Kasus Eni Saragih, Pintu Membongkar Korupsi Energi

0
249

DITANGKAPNYA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dalam kasus suap kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, diharapkan akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penindakan korupsi di sektor energi. Sebab, pola korupsi legislatif, baik di pusat maupun di daerah, tidak pernah dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan melibatkan banyak pihak sekaligus, terutama dari Komisi bersangkutan, perusahaan swasta dan BUMN terkait, serta kementerian/lembaga yang membidangi proyek tersebut.

Contoh yang paling fenomenal adalah kasus korupsi KTP Elektronik. Mata rantai kasus tersebut melibatkan puluhan anggota DPR bahkan sampai ke Ketua DPR, perusahaan swasta dan Kementerian Dalam Negeri hingga ke level eselon satu dan menteri. Partai politik pun bahkan disebut-sebut ikut menikmati aliran dana haram itu.

Sangat mungkin, kasus korupsi PLTU Riau-1 ini juga terjadi dengan modus dan pola yang sama.

Gebrakan pertama kasus Eni Saragih ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa perkara ini berjejaring luas. Eni ditangkap di rumah Menteri Sosial Idrus Marham pada Jumat sore, 13 Juli 2018. Beberapa saat sebelumnya, KPK menangkap Tahta Maharaya, staf sekaligus keponakan Eni, di parkiran gedung Graha BIP Jakarta, dengan barang bukti uang sebanyak Rp500 juta. Uang itu diterima Tahta dari Audrey Ratna Justianty, sekretaris Johannes Kotjo. Johannes adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, perusahaan yang akan menggarap proyek PLTU tersebut. Semua orang itu ditangkap KPK.

Minggu pagi, tim penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Senin pagi kemarin, giliran kantor pusat PT PLN yang digeledah KPK. Menurut KPK, kedua penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus suap di atas.

Melihat nama-nama orang yang terlibat atau diduga terlibat oleh KPK, menunjukkan ini bukan kasus sembarangan. Johannes Kotjo, misalnya, adalah pengusaha besar sejak Orde Baru. Dia  saIah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya menurut Globe Asia, sekitar US$267 juta (Rp 3,83 triliun). Sofyan Basir juga bukan orang biasa. Sebelum memimpin PT PLN, dia lama menjadi Dirut Bank BRI. KPK tentu tak sembarangan menggeledah rumah orang jika tak menduga ada kaitan dengan kasus yang diselidiki.

Nilai uang suapnya juga tak sedikit. Uang Rp500 juta yang didapati KPK dalam OTT itu, berdasarkan catatan KPK, adalah setoran keempat yang diterima Eni dari Johannes Kotjo. Sebelumnya, Kotjo sudah menyetor uang beberapa kali. Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta. Total uang suap yang sudah diterima Eni adalah Rp4,8 miliar, yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Mustahil rasanya uang sebanyak itu dinikmati sendirian oleh Eni. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, ada kemungkinan uang suap sebesar Rp4,8 miliar yang diterima Eni Maulani juga masuk ke pimpinan ataupun anggota Komisi VII DPR lainnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengatakan, proyek PLTU Riau-1 ini adalah bagian dari proyek 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah.

Dikutip dari situs PLN, ada 109 pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019) dengan dana Rp1.127 triliun rupiah. Dari 109 proyek itu, 74 dikelola oleh swasta selaku Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan sisanya ditangani oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW.

Tanpa bermaksud menyamaratakan, tetapi kasus suap di PLTU Riau-1 ini bisa dipandang sebagai sample untuk menarik asumsi atas pengerjaan proyek lain. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin ada praktek yang sama terjadi di antara 108 proyek pembangkit lainnya.

Inilah yang tentu saja sudah dibaca oleh KPK. Dengan pengalamannya mengusut korupsi berjejaring, mustahil pengalaman tersebut tidak mewarnai mind-set para penyidik KPK dalam menangani kasus ini. Artinya, KPK tidak akan berhenti di kasus Eni Saragih saja. “Akan ada rally-rally panjang,” kata Saut Situmorang.

Untuk itu, KPK perlu didukung penuh. Rally panjang itu pasti melelahkan, butuh energi dan konsistensi yang kuat. Dan sepanjang perjalanan, hambatan pasti sangat banyak, belum lagi intimidasi atau ancaman terhadap petugas KPK. Kasus penganiayaan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, ketika menyidik kasus e-KTP, mesti menjadi peringatan. Sebab, korupsi e-KTP melibatkan para pelaku yang bukan orang sembarangan. Bisnis energi juga mempunyai karakteristik yang hampir sama. Tak mungkin orang biasa bisa bermain di bisnis ini.

Presiden Joko Widodo harus memberikan atensi khusus pada kasus korupsi ini. Sebab, target Jokowi membangun 35.000 megawatt itu bisa dihancurkan oleh praktek korupsi seperti ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here