Kasus Suteki, Potret Buram Dunia Intelektual

0
153
Selama 24 tahun Profesor Suteki mengajar Pancasila dan Filsafat Pancasila, tapi kemudian diberhentikan karena dianggap anti-Pancasila dan anti-NKRI.

Nusantara.news, Jakarta – Kasus Profesor Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, benar-benar menyita perhatian publik. Suteki diberhentikan sementara dengan SK Rektor No. 223/UN7.P/KP/2018 per 6 Juni 2018 dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH), Ketua Senat FH Undip, dan anggota Senat Undip, dan menjalani sidang kode etik berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya Suteki pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajukan judicial review atas pembubaran organisasi itu oleh Depkumham. Menurut Suteki, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ( Perppu Ormas) sebagai tindakan represif dan abuse of power Pemerintah terhadap ormas, khususnya bagi ormas yang dianggap melawan rezim yang berkuasa.

Suteki kemudian menyoroti Pasal 59 ayat 4 huruf c tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yakni ateisme, komunisme/marxisme-leninisme dan frasa “atau paham lain yang bertujuan mengganti pancasila dan UUD 1945”. Pasal tersebut menjadi alasan Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, menurut Suteki, pasal tersebut merupakan “pasal karet”.

Suteki juga disidang karena postingan statusnya di Medsos yang mendukung khilafah. Padahal menurut dia, kalau khilafah disejajarkan dengan demokrasi, baru bisa karena “apple to apple”, sementara jika khilafah di-“track” dengan Pancasila jelas tidak “matching” atau tidak pas.

Sebagai saksi ahli, Suteki menjelaskan sesuai dengan kapasitasnya. Tidak ada unsur membela. Dia hanya menyatakan khilafah memang termasuk dalam ajaran Islam. Sebaliknya kalau memaksakan sistem khilafah di Indonesia barulah tidak boleh.

Meskipun begitu, apa yang dituangkannya di Medsos, kata dia, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini, serta tidak bermaksud anti-Pancasila dan anti-NKRI.

“Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais” katanya.

Selama 24 tahun Suteki mengajar Pancasila dan Filsafat Pancasila dengan 9 mata kuliah hukum lainnya. Dia merasa rekam jejakya selama ini tak ada yang perlu disangsikan. “Hanya karena saya menjadi saksi ahli sidang PTUN Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada 1 Februari 2018, masak saya dikatakan antiPancasila dan NKRI?” ujarnya.

Penonaktifan Suteki mengundang simpati banyak pihak yang tidak sejalan dengan keputusan internal Undip dan mendesak Menristekdikti untuk membatalkannya dengan meluncurkan Petisi.

Pantauan Nusantara.News hingga Senin 11 Juni 2018, lebih dari 18.000 orang menandatangani petisi penolakan terhadap keputusan Rektor Undip yang telah menonaktifkan Suteki karena dianggap Anti-NKRI.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberi ultimatum “Kembali ke pangkuan NKRI, atau dipecat.” Sepertinya Nasir merespon sebuah data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa sebanyak tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Ketujuh PTN itu adalah UI, IPB, ITB, UGM, Undip, Unair, dan Unibraw.

Akibat dari kebijakan Nasir, sejumlah guru besar dan tenaga pengajar di perguruan tinggi menjadi ‘korban’. Beberapa di antara mereka kini sedang menghadapi sidang kode etik dan diberhentikan dari jabatannya.

Di ITS Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Profesor Daniel M Rosyid dan beberapa orang dosen diberhentikan sementara dari jabatannya karena sebuah postingan di Medsos yang menyebut mereka sebagai pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dua orang tenaga pengajarnya juga dinonaktifkan karena diduga menjadi anggota HTI. Di kampusnya Presiden Jokowi ini Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dicekal ketika akan menyampaikan ceramah Ramadhan di masjid kampus. Di ITB sebuah organisasi mahasiswa yang diduga berafiliasi dengan HTI dibekukan.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, Nasir akan mendata dan memonitoring nomor HP dan akun Medsos para tenaga pengajar dan mahasiswa dengan menggandeng Kementrian Kominfo. Pihaknya juga akan mewajibkan mahasiswa baru melaporkan akun media sosial ke Perguruan Tinggi guna mengantisipasi radikalisme. “Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor HP yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa,” ujarnya.

Apabila itu dilakukan, bisa dibayangkan berapa banyak waktu bagi Kemenristekdikti untuk mengawasi lalu lintas komunikasi di HP dan medsos. Sebab berdasarkan data BPS 2014 total perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 3,225, Terdiri dari 121 PTN, dan 3.104 PTS. Total jumlah mahasiswanya sebanyak kurang lebih 5,8 juta orang.

Dengan tenaga pengajar sebanyak 250 ribu orang. Saat ini diperkirakan jumlah mahasiswa dan dosen di Indonesia sebanyak 8 juta orang. Ini seperti mengingatkan kita kembali pada masa Orde Baru ketika lembaga seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib) masih sangat eksis dan berkuasa.

 

Profesor Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Menristekdikti Mohamad Nasir yang menonaktifkan Profesor Suteki. Selaku kuasa hukum HTI, Yusril menilai Nasir mengambil langkah-langkah yang radikal dan tidak lazim.

“Pemerintah harus berkaca. Siapa yang radikal, ya Nasir itu. Dia berpolitik, menilai seseorang. Kalau konteksnya HTI, Prof Suteki bukan seorang HTI. Sikap pemerintah (Menristekdikti) mengambil langkah-langkah tidak adil dan terpuji terhadap seorang Guru Besar,” ujar Yusril, belum lama ini.

Menurutnya, Suteki hadir untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan gugatan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan status hukum HTI. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, pemikiran-pemikiran akademik seorang Guru Besar dilindungi dan dijamin oleh undang-undang (UU) dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Apalagi pendapat tersebut diungkapkan dalam konteks secara resmi dalam memberikan keterangan di MK dan keterangan di pengadilan tata usaha negara. “Forumnya kan resmi dan dia dihadirkan sebagai akademisi, di bawah sumpah dan menerangkan pengetahuan dan keahliannya,” sebut Yusril.

Karena itu tidak seharusnya pemerintah melarang seseorang melakukan kegiatan akademik. Yang terjadi saat ini, pemerintah panik dan mengulang peristiwa di era orde lama tahun 1959-an dan pemerintah Soeharto di masa awal orde baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here