Kasus Boediono Bukan Cuma di Bank Century

0
98
Kasus skandal BLBI sudah dikunci oleh Boediono dan Sri Mulyani. Secara fakta hukum, kasus BLBI telah dinyatakan selesai.

Nusantara.news, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengeluarkan putusan praperadilan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Boediono sebagai tersangka, harus dihormati. Dalam ranah hukum keputusan itu sudah benar.

Perintah pengadilan (PN Jaksel) kepada KPK sebagai lembaga yang sama-sama independen, harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum untuk mencari titik terang penyelesaian kasus yang sudah bertahun-tahun tanpa kabar.

Bila dibiarkan berlarut-larut, kasus megakorupsi Bank Century yang sudah merampok uang negara sebesar Rp6,7 triliun, justru akan menjadi bola liar. Beberapa pihak pasti akan menyeretnya ke rana politik. Maklum, sejak putusan PN Jaksel keluar, banyak kalangan menghimbau agar KPK segera mempelajari putusan tersebut dan langsung mengambil tindakan.

Sehingga masalah ini tak berlarut-larut di publik yang menimbulkan intepretasi macam-macam. Pasalnya, kasus bailout Bank Century ini sudah merembet ke penggiringan Demokrat merapat ke PDIP pada Pilpres 2019. Banyak yang menilai dibukanya kasus Century karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sudah merapat ke koalisi Jokowi.

Kasus dana talangan Bank Century memang tidak bisa dilepaskan dari sosok SBY, Boediono dan Sri Mulyani. Bahkan seorang Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat pernah mencurigai biaya kampanye SBY pada pemilihan presiden 2009 berasal dari dana talangan Bank Century. Kecurigaan Anas muncul mengingat banyak nama fiktif yang tercantum dalam laporan hasil audit akuntan independen dana kampanye SBY. Menurut Anas saat itu, laporan itu layak diselidiki. Bila ternyata benar nama penyumbang hanya catutan, kata Anas, berarti ada sumber dana lain. “Apa ada kaitannya dengan kasus Bank Century atau tidak,” kata Anas saat itu.

Sementara KPK sendiri dinilai terlalu lamban memutuskan perintah pengadilan. KPK saat ini mengklaim tengah menganalisa kembali peran dan perbuatan masing-masing aktor yang terlibat dalam bailout bank Century, termasuk peran Boediono. Namun ada atau tidaknya tersangka baru, seperti dikonfirmasi Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (17/4), KPK mengaku tergantung hasil analisis dan kecukupan bukti.

Namun yang perlu diingat, kejahatan Boediono tidak hanya dalam kasus Bank Century. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu juga disebut-sebut terlibat dalam kasus serupa yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dari tahun 1997 sampai saat ini belum mampu diungkap lembaga antiasuah.

Peran Boediono dalam kasus BLBI sangat strategis sebab dia menjadi Menteri Keuangan era Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Puncaknya release and discharge tahun 2002, di mana Inpres nomor 8 tahun 2002 ditandatangani oleh Megawati dan Boediono sebagai Menteri Keuangan.

Inpres 9/2002 inilah yang kemudian dijadikan acuan Syafruddin Arsyad Temenggung untuk menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tahun 2004.

Baca juga: Penyidikan Kasus BLBI Sudah Final, Mega Masih Aman Terkendali

Saat itu sebesar Rp145,54 triliun dana BLBI dikucurkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara Rp138,4 triliun. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Sebagai contoh, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, bos PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2004, telah merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun. Kerugian ini diumumkan KPK berdasarkan hasil audit investigatif BPK.

Selain Sjamsul Nursalim, pihak yang menerima SKL lainnya yakni BCA, Salim Group sebagai obligor, Bank Umum Nasional, Mohamad “Bob” Hasan sebagai obligor, Bank Surya, Sudwikatmo sebagai obligor, dan lainnya.

