Kasus Mangkrak KPK Beralasan Kurang Orang

0
93

Nusantara.news, Jakarta – Kendati sudah lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka, RJ Lino, Choel Mallarangeng, Siti Fadhillah Supari dan lainnya, masih aman dari sentuhan KPK. Kenapa?

Sebut saja mantan Direktur Utama Pt Pelindo II RJ Lino. Kendati sudah ditetapkan tersangka sejak 15 Desember 2015, hingga kini tindak lanjut pemeriksaannya seolah tak berkabar berita.

“Terus terang, kami masih belum bisa final merumuskan besaran kerugian keuangan negara,” beber Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Konferensi Pers bertajuk “Capaian Kerja KPK 2016” di gedung KPK, Senin (9/1/2017) lalu.

RJ Lino diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance melalui penunjukan langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari Cina sebagai penyedia barang. RJ Lino pun sudah diberhentikan dari jabatannya sejak 23 Desember 2015.

Toh demikian, Agus Raharjo mengaku sudah mengirim beberapa penyidik ke Republik Rakyat Tiongkok. “Jadi tidak ada maksud lain kok terlambat,” tandasnya.

Selain itu, kilah Agus, seiring maraknya operasi tangkap tangkap (OTT) sepanjang 2016 yang mencapai 17 kasus, jumlah penyidik KPK menjadi tersedot ke kasus OTT. “Pekerjaan banyak, jumlah penyidik terbatas, maka ada kasus lama yang penanganannya tertunda,” paparnya.

Agus Raharjo menyebut kasus-kasus itu sebagai utang. Ke depan Agus berharap segera dapat mempekerjakan penyidik yang berasal dari rekrutan Indonesia Memanggil (IM) 11 dan IM 12 sejak Desember 2015 lalu.

“Dari IM 11, KPK mendapat 131 pegawai dengan 1 penyidik baru yang berasal dari kepolisian dan 9 penyidik baru dari kejaksaan tapi kami masih akan minta lagi,” tandas Agus. Adapun dari IM 12 berhasil direkrut 400 pegawai yang semua mulai bekerja pada 2017 ini.

Utang KPK

Memang, kasus-kasus mangkrak itu sebagian besar berasal dari komisioner KPK sebelumnya. Padahal, kasus yang ditinggalkan kebanyakan menyangkut tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membutuhkan waktu penanganan lama.

Penyebabnya tak lain, sambung Agus, di kasus TPPU mesti ada unsur kerugian negara yang penghitungannya mesti melibatkan lembaga lain seperti BPKP dan BPK.

Karena minimnya jumlah penyidik itu, kasus-kasus besar seperti e-KTP, kasus vaksin flu burung yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, kasus pertambangan yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, tindak lanjut kasus Hambalang yang melibatkan Choel Mallarangeng terkatung-katung hingga berita ini ditulis.

Selain kasus di atas, KPK juga masih berutang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardhana. Tercatat juga kasus korupsi pengadaan bangunan dan kontruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam kasus yang terjadi pada tahun anggaran 2011 KPK sudah menetapkan pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jucom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka.

Juga kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan tahun anggaran 2007-2010 yang melibatkan rector Universitas Airlangga, Surabaya, Fasichul Lisan sebagai tersangka.

Ada juga kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri yang menjerat Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka.

Belum lagi kasus Petral yang selama 3 tahun, tanpa melalui lelang menguasai pasokan minyak impor selama 2012-2014 senilai US$ 18 miliar yang diduga melibatkan pengusaha kakap Reza Chalid.

Dan memang, di tengah ekonomi sulit yang memunculkan kesenjangan social sekarang ini, masyarakat berharap KPK segera membekuk begal-begal anggaran yang sudah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here