Kasus Karhutla, Jokowi Dikalahkan Rakyat

1
297
Presiden Jokowi dijatuhi vonis oleh PN Palangkarya atas perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Nusantara.news, Jakarta – Gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2019 semakin dekat, tapi ada saja kasus hukum yang mengganggu pemerintahan dan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pasalnya tidak hanya para petinggi partai pendukung pemerintah yang terseret kasus hukum. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terseret kasus hukum.

Bisa kita lihat Menteri Sosial Idrus Marham mundur dari kabinet Jokowi. Tidak hanya itu dia juga mundur dari Sekjen Partai Golkar karena kasus suap PLTU Riau-1. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romy) juga berurusan dengan hukum. Romy diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

KPK juga mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut-sebut kecipratan duit ‘kardus durian’.

Bagaimana dengan Jokowi? Kasus hukum yang menimpa Jokowi bahkan sudah dijatuhi vonis atas perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kasus bermula saat sekelompok masyarakat yang menamai diri dengan Gerakan Anti Asap (GAAs) menggugat negara. Penggugat itu adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.

Para penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016. Gugatan itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

Sementara tergugat adalah Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Meski kebakaran hutan terjadi tiap tahun di Kalimantan sejak kurun waktu 1997-2015 atau sejak era pemerintahan Soeharto, namun GAAs beralasan gugatan dilakukan lantaran pemerintahan Jokowi tak kunjung mengatasi kasus karhutla.

Alasan mengapa Jokowi yang digugat. Pertama, tertulis dalam berkas putusan PN Palangkaraya itu, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat UUD.

Kedua, Presiden memegang kekuasaan dalam membentuk UU dengan persetujuan DPR. Ketiga, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah.

Keempat, berdasarkan UU Pemda, Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah dan Daerah.

Kelima, pasal 2 huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan berasaskan tanggung jawab negara.

Sehingga Tergugat I [Presiden] sebagai representatif dari negara dianggap penggugat seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap. Namun pada kenyataannya, pemerintahan dalam hal ini Jokowi dkk tidak melakukan tindakan untuk mencegah kebakaran.

Presiden diperintah keluarkan PP

Jokowi dkk selaku penanggung jawab dianggap telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sehingga, warga butuh kepastian bila tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Akibatnya pada 22 Maret 2017, gugatan dikabulkan PN Palangkarya dengan memerintahkan Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pelaksana (PP) untuk mencegah kebakaran hutan. Dalam PP itu, nantinya Presiden wajib melibatkan peran masyarakat.

Pertama, menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kedua, menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Selain itu, PN Palangkaraya memerintahkan Pemerintah untuk membuat tim gabungan di mana fungsinya adalah:
1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran.
3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.

PN Palangkaraya juga menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI segera mengambil tindakan:
1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap.
2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

“Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat VI untuk membuat peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” putus majelis.

Selain itu, dihukum pula Tergugat II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.

Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Gubernur Kalimantan Tengah dihukum untuk:
1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;
4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
5. Menghukum Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal.

Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah wajib:
1. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
2. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
3. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
4. Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII segera menyusun dan mengesahkan Perda yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dibanding mengeluarkan PP demi kebaikan bersama, Jokowi dkk justru mengajukan banding atas putusan PN Palangkaraya. Namun upaya banding Jokowi dkk di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, justru tidak dikabulkan. Bahkan PT Palangkaraya memutuskan, “Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017,” demikian putusan tersebut diketok oleh Majelis hakim ketua Setyaningsih Wijaya dengan anggota Bambang Kustopo dan Pudji Tri Rahadi, seperti lansir website Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (22/8/2018).

“Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150 ribu,” putus majelis banding.

Perkara banding yang melibatkan Jokowi dkk itu teregister dengan nomor perkara 36/PDT/2017/PT PLK. Putusan banding perkara perdata yang awalnya dilayangkan oleh kelompok masyarakat, yakni Arie Rompas dan kawan-kawan telah dibacakan pada 19 September 2017.

