Kasus Toyota Jadi Yurisprudensi Baru Sengketa Perburuhan

0
3956
Hiroyuki Fukui dan PT Toyota Astra Motor dituntut Rp155 miliar oleh karyawannya Achmad Rizal Roesindrawan karena dipecat tanpa alasan yang jelas

Nusantara.news, Jakarta – Apakah Anda masih ingat dengan kasus tuntutan Rp155 miliar atas PT Toyota Astra Motor (TAM) dan Chief Executive Officer (CEO)-nya yakni Hiroyuki Fukui?

Ya, inilah kasus unik pertama d ibidang perburuhan, dimana Achmad Rizal Roesindrawan, Division Head of Product Planning & Development PT TAM, diminta berhenti oleh Fukui. Walaupun permintaan berhenti itu lewat Vice President Director PT TAM Henry Tanoto, namun Rizal tetap menuntut TAM dan Fukui sebagai pihak yang melakukan diskriminasi atas dirinya.

Ya, Rizal adalah korban dari kesewenang-wenangan kebijakan CEO mobil asal Jepang itu. Dengan alasan ‘tidak mau mendengar orang Jepang’, Rizal diberhentikan dari jabatannya. Untung saja Rizal diselamatkan oleh PT Astra International Tbk, induk dari PT TAM.

Padahal Rizal telah bekerja di TAM selama hampir 19 tahun. Berbagai sumbangan pemikirannya dalam bidang konsep mobil produk Toyota cukup laris, antara lain seperti konseptor mobil Avanza, menjadi project leader introduction Lexus Indonesia. Termasuk juga mobil Kijang Innova, All New Kijang Innova, Sienta, All New Yaris, Agya, Calya, Rush TRD Sprotivo, Yaris Heykers. Veloz, dan Dyna.

Namun bak air susu dibalas air tuba, bukannya Rizal diapresiasi, malah dipecat begitu saja dengan alasan yang tak bisa dimengerti.

Itu sebabnya Rizal memperkarakan Fukui dan TAM ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuntutan masing-masing Rp150 miliar dan Rp5 miliar.

Menurut Rizal, sikap Fukui sama sekali tidak melandasi aturan yang berlaku di TAM, dimana sudah ada SOP dalam memecat karyawan. Jika karyawan melakukan kesalahan, ada prosedur choacing, Surat Peringatan (SP) I, II, III baru pemecatan.

“Ini baru, sebelumnya belum pernah ada. Semenjak Toyota berdiri baru ada kejadian seperti itu dan baru saya yang mengalami. Selama 19 tahun bekerja di Toyota, baru sejak Fukui jadi Presdirnya saya dimutasi, tidak menghargai padahal sudah berkontribusi tanpa ada penjelasan yang bisa dimengeri, langsung tiba-tiba diminta keluar dari TAM,” kata Rizal.

Rizal mengungkapkan, Fukui saat ini tidak lagi menjadi CEO TAM, ia dikembalikan ke posisi semula yakni sebagai CEO Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd yang berbasis di Singapura. Sementara posisinya kini diduduki oleh Yoshihiro Nakata yang sebelumnya juga pernah pernah menjadi Executive Coordinator, Sales Dept. Marketing Planning and Customer Relation Division di TAM pada 2009 lalu

Sedangkan Rizal sejak ‘diberhentikan’ Fukui, ia diselamatkan PT Astra International Tbk. Aset berkualitas ini ditempatkan di anak perusahaan, yakni PT Energia Prima Nusantara (EPN), yang bergerak dibidang energi dan pembangkit.

Ia mengatakan dalam sidang-sidang terdahulu, Fukui lewat pengacaranya mengacu tidak pernah memerintahkan Henry Tanoto untuk meminta Rizal berhenti. Sepertinya Fukui ingin cuci tangan.

Yurisprudensi baru

Menurut Ali Nurdin, kuasa hukum Achmad Rizal, perkara Rizal dengan Fukui dan TAM bukanlah sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), melainkan sengketa atas perbuatan diskriminatif korporasi terhadap karyawan.

“Jadi ini merupakan yurisprudensi baru dalam kasus perburuhan, yang dituntut adalah sikap diskriminatif Fukui dan Toyota,” jelas Ali Nurdin saat dihubungan Nusantara.News seusai menghadiri sidang jelang putusan di PN Jakarta Utara, Kamis (20/7).

Hadir dalam sidang tersebut menghadirkan empat saksi ahli, yakni Prof. Eman Suparman, SH (ahli hukum perdata dan mantan Ketua Komisi Yudisial), Prof. HAS Natabaya, SH (ahli hukum perdata dan mantan Hakim Konstitusi, mantan Kepala BPHN), DR. ANDARI, SH (ahli hukum perselisihan hubungan industrial Universitas Trisakti), dan Juanda Pangaribuan, SH, MH (mantan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial).

Sementara dari pihak Fukui menghadirkan kuasa hukum dari kantor Kemalsjah Siregar & Rekan dan TAM menghadirkan kuasa hukumnya Dedi Karyadi. Sidang sendiri dipimpin oleh Hakim Ketua Fahzal Hendro, SH, MH.

Dalam paparannya, Eman Suparman menjelaskan bahwa perkara Rizal-Fukui-TAM bukan lah perkara PHI, melainkan perkara yang kewenangan penanganannya ada di PN Jakarta Utara. Karena perkara ini terkait perbuatan melawan hukum, yakni adanya diskriminasi.

“Jadi kasus ini bukan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial, tapi kewenangan pengadilan negeri Jakarta Utara,” jelasnya.

Natabaya menambahkan, Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) biasanya menyangkut 4 hal, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh.

Ini adalah perkara tindak diskriminatif, lanjutny. Rizal tidak minta dimutasi dan tidak menuntut dikembalikan jabatannya, jadi ini bukan perkara perselisihan hak. Rizal hanya menuntut kepada Fukui dan TAM meminta maaf dan mengganti kerugian atas perbuatan diskriminatif.

“Jadi ini adalah yurisprudensi hukum baru atas perkara industrial dan kewenangan penanganannya ada pada Pengadilan Negeri,” jelasnya. “Jika Rizal minta dikembalikan jabatannya atau minta pesangon, maka kewenangannya ada pada PHI.”

Ali Nurdin mengungkapkan, pekan depan adalah sidang terakhir yang akan mengambil keputusan. Majelis Hakim akan melanjutkan sidang pada pembuktian dan sidang akan memutuskan putusan sela.

“Berdasarkan analisis dari keterangan empat ahli, saya optimistis Rizal akan menang, bahwa perkara ini akan digarap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” jelasnya.

Sidang perkara Rizal-Fukui-TAM ini akan dilanjutkan pekan depan dan akan menetapkan putusan sela.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here