Manajemen Panik Joko Widodo (2)

Katanya, “Mana Bisa Ganti Presiden Lewat Kaos”, Sekarang Kok Dilarang?

1
1320

Nusantara.news – Jika kita panik, pasti keliru dalam mengantisipasi segala sesuatu, atau tidak bijak dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Seperti tulisan awal, penulis mengingatkan tentang kampanye lewat kaos #Ganti Presiden 2019 adalah hak politik masyarakat. Jika reaksinya pelarangan, maka reaksi publik justru akan semakin membesar. Pelarangan di Jakarta, Medan, dan Pontianak menimbulkan logika publik yang beranggapan bahwa pelarangan dari Presiden Joko Widodo. Meskipun, pasti hal tersebut akan dibantah istana, tapi dalam psikologi massa, feedback massa dalam komunikasi politik berbanding terbalik (asimetris) dengan maksud penguasa.

Menjadi pertanyaan dasar, jika sebagian rakyat masih mencintai Joko Widodo tentu tidak logis jika yang berinteraksi di media sosial terkait #Ganti Presiden 2019 mencapai 200 juta orang, dan kaos tersebut laku bak kacang goreng, serta penggunanya sengaja memakainya di ruang publik. Proses psikologis massa bukan hanya didorong oleh penggagas atau operator politik, tapi hal paling mendasar karena ada “rasa” ketidak-puasan terhadap kinerja Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan ini sulit dibantah.

Pengaruh ajakan Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat kaos #Ganti Presiden RI 2019, dan Effendi Saman tentang #Ganti Presiden RI tidak akan efektif jika “rasa” tidak suka tidak mereka rasakan. Hal paling mendasar yaitu para ibu rumah tangga yang mengeluh tentang harga-harga, buruh karena kebijakan Tenaga Kerja Asing Cina, petani karena kebijakan pangan impor, dan nelayan karena larangan-larangan dari Menteri Susi Pudjiastuti yang tidak disertai solusi karena keterbatasan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan dominan dalam pembangunan infrastruktur yang terlalu besar, padahal rakyat baru bisa menikmatinya setelah 3-4 tahun kemudian. Bagi yang sinis akan kebijakan infrastruktur kebijakan tersebut dinilai pro taipan dan pro Cina.

Perang melalui hasil survey juga sudah terjadi karena INES (Indonesia Network Election Survey) menilai hasil survei elektabilitas Prabowo Subianto (PS) 50,2%, sedangkan Joko Widodo hanya 27,7%. Imbas dari perusahaan survei yang dipelesetkan menjadi “sure pay”. Bantah membantah antara kubu Joko Widodo dan PS pun terjadi di media sosial. Namun faktanya, elektabilitas Joko Widodo merosot dan PS meningkat. Soal kuantitas memang diragukan karena faktanya banyak perusahaan survei berbayar (sure pay).

Itulah yang terjadi jika calon yang kuat dan pasti kontestan baru dua kandidat. Salah satu di-downgrade oleh masyarakat, pasti yang satu lagi akan naik. Itulah teori dasar elektabilitas jika hanya terdiri dua kandidat.

Kampanye dan Kaos #Ganti Presiden 2019 Sah Secara Konstitusi

Pakar politik Hannah Arendt mengatakan bahwa politik sebagai teater dan seni politik yang paling indah. Hanya saja narasi untuk bahan sebagai naskah harus yang hidup, dan menjadi realita di masyarakat. Tidak mungkin kaos #Ganti Presiden 2019 menjadi viral jika tidak ada “rasa” itu pada masyarakat. Joko Widodo ingkar janji kampanye, dicatat ada 66 janji yang tidak dipenuhi atau dilupakan. Selain itu, politik pencitraan dengan bagi-bagi sembako dari dalam mobil, bagi-bagi sertifikat tanah, akan digratiskan tol fungsional sewaktu mudik lebaran Juni 2019, janji ekonomi akan meroket dicatat sebagai kegagalan Joko Widodo, dan masih diingat oleh rakyat Indonesia.

Tidak heran ketika ide kaos #Ganti Presiden 2019 muncul, ditanggapi secara masif oleh publik, akan lebih buruk jika dilarang-larang di era demokrasi yang memang sudah kebablasan ini. Feedack masyarakat akan terus membesar, pasti akan membuat Joko Widodo semakin panik, saat nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) menembus Rp 14.000 (7 Mei 2018).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum Tata Negara menyatakan, hak konstitusional masyarakat jika berekspresi minta ganti presiden, baik lewat kampanye maupun kaos #Ganti Presiden 2019.

Yusril menegaskan bahwa mengeluarkan dan menyatakan pendapat dijamin oleh UUD 1945 asal disalurkan dengan cara-cara yang damai, dan penggantian tersebut harus melalui Pemilu.

