Kasus Kosambi dan Ironi Otonomi Daerah

1
765

Nusantara.news, Jakarta –  Kasus tewasnya 48 warga dalam ledakan pabrik kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang adalah bukti keteledoran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Tetapi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sama sekali tidak merasa bersalah. Kasus ini melengkapi gumpalan masalah yang terjadi di daerah yang belakangan banyak disorot terkait praktik korupsi yang massif  yang dilakukan oleh kepala daerah dan dan pejabat daerah lainnya. Kasus ini sekaligus merupakan bukti nyata kegagalan pelaksanaan otonomi daerah.

Kelalaian Bupati Tangerang

Kasus ledakan pabrik petasan atau kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang ini jelas-jelas merupakan keteledoran Pemerintah Kabupaten Tangerang. Maladministrasi, dalam bahasa Ombudsmen adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Maladministrasi ini jelas tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah menjadi UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pada pion menimbang huruf b, dinyatakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pada Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa,  yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tentang pelayanan dasar tersebut ditegaskan pada pasal Pasal 12 (1) berbunyi, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sangat jelas dalam pasal ini bahwa  setiap pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan memberikan perlindungan terhadap masayarakat. Bahwa kemudaian terjadi ledakan yang menewaskan 48 orang warga di wilayah hukum Pemerintah Daerah Tangerang, jelas merupakan keteledoran Pemerintah Daerah Tengerang dalam memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang membahayakan warganya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar seharusnya memberikan pertanggungjawaban yang setimpal dengan keteledoran kelalaiannya.

Bukan hanya itu. Pabrik kembang api berbasis bahan peledak itu ternyata juga berada di sekitar sekolah SMPN 1 Kosambi. Jaraknya sekitar 10 meter. Ketika kebakaran dan ledakan terjadi, anak-anak sekolah panik berhamburan ke luar ruangan. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah dihentikan, siswa dan guru pulang ke rumah masing-masing.

Selain itu, pabrik milik PT Panca Buana Cahaya Sukses itu  juga mempekerjakan anak di bawah umur dengan upah di bawah standar upah minimum.

Tetapi apa kata Ahmed Zaki tentang musibah tersebut?  “Memang (pabrik itu berada dalam, Red) zona pergudangan dan industri. Tapi memang ini kawasan padat, jadi ada kemungkinan (terjadi pelanggaran). Sekolahnya yang sudah ada di kawasan ini,” ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada wartawan di lokasi pabrik terbakar di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/10/2017).

Menurut Zaki, perusahaan itu mulanya mengantongi izin operasi gudang. Namun pada 2016 mengajukan izin packing kembang api.

Soal dugaan adanya pekerja di bawah umur, Zaki hanya menyebut korban luka akibat ledakan dan kebakaran ada yang berumur 15-16 tahun. “Ini kan dia dalam pabrik. Ini kan sudah ada izin keluar, berarti kan sudah sesuai persyaratan. Tapi kemudian kan bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ini perlu kita tekankan. Harusnya sesuai dengan SOP,” tegas Zaki yang pernah diperiksa oleh Komisi pemberantasan Koprupsi (KPK) terait kasus reklamasi

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang berada di bawah kepemimpinan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, lepas tangan, bahkan tanpa ada rasa penyesalan dengan kematian 48 warganya. Padahal ia nyata-nyata gagal memberikan perlindungan kepada warganya itu sebagaimana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Kalau kematian 48 warga itu akibat bencana alam, bisa dimaklumi. Tetapi ini akibat pengusaha yang pasti tidak mematuhi ketentuan yang seharusnya dikontrol oleh pemerintah daerah.

Ironi Otonomi Daerah

Kasus Kosambi, tidak hanya jadi perhatian rakyat Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) misalnya mendorong Pemerintah Indonesia dan para mitra sosialnya segera mengadaptasi peraturan dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sejalan dengan Kerangka Kerja ILO untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Konvensi No. 187). Konvensi itu sudah diratifikasi oleh Indonesia pada Agustus, tahun 2015 lalu.

“ILO akan terus menjalin kerja sama dengan para konstituen tripartitnya, pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha untuk mengeksplorasi bagaimana sebaiknya meningkatkan tindakan keselamatan guna mencegah insiden serupa di masa mendatang,” ujar Michiko dalam siaran persnya, Jumat (27/10/2017).

Sangat jelas dari pernyataan ILO bahwa yang menjadi sorotan bukan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat.

Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah memang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, karena kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah merupakan limpahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Dalam pesepktif ini pula pemerintah pusat dinilai penting melakukan sesuatu terhadap pemerintah daerah. Sebab, begitu banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi menjadi urusan pemerintah pusat.

Sebut misalnya soal pelayanan. Soal pelayanan izin misalnya bahkan dijadikan objek korupsi oleh pejabat di daerah. Singkatnya, begitu banyak pelayanan di daerah yang dipersulit di daerah. Pelayan KTP misalnya, seringkali warga harus mengeluarkan uang  walau seharusnya gratis. Demikian juga soal pelayanan terhadap pengurusan akte kelahiran, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Kalaupun tidak dipungut bayaran, biasanya pengurusannya bertele-tele.

Pemerintah daerah juga diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah untuk melakukan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja, b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Berapa hal yang menonjol yang tidak kunjung mampu dilakukan oleh pemerintah di daerah, atau kondisinya masih terseok-seok adalah soal koperasi, usaha kecil, dan menengah. Sampai saat ini dapat dikatakan pemerintah daerah gagal mengembangkan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Bukti paling nyata adalah masih derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota terutama pasca Idul Fitri.

Lebih jauh, tindak pidana korupsi malah marak atau massif terjadi di daerah. Program dana desa yang nota bene merupakan program baru dari Pemerintah Jokowi -JK malah dijadikan objek korupsi.

Dalam poin pertimbangan huruf b UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf b, disebutkan, bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alih-alih mempercepat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, fenomena korupsi yang merajalela, silpa yang tinggi, kemandekan mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bertele-telenya urusan pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya, justru menghadirkan fakta yang sebaliknya, yakni  pemerintah daerah justru menjadi beban dan sumber pemborosan keuangan negara.

Budaya Mundur atau Budaya Malu

Namun demikian tidak berarti UU Pemerintah Daerah tidak diperlukan.  Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi satu misi UU Pemerintan Daerah, tetap harus dipertahankan. Wilayah Indonesia yang luas dengan karakteristik potensi ekonomi dan budaya yang beraneka bahkan memosisikan UU Pemerintah Daerah menjadi keharusan.

Sepuluh tujuan otonomi daerah harus tetap jadi pegangan, meliputi 1. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat, 2. Pengembangan demokrasi, 3. Pemerataan keadilan nasional, 4. Pemerataan wilayah, 5. Menjalin hubungan daerah dengan pemerintah pusat, 6. Pemberdayaan masyarakat, 7. Meningkatkan daya saing, 8. Menumbuhkan kreativitas dan karakteristik daerah, 9. Meningkatkan peran masyarakat, dan 10. Memaksimalkan peran DPRD.

Masalahnya adalah bagaimana melakukan pembinaan agar pemerintah daerah tetap dapat menggapai misi yang dibenakan kepadanya sebagaimana diatur oleh UU Pemerintah daerah.

Dalam perspektif ini UU Pememrintah Daerah  menjadi masalah. Sebab tidak ada mekanisme “menghukum” seorang kepala kepala  daerah yang lalai melaksanakan amanat yang diberikan undang-undang Pememrintah Daerah kepadanya.

Dalam kasus ledakan pabrik petasan di Kosambi yang menwaskan 48 warga misalnya, Bupati Tangerang jelas-jelas lalai memberikan perlindungan kepada warganya. Namun bagaimana menghukum Bupati Tangerang dalam hal ini?

Undang-undang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang hal itu. UU Pepermintah Daerah hanya mengatur tentang pembinaan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh gubernur mewakili pemerintah pusat terhadap bupati atau walikota sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 375 (1) sampai (7) UU Pemerintah Daerah.

Pembinaan dalam hal ini bersifat umum dan teknis seperti konsultasi dan sejenisnya. Tidak ada pasal yang dapat memaksa seorang bupati atau walikota dipecat karena gagal mengemban misi sebagaimana diamanatkan undang-undang yang ada.

Alternatifnya adalah melalui pedekatan APBD, dalam hal ini dilakukan pengetatan terhadap APBD pemerintah daerah yang gagal mengemban misi yang diamanatkan kepadanya. Namun pengetatan ini dinilai berisiko karena langsung berdampak pada pelayanan masyarakat di daerah.

Sedemikian rupa, UU Pemerintah Daerah cenderung hanya berisi pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.  Tidak ada sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang gagal melaksanakan amanat undang-undang yang diberikan kepadanya.

Hal ini ironis karena pemerintah pusat wajib membiayai pemerintah daerah melalui transfer dana daerah.

Pemerintah daerah memang banyak yang terjerat KPK. Tetapi itu karena perbuatan tindak pidana korupsi, bukan karena maladministrasi atau perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pemerintah Daerah juga bisa dikenai sanksi apabila melakukan perbuatan asusila dan  tindak pidana lainnya. Tetapi lagi-lagi hal yang tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat maladministrasi.

Pemerintah pusat sama sekali tidak memungkinkan memecat kepala daerah karena gagal mengemban amanat yang diberikan kepadanya, karena seseorang menjadi kepala daerah bukan atas penunjukan pemerintah pusat, melainkan melalui jalur pilkada.

Salah satu alternatif yang terbuka adalah meciptakan budaya malu terhadap pemerintah daerah yang gagal mengemban misi memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Salah satu bentuk budaya malu itu misalnya mengundurkan diri.

Tetapi, budaya malu apalagi mengundurkan diri tersebut, tidak ada dalam kamus para kepala daerah.

Sebaliknya, seorang narapidana karena perbuatan korupsi atau asusila bahkan tidak malu kembali mencalonkan diri dalam even pemilu.

Alternatif lain adalah mengoptimalkan lembaga Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan pengawasan terkait pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Sayangnya, Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia, tidak memberikan keleluasaan kepada ORI untuk secara aktif mengawasi pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah. ORI bersifat pasif, alias hanya bergerak sesuai laporan masyarakat.

Lalu bagaimana mekanisme memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang melakukan maladministrasi seperti Bupati Tangerang? Belum diatur dalam UU Pemenerintah Daerah. Ini tentunya patut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here