Jika kasus BLBI dibuka kembali, maka kejahatan perbankan ini masuk kategori kejahatan yang luar biasa. Maka, sangatlah mustahil dalam kasus BLBI Boediono sama sekali tidak mengetahuinya.

BLBI Dikunci Boediono dan Sri Mulyani

Sebelumnya, Boediono pernah diperiksa penyidik KPK terkait perannya sebagai Menkeu dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI. Wakil Presiden periode 2009-2014 itu dicecar penyidik KPK soal posisi dirinya sebagai Menteri Keuangan saat SKL BLBI diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada BDNI. Selain menjadi Menkeu, Boediono juga masuk sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Sebagai anggota KKSK, Boediono terlibat langsung dalam setiap penambahan biaya rekapitalisasi perbankan di BPPN.

Dugaan keterlibatan Boediono dalam kasus BLBI, sebenarnya sudah terang benderang. Putusan Mahkamah Agung No 977, 979, 981 K/Pid/2004 tanggal 10 Juni 2005, menyebut Boediono ikut dalam rapat Direksi BI pada 15 Agustus 1997.

Peran Boediono dalam kasus ini tidak sendiri. Sebelumnya Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjadi tersangka SKL BLBI menyebut nama Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani yang juga pernah menjabat sebagai Menkeu pada 2007 telah melakukan penjualan aset BDNI yang tadinya senilai Rp4,8 triliun menjadi hanya Rp220 miliar.

“Masalah hak tagih Rp4,8 triliun yang dipermasalahkan oleh KPK itu sudah saya serahkan kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan lah yang menjual itu dengan harga Rp220 miliar. Bukan saya. Semuanya sudah saya jelaskan. Sudah selesai kok urusan saya,” tandasnya saat itu.

Baca juga: BLBI, Misteri di Lima Era Presiden

Pada Mei 2002, Syafruddin mengusulkan kepada KKSK untuk mengubah kewajiban pembayaran utang menjadi restrukturisasi dengan kewajiban penyerahan aset. Dalam hal ini, BDNI menyerahkan aset senilai Rp4,8 triliun kepada BPPN.

Aset BDNI yang diserahkan ke BPPN pada 2004 lalu itu berupa tambak udang PT Dipasena Citra Darmaja. Kemudian Menteri Keuangan lewat PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menjual aset tersebut pada 2007.

SKL yang diberikan kepada BDNI telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Hal itupun sudah menjadi persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) berdasarkan Keputusan Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

Ketika itu, KKSK diketuai oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

“Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah punya,” katanya sambil menunjukkan hasil audit BPK.

Menurut Syafruddin, berdasarkan audit BPK tahun 2006 atas seluruh kegiatan BPPN yang ditutup pada 2004. Dari audit tersebut, BPK berpendapat bahwa SKL kepada BDNI laik diberikan karena telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian Master Settlement and Acquisitions Agreement.

Dari audit investigatif BPK itu ditemukan aset yang diserahkan BDNI kepada BPPN setelah dijual PT PPA hanya terjual sekitar Rp220 miliar.

Namun demikian, tampaknya kasus skandal BLBI ini sudah dikunci oleh Boediono dan Sri Mulyani. Secara fakta hukum, kasus BLBI telah dinyatakan selesai.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan. Dijelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2008, Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Boediono sebagai Menko Perekonomian, mengatakan bahwa seluruh proses penyelidikan, penindakan dan atau penuntutan oleh instansi penegak hukum terkait BLBI telah dihentikan.

Sri Mulyani dan Boediono kompak menjelaskan bahwa rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis termasuk kebijakan BLBI, yaitu program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), telah melalui proses politik dan mendapat landasan hukum yang sah. Landasan itu antara lain UU 25/2000 tentang Propenas, Tap MPR No.X/2001, Tap MPR No.VI/2002 dan Inpres 8/2002. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemerintah menyetujui dan menjamin kepastian hukum terhadap kebijakan BLBI.

Baca juga: Sepak Terjang Sri Mulyani Dalam Kasus Century

Saat itu Boediono dan Sri Mulyani mewakili pemerintah menegaskan hasil laporan audit BPK terhadap BPPN per 30 November 2006 menjadi dasar pemerintah menyelesaikan BLBI. Diingatkan pula tentang sikap pemerintah yang akan konsisten melaksanakan dan mempertegas kebijakan yang telah diambil dalam Program PKPS, termasuk pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2002. Inpres itu menyatakan kepada para debitur yang telah menyelesaikan kewajiban PKPS diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Pemberian kepastian hukum juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan pada aspek pidananya.

Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 itu, pemerintah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada lima obligor yang telah memenuhi kewajiban penyelesaian BLBI melalui perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), yakni Anthony Salim atau Salim Group (pemilik BCA), Sjamsul Nursalim (pemilik BDNI), M Hasan (BUN, Sudwikatmono (Bank Surya) dan Ibrahim Risjad (Bank RSI).

Baca juga: Jejak Busuk Penyelesaian BLBI Sjamsul Nursalim

“Pernyataan Sri Mulyani dan Boediono tersebut tetap dijadikan pegangan oleh pemerintah, meski siapa pun rezim yang berkuasa saat ini,” kata Otto.

Buktinya pada rezim Joko Widodo (Jokowi), langkah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menerbitkan Inpres Nomor 8 pada 2002 diakui sudah benar. Menurut ‘pembelaan’ Jokowi, Inpres itu memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya serta tindakan hukum bagi debitur yang tidak menyelesaikan kewajiban membayarkan BLBI kepada negara.

Presiden Jokowi mengatakan Inpres merupakan bentuk kebijakan yang harus dibedakan dengan pelaksanaannya. Bela Jokowi, penerbitan Inpres oleh Presiden Megawati saat itu untuk menyelesaikan persoalan kredit macet BLBI.

“Yang paling penting, bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden itu adalah kebijakan. Kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pelaksanaan dari aturan itu masuk wilayah yang berbeda lagi. Tapi silakan detil tanyakan ke KPK,” kata Jokowi saat itu.

Nah, meski saat ini KPK sudah mengumumkan perkembangan penyidikan kasus penerbitan SKL BLBI sudah memasuki proses final. Namun banyak pihak menyatakan pesimis kasus tersebut dapat diselesaikan. Buktinya, Boediono yang memiliki peran dalam kasus bank Century belum juga dijerat sebagai tersangka, apalagi merambah ke kasus BLBI.

Seharusnya jika KPK mau serius menangani kasus BLBI, bisa mengacu pada hasil audit BPK di mana disebutkan ada lima obligor yang dianggap layak menerima SKL. Kelima obligor itu Salim Group (pemilik BCA), Sjamsul Nursalim (pemilik BDNI), M Hasan (BUN), Sudwikatmono (Bank Surya) dan Ibrahim Risjad (Bank RSI), sebenarnya bisa ditersangkakan, selain Boediono. Sebab kelima obligor rata-rata belum menyelesaikan atau belum melunasi utangnya dari akumulasi total utang yang pernah diberikan kepada lima obligor ini.

Karena itu KPK patut menetapkan tersangka kepada obligor-obligor itu, termasuk Salim Group yang jumlah utangnya sebesar Rp52,7 triliun. Selain itu, KPK juga harus menjerat para tersangka dengan pelanggaran pidana pencucian uang dan koorporasi, mengingat kasus dugaan korupsi ini masuk dalam kategori luar biasa. Selain itu, mendesak Presiden Jokowi memastikan keamanan penyelidikan kasus BLBI agar tidak ada lagi kriminalisasi dan penggembosan kepada KPK maupun para penyidiknya. Juga, mendesak pemerintah agar mengelola sisa aset yang pernah ditangani BPPN supaya tidak lagi jatuh ke tangan penjahat ekonomi. Sebab berdasarkan audit BPK, sisa aset BPPN yang kemudian diserahkan ke PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) senilai hampir Rp66 triliun rupiah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here