Memang harus diakui bahwa relawan Joko Widodo tidak sekuat sewaktu Pilpres 2014 yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis yang rasional. Saat ini relawan Joko Widodo didukung oleh yang berkategori “cebong”; emosional, dan tidak rasional sehingga respon negatif justru men-downgrade Joko widodo sendiri. Selain itu, kubu Joko Widodo tidak mempunyai mentor politik yang handal dan matang; banyak (orang di sekitarnya) hanya memanfaatkan situasi alias oportunistik.

Di sisi lain, kepanikan kubu Joko Widodo justru menguntungkan kubu PS-08, seperti saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) vs. Anies Baswedan. Jika dibiarkan, rasa tidak suka masyarakat menggelinding bak bola salju, membesar, dan terus menggerus elektabilitasnya.

Hal mendasar adalah perubahan karakter dan jati dirinya. Joko Widodo bukan lagi sosok sederhana, sabar, dan populis mewakili rakyat jelata. Sosoknya yang terkesan “tinggi” dengan citra motor Chopper dan seringkali emosional tampil di televisi, bukanlah jati dirinya yang dikenal tahun 2014 silam. Sehingga sebagian masyarakat beranggapan citra Joko Widodo pada 2014 adalah sandiwara, setelah “percaya diri” (PD), sekarang ini aslinya. Emosi yang diumbar ketika menaggapi pidato Prabowo Subianto tentang kemungkinan Indonesia bubar tahun 2030, menantang debat utang dengan pemerintah, namun ternyata Menteri Keuangan terbaik dunia, Sri Mulyani Indrawati (SMI), menolak dan tentang prospek bisnis racun kalajengking ditanggapi negatif oleh publik sehingga malah men-downgrade elektabilitasnya.

Soal Janji Cawapres Persoalan Serius

Kalangan Nahdliyin merasa diberi “harapan palsu” ketika tiga calon wakil presiden dari mereka: Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan Prof. Mahfud MD (Ahli Hukum Tata Negara) diberi “angin surga”, ini bisa berdampak buruk kelak jika salah satunya tidak dipilih. Dukungan dari Prof. Ma’ruf Amin (Dewan Syuro Nahdlatul Ulama) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak akan efektif karena kunci suara Nahdliyin ada di Jawa Timur. Belum lagi harapan dari Gatot Nurmantyo (GN) sebagai cawapres yang digadang-gadang untuk melawan pengaruh PS di TNI dan Islam, tentu akan ditentang oleh partai politik pendukung, khususnya PDI Perjuangan. “Angin Surga” dicoba dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani (PDIP), pada pada gilirannya akan sulit diterima oleh partai pendukung lainnya. Partai Golkar dengan Airlangga Hartarto belum tentu diterima oleh pendukungnya (internal), karena yang bersangkutan lemah di basis massa, dan DPD I serta DPD II.

Lalu Sri Mulyani Indrawati (SMI) atas dukungan Amerika Serikat (AS) dan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia, pada gilirannya akan menjadi blunder (kesalahan besar), begitu juga dengan Moeldoko, tentu akan bertentangan dengan GN dan PS sendiri karena pada prinsipnya TNI kuat (solid), khususnya Angkatan Darat. Memang ada individu petinggi mantan TNI yang mendukung Joko Widodo, khusus yang menjadi pembantu yang direkrut.

Semua ini terjadi karena lemahnya Joko Widodo sehingga terjadi “bancakan politik”, dan ia tidak punya mentor politik yang handal dan matang. Permainan catur yang dilakukan akan menjadi bumerang ketika sudah harus menentukan salah satu cawapres yang pasti akan mengecewakan pihak lainnya yang merasa diberi “harapan palsu”. Hal itu akan menjadi titik balik dari parpol pendukung nantinya.

Cak Imin sudah memberikan ultimatum bahwa Joko Widodo akan kalah pada Pilpres 2019 jika cawapresnya bukan dirinya. Terkesan sombong, tapi itu bagian dari gaya politik parpol “zaman now”, yang sudah terbiasa berkuasa tapi juga menikmati transaksi uang, khususnya untuk Pilpres. Lain halnya dengan Pilkada, bagi parpol tertentu cukup transaksional dengan money politic (politik uang), khususnya di area yang tidak menjadi target pemenangannya. Bukan tidak mungkin jika PS akan ketiban untung, karena kekecewaan parpol pendukung Joko Widodo nantinya.

Bagaimana poros ketiga dengan motor Partai Demokrat (SBY)? Jika komposisi sekarang sudah tidak mungkin karena hanya PKB dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum menentukan pilihan. Mengingat kerasnya sikap Amien Rais, PAN condong ke PS (08).

Jadi, jika parpol pengusung Joko Widodo pecah karena dikecewakan sangat