Tidak sayang rakyat

Tidak terima dengan hasil PT Pangkaraya, Jokowi akan melakukan upaya hukum kasasi. Memang putusan banding PT Palangkaraya dalam gugatan dalam kasus karhutla itu belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga wajar bila kasasi itu dilayangkan.

“Kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati. Kan juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum,” kata Jokowi saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Namun upaya kasasi Jokowi dinilai banyak pihak sebagai langkah pemerintah menghindari tanggung jawab. Upaya kasasi ini membuktikan Jokowi tidak sayang rakyat melainkan bentuk perlawanan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Sejumlah aktivis lingkungan mengkritik upaya kasasi Jokowi dkk. Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WALHI Wahyu A. Pradana menilai upaya Presiden Jokowi tersebut sebagai langkah defensif dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya, Jokowi dan pemerintahannya cukup melaksanakan putusan pengadilan demi kebaikan masyarakat.

“Saya rasa presiden tak perlu defensif dan melakukan kasasi. Yang perlu dilakukan presiden adalah melakukan semua tuntutan yang ada di putusan, karena semua itu berisi kebijakan guna perbaikan ke masyarakat,” kata Wahyu.

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gussetya Nanggara juga mengungkapkan hal yang sama. Ia sangat menyayangkan langkah kasasi yang diajukan pemerintah, mengingat semua tuntutan yang ada di dalam putusan merupakan hal-hal yang belum ada dan penting guna perbaikan keadaan masyarakat.

“Itu semua amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah, diwajibkan oleh perintah pengadilan. Jika presiden mengajukan kasasi dan menang, terus hasilnya bagaimana? Apa lepas tanggung jawab?” kata Soelthon.

Soelthon menilai keanehan bila Presiden Jokowi bertindak defensif dan tidak memihak ke masyarakat dengan upaya mengajukan kasasi ke MA. “Apa iya presiden takut ada serangan politik? Padahal isu Karhutla ini dari awal sudah bebas dari agenda politis,” kata dia.

Jokowi dkk, kalau mau menerima putusan pengadilan, tentu hal ini akan sangat berguna bagi masa depan rakyat, terutama mereka yang tinggal di Kalimantan yang setiap tahun terancam kebakaran hutan.

Sebagai contoh, hingga saat ini belum ada Rumah Sakit Paru di Kalimantan. Alhasil apabila warga yang terkena asap dari kebakaran hutan, maka akan mengalami kendala pengobatan. Nah, dalam putusan pengadilan ini, memerintahkan Jokowi dkk untuk membangun RS Paru di Kalimantan.

Putusan pengadilan yang memvonis Presiden ke-7 Indonesia beserta beberapa jajaran institusi negara lainnya itu bersamaan dengan semakin meluasnya titik api, sebenarnya tidak hanya berada di Kalimantan Tengah.

Menurut catatan WALHI dari 1-14 Agustus terdapat 779 titik api panas di Kalimantan Barat. Disusul Riau dan daerah Kalimantan lainnya. Dan juga seluruh sekolah di daerah Pontianak diliburkan karena keadaan tidak memungkinkan untuk anak-anak sekolah.

Fakta-fakta putusan pengadilan itu seharusnya membuat Jokowi dkk memahami betapa hal pentingnya keberlangsungan hutan di Kalimantan. Dan semua itu bisa dilakukan sesuai tuntutan putusan: membentuk tim gabungan evaluasi konsesi dan izin, membangun rumah sakit paru, memberikan pelayanan kesehatan gratis, dan bukannya malah dilawan dengan kasasi.

Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tak bisa hanya dilakukan secara sporadis, seperti hanya melakukan pemadaman saja. Namun semestinya pemerintah melakukan audit dan evaluasi konsesi dan izin perusahaan agar kebakaran tidak terulang lagi. Harusnya Jokowi dkk menjawab persoalan kebakaran hutan dengan melakukan tuntutan putusan. Biar ada upaya konkret. Sebab ini sudah menjadi salah satu pembuktian bahwa pemerintah serius untuk menjamin hak warga yang terkena kabut asap.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here