan Dasar Negara tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, tidak boleh diganggu gugat! Sebab fait-a compli semacam itu sekali ini, saudara ketua, hanya akan memaksa dada meledak!”

Pidato Kasman di Sidang Konstituante yang sangat menyengat dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara sungguh sebuah penebusan kesalahan yang sangat luar biasa. Dalam pidato tersebut, Kasman secara detil mengemukakan alasan-alasannya mengapa Islam layak dijadikan dasar negara.

Peluang Kasman dan kalangan Islam lainnya untuk mengembalikan Pancasila versi Piagam Jakarta atau menjadikan Indonesia berdasar Islam, sebenarnya memang terbuka lebar pada sidang Dewan Konstitusnte yang diberi mandat menyusun UUD baru itu.

Sayangnya, dalam Sidang Konstituante yang berlangsung 10 tahun (1949-1959), pembahasan UUD baru tidak kunjung selesai akibat adanya perdebatan tajam yang berujung deadlock. Akhirnya, Soekarno mengambil tindakan untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, sekaligus menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin.

Kasman: hidup adalah perjuangan

Kasman Singodimedjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Februari 1904, dan wafat 25 Oktober 1982 di Jakarta. Ayahnya adalah H Singodimedjo, pernah menjabat sebagai penghulu, carik (sekretaris desa), dan Polisi Pamong Praja di Lampung Tengah.

Kasman mengenyam pendidikan awal di sekolah desa di Purworejo. Selanjutnya, dia masuk Holland Indische School (HIS) di Kwitang, Jakarta. Ia pindah ke HIS Kutoarjo, kemudian ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Magelang. Selain menuntut ilmu, Kasman juga belajar pengetahuan agama kepada KH Ahmad Dahlan dan KH Abdul Aziz. Setelah menyelesaikan pendidikannya di MULO, Kasman masuk School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA) di Jakarta.

Saat di STOVIA inilah dia mulai berorganisasi, dalam hal ini Jong Java. Bersama Syamsuridjal, Ki Musa al-Mahfudz, dan Suhodo, Kasman mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB) pada 1925, salah satu organisasi penopang Sumpah Pemuda 1928. Dia menjadi ketua Umum JIB pada 1930-1935. Kemudian, dia juga menjadi guru serta pengurus Muhammadiyah.

Pada 1938, Kasman Singodimedjo ikut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH Mas Mansur, Farid Ma’ruf, Soekiman, dan Wiwoho Purbohadiwdjojo. Pada Muktamar 7 November 1945 Kasmanterpilih menjadi Ketua Muda III Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Pada 1940, Kasman ditangkap dan ditahan Belanda karena aktivitas politiknya. Akan tetapi, berbagai risiko yang dihadapi, tidak menyebabkan Kasman surut dari lapangan perjuangan. Seorang Muslim, kata Kasman, harus berjuang terus. Hukumnya wajib, karena hidup itu adalah perjuangan.

Pasca-kemerdekaan, karier kenegaraan Kasman adalah Jaksa Agung menggantikan Jaksa Agung yang pertama Mr. Gatot. Sebagai Jaksa Agung dengan masa jabatan cukup singkat, Kasman mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung No 3 tertanggal 15 Januari 1946 yang ditujukan kepada para Gubernur, Jaksa, dan Kepala Polisi. Isu maklumat tersebut mengajak para pejabat kejaksaan untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang selalu menyelenggarakan pengadilan yang cepat dan tepat.

Setelah berhenti dari jabatan Jaksa Agung, Kasman ditunjuk menjadi Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi pada Kementerian Pertahanan RI dengan pangkat Jenderal Mayor. Selanjutnya diangkat menjadi Kepala Kehakiman dan Pengadilan Militer pada Kementerian Pertahanan. Jabatan terakhirnya di pemerintahan adalah sebagai Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II.

Pada Pemilihan Umum 1955, dia terpilih menjadi anggota Majelis Konstituante dan diberi amanah menjadi Ketua Fraksi Islam yang merupakan gabungan dari anggota Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI  di Konstituante.

Menurut Fatwa, Kasman Singodimedjo adalah tokoh pemimpin yang unik. Kasman adalah seorang nasionalis yang memperjuangkan tegaknya Islam, sekaligus pemimpin Islam yang berjuang untuk kepentingan nasional. “Beliau seorang intelek sekaligus seorang kiai. Lebih dari itu semua, Kasman adalah seorang pejuang tanpa pamrih yang nyaris dilupakan oleh bangsanya,” ujar dia.

Darinya, bangsa ini belajar bagaimana berpolitik berdasarkan cita-cita dan keyakinan. Perjuangannya yang dilandasi cita-cita dan keyakinan itu menyebabkan Kasman tidak pernah mau berkompromi dengan apa yang disebutnya ketidakadilan. Risikonya, ia ditangkap Belanda, diburu Jepang, dipenjara Soekarno, dikucilkan Soeharto, dan kini namanya seolah dilupakan. Pun demikian, ia tetaplah pahlawan. ***

1 KOMENTAR

  1. Saya ingat ketika madih kecil masih SR/ SD. Orang tua dy yokoh Masyumi kel. Kental berpoitik. Kasman Singodimejo kadang2 sering dibuat bhs Inggris
    KASMAN THE LION ON THE TeBLE. Datas meja
    Ketua Masyumi hebat yokoh yg sangat dihormati..Tetapi sayang karena fokalnya memperjuangkan negara ini beliau bersams tokoh2 Masyumi yg lain dipenjara. Detelah itu namanya hilang entah dimana. Sungguh beliau idola saya kecil brtsama kyai Isa Anshori yg dikenal dng singa panggung

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here