Kasus Setnov Tak Halangi KPK OTT di Jambi, Ini Hasilnya

3
387
Polisi tampak membawa mesin penghitung uang saat 7 orang yang terkait OTT KPK diamankan di Mapolda Jambi, Selasa (28/11) sore.

Nusantara.news, Jakarta – Jangan dikira dengan menangani kasus Setyo Novanto yang menguras energi dan sumberdaya membuat KPK lengah di daerah. Buktinya, Selasa (28/11) kemarin, 10 calon tersangka dibekuk KPK di dua tempat, masing-masing 3 orang di Jakarta dan 7 orang di Jambi.

Di antara calon tersangka koruptor yang ditangkap beberapa di antaranya tercatat oknum anggota DPRD setempat, Ketua Organisasi Sayap Partai, Sopir dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Mereka diduga korupsi terkait gratifikasi untuk penyusunan anggaran di DPRD I Jambi.

Diantara 7 orang yang ditangkap di Jambi 5 orang teridentifikasi, masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Supriyanto, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat Hj. Nurhayati, Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Provinsi Jambi Geni Wasesa, Asisten III Pemprov Jambi H. Syaifuddin, dan sopir pribadi Supriyanto.

“Informasinya, sejauh ini sekitar 10 orang diamankan di Jambi dan Jakarta. Di Jakarta ada 3 orang dan di Jambi ada 7 orang,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Jakarta Pusat.

Mengutip keterangan Febri, ke-10 orang yang diamankan oleh KPK, masing-masing 7 orang masih dimintai keterangan di Markas Polda Jambi dan 3 orang yang ditangkap di Jakarta langsung dibawa ke gedung KPK, masing-masing berprofesi sebagai anggota DPRD, pejabat dan karyawan Pemprov, serta ada pula dari pihak swasta.

Terkait penangkapan itu KPK akan menggelar Jumpa Pers pada Rabu (29/11) siang ini. “Tentu tim terlebih dahulu harus melakukan proses awal. Kami punya waktu sekitar 24 jam sampai dengan penentuan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut,” terang Febri.

Selain mengamankan 10 orang calon tersangka, KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya lebih dari Rp1 miliar. “Jumlah pastinya sedang dalam proses penghitungan karena sebagian Tim masih berada di Polda Jambi. Tapi berdasarkan info yang saya peroleh jumlahnya lebih dari Rp1 miliar,” beber Febri.

Febri juga membenarkan, para calon tersangka yang terkena OTT KPK diduga terlibat dalam praktek pemberian uang terkait proses pembahasan anggaran untuk APBD 2018 di Provinsi Jambi.

Komentar Zumi Zola

Dengan dibekuknya para calon tersangka korupsi dalam OTT di Jambi berarti ini OTT KPK yang pertama sejak Setyo Novanto dijebloskan sebagai tahanan KPK. Dalam catatan Nusantara.news ini juga OTT KPK yang pertama di Provinsi Jambi.

Sebelumnya di Jambi memang sudah ada Wakil Gubernur yang menjadi terpidana korupsi. Namanya Antony Zeidra Abidin yang menjabat Wakil Gubernur Jambi periode 2005-2010. Namun kasus yang menjeratnya tidak terkait dengan jabatannya sebagai Wakil Gubernur. Melainkan terkait perkara suap saat dia menjabat anggota DPR-RI periode 1999-2004.

Gubernur Jambi Zumi Zola yang baru berusia 37 tahun

Sekarang Jambi dipimpin oleh Gubernur Zumi Zola yang juga putra dari Gubernur Jambi satu periode sebelumnya, Zulkifli Nurdin. Setelah ayahnya dua periode menjabat Gubernur Jambi masing-masing 1999 – 2005 dan 2005 – 2010, Gubernur Jambi dijabat oleh Hasan Basri Agus yang hanya satu periode (2010 – 2015) memimpin Jambi.

Terkait penangkapan OTT KPK sendiri, Zumi Zola yang pernah menjadi aktor sinetron dan Bupati Tanjungjabung Timur itu tampak enggan berkomentar tentang siapa saja yang ditangkap. “Saya baru dapat info dari ketua DPRD Provinsi. Namun sampai sekarang saya tidak tahu siapa saja yang ditangkap, kita tunggu saja sama-sama,” komentar Zumi saat ditanyai wartawan.

Toh demikian Zumi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK atas proses hukum yang sedang berjalan. Mantan aktor sinetron itu percaya KPK sebagai lembaga negara itu pasti menjalankan operasinya sudah sesuai prosedur hukum yang baik.

Sudah 8 Kepala Daerah

Mungkin terlalu dini menyimpulkan, OTT KPK kali ini akan menyasar kepala daerah di Jambi yang sekarang dipimpin oleh anak muda kelahiran Jakarta, 31 Maret 1980 ini. Kendati dua orang yang ditangkap berasal dari kader Partai Amanat Nasional (PAN) tempatnya berkarir politik, belum tentu juga OTT KPK sekarang ini melibatkannya.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2017 ini sudah 8 kepala daerah yang dibekuk oleh KPK baik melalui OTT maupun pengembangan kasus. Ke-8 kepala daerah itu masing-masing Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang ditangkap KPK di Nganjuk, Jawa Timur, pada Rabu 25 Oktober 2017; selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditahan KPK pada Selasa, 26 September 2017, setelah sebelumnya terkesan memberikan perlawanan di media saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Ada pula Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang ditangkap KPK pada Jumat, 22 September 2017, berdasarkan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada hari itu juga yang berhasil mengamankan 10 orang untuk dimintai keterangan. Iman Ariyadi diduga menerima suap terkait pembangunan kawasan industri di wilayahnya.

Tercatat pula nama Walikota Batu Eddy Rumpoko yang ditangkap KPK di rumahnya, Batu, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 September 2017. Sebelum Eddy Rumpoko, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Batubara Arya Zulkarnain pada Rabu, 13 September 2017.

Pada bulan Agustus, tepatnya pada 29 Agustus 2017, KPK melakukan OTT terhadap Walikota Tegal Siti Mashita dalam kasus suap terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.

Pada bulan yang sama, 2 Agustus 2017 KPK menahan tersangka suap Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Diduga bupati ini melakukan suap terkait perkara korupsi penyalahgunaan dana desa yang ditangani Kejaksaan Negeri setempat, Selain Achmad, KPK menetapkan Kepala Kejakssaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya selaku tersangka penerima suap.

Satu-satunya Gubernur yang ditangkap KPK pada 2017 adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. KPK menangkap Ridwan Mukti pada 20 Juni 2017 setelah terlebih dulu melakukan OTT terhadap istrinya Lily Martiani Maddari di rumahnya. Pasangan suami istri itu diduga sedang menerima fee dari 2 proyek pembangunan masing-masing sinilai Rp37 miliar dan Rp16 miliar.

Akankah KPK menambah daftar Gubernur yang ditangkap KPK tahun ini. Kita tunggu perkembangan beritanya.[]

3 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here