Kasus Romi, Buka Kotak Pandora di Kementerian Agama

0
134

Nusantara.news, Jakarta – Ibarat kontak Pandora, kasus hukum Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy (Romi), bisa jadi adalah kuncinya. (Bekas) Ketua PPP yang juga anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya lantaran diduga terlibat dalam jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2018–2019.

Bersamanya turut diciduk Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Romi diduga telah menerima suap dari dua pejabat Kemenag tersebut sebesar Rp300 juta: dari Haris Hasanuddin Rp250 juta dan dari Muwafik Rp50 juta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief di mengatakan, Romi juga disinyalir sudah terima suap dari pejabat Kemenag di sejumlah daerah lain.

Seiring dengan itu, KPK melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama, Sekjen Kemenag, dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. Benar saja, kotak pandora itu mulai terbuka. Dari hasil penggeledahan ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (18/03/2019), KPK menemukan uang ratusan juta rupiah dan dolar Amerika Serikat, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seleksi atau tes kompetensi jabatan di Kemenag. KPK memastikan akan memanggil Menteri Agama dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan.

Skandal itu jelas memalukan. Kementerian yang bertanggung jawab mengurus soal agama, termasuk di dalamnya pembangunan akhlak, malah berulang kali dihebohkan kasus korupsi. Sebut saja kasus korupsi rapat fiktif, dana pembangunan masjid, pencetakan Al-Quran, hingga dana haji. Dalam kasus-kasus korupsi tersebut, tentu pelakunya butuh ketegaan yang luar biasa dibanding korupsi objek lain. Bagi yang tak jebol mental dan imannya, hampir mustahil melakukan perbuatan lancung di “zona peribadahan” tersebut.

Benar apa yang dikatakan Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sekitar satu dekade lalu, bahwa Departemen Agama (Kemenag) itu seperti pasar. Di dalamnya apa saja ada, kecuali agama. Tak heran pula hasil survei KPK tahun 2011 bahwa Kemenag menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti.

Dalam kadar tertentu, umpatan ‘bangsat’ anggota DPR Arteria Dahlan terhadap Kemenag saat menyoroti maraknya biro umrah bodong, pun menemukan relevansinya. Terlepas umpatan tersebut tidak etis diumbar di ruang publik.

Jika kemudian Menteri Agama Lukman Hakim turut terlibat kasus Romi, maka betapa malunya bangsa ini. Hal tersebut tentu melengkapi daftar para menteri agama sebelumnya yang terlibat korupsi. Sebut saja Menteri Agama periode 2009–2014 Suryadharma Ali yang diganjar hukuman 10 tahun penjara karena mengkorupsi dana haji dengan nilai proyek mencapai Rp1 triliun.

Sementara Menteri Agama era Megawati (2001– 2004), Said Agil Husin Al Munawar, terlibat korupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji yang merugikan negara Rp719 miliar. Dia divonis 5 tahun bui. Selain terjerat kasus korupsi, menteri Said Agil juga disorot lantaran membongkar situs Batu Tulis di Bogor untuk mencari harta karun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan sudah ada tiga menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia, yakni Said Agil Husin Al Munawar, Suryadharma Ali, dan terakhir Lukman Hakim Saifuddin.

“Sebenarnya kalau kasus menteri agama (korupsi) ini sayang juga, ini ketiga kalinya, Said Agil Munawar itu yang pertama, tahun 2001. Sayang juga, tapi kita sangat prihatin, tapi mudah-mudahan (Lukman) tidak (terlibat),” katanya, Selasa (19/3/2019).

Celah Korupsi di Kementerian Agama

Berulangnya korupsi di Kemenag menunjukkan program reformasi birokrasi di lembaga ini tidak berjalan baik. Utamanya, belum terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang bebas korupsi. Proses seleksi pejabat yang semestinya dijalankan dengan prinsip merit sistem tidak berfungsi.

Pengisian jabatan pada praktiknya masih dipengaruhi kekuatan relasi politik. Dampak seleksi jabatan yang koruptif akan merusak institusi karena diisi oleh pejabat yang tidak berintegritas dan tidak kompeten.

Mantan Menteri Agama Terjerat Korupsi: Suryadharma Ali (kiri) dan Said Agil Husin Al Munawar (kanan). Bagaimana dengan Lukman Hakim Saifuddin?

Kasus Romi merupakan praktik perdagangan pengaruh atau trading in influence yang masih dilakukan oleh petinggi partai politik. Romahurmuziy pada dasarnya tidak memiliki kewenangan di Kemenag. Namun, sebagai Ketua Umum PPP, tampaknya ia memanfaatkan relasi mengingat Menteri Agama berasal dari PPP.

Sebab dalam kemitraan dengan pemerintah, posisi Romi di DPR adalah anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Posisi tersebut tidak ada hubungannya dengan Kemenag yang bermitra dengan Komisi VIII  bidang sosial dan agama.

Hal lain, OTT jual beli jabatan di Kemenag juga menjadi peringatan tingginya potensi korupsi oleh elit partai politik menjelang pemilihan umum. Setiap politisi dan partai politik sedang dalam situasi puncak kompetisi untuk memenangkan pemilu. Tentu saja semua membutuhkan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan politik adalah hasil korupsi dengan berbagai modus.

Di luar itu, adanya penumpukan dana dan banyaknya lahan proyek yang berada di Kemenag sehingga banyak celah terjadinya korupsi. Celah-celah ini yang dimanfaatkan menteri agama dan para petinggi lain untuk memperkaya diri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014 pernah merilis celah-celah korupsi di Kemenang. Pertama, pengelolaan dana setoran awal calon jamaah reguler maupun ONH plus. Celah kedua terletak pada ongkos biaya penyelenggaraan haji dan penggunaan jasa bunga setoran awal haji.

Selain itu, menurut temuan ICW para petinggi Kemenag juga bermain pada pengadaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji seperti pengadaan transportasi udara, darat, katering, pemondokan, dan lain-lain.

Terakhir para pemain proyek juga memanfaatkan Dana Abadi Umat (DAU) yang per tahun 2018 berjumlah Rp103 trilun. Sudah saatnya dana tersebut dikelola secara transparan dan produktif guna mengembalikan kehormatan dan tidak lagi mencari rente dari bisnis bertemu Tuhan.

Senada, Sosiolog Musni Umar dalam tulisannya, “Kemenag Epicentrum Korupsi, Mengapa?” menyebut banyaknya dana yang mengendap di Kemanag sangat rawan terjadinya korupsi. Pertama, pihak perbankan akan melakukan segala cara supaya dana haji disimpan dibanknya.  Setiap penyimpanan dana ke bank, pasti tidak gratis.

Kedua, pihak asuransi, juga pasti membujuk dan melakukan berbagai cara dan strategi supaya semua kegiatan di Kementerian Agama termasuk penempatan dana ke pihak diasuransikan supaya aman. Setiap asuransi dana pasti tidak gratis.

Ketiga, bisnis pengangkutan yang  membawa jamaah haji dari Indonesia-Arab Saudi pulang pergi, merupakan bisnis yang sangat besar, dan pasti banyak airlines yang ingin berpartisipasi.  Tender ataupun penunjukan airlines, juga biasanya tidak gratis.

Keempat, bisnis pemondokan jamaah haji di Arab Saudi, apakah ditender atau melalui penunjukan, hampir pasti tidak gratis, ada tanda terima kasih supaya ada kelangsungan dan jaminan mendapatkan pekerjaan.

Kelima, bisnis catering untuk makanan jamaah haji, merupakan bisnis besar. Mereka yang mendapat pekerjaan penyediaan makanan, pasti ingin ada kelangsungan pekerjaan, sehingga upeti pasti disediakan kepada para pejabat dari atas sampai ke bawah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi urusan agama, sejatinya melakukan pengawasan terhadap Kementerian Agama, tetapi diduga keras ikut bermain seperti yang dilakukan Zulkarnaen Djabar.

Akhirnya, kita dukung KPK untuk membersihkan Kemenag dari praktik-praktik tercela hingga ke akar-akarnya. Sebab, kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di Kemenag banyak sekali dan telah berlangsung lama,  bahkan sejak kementerian ini terlibat korupsi pengadaan kain kafan pada tahun 1958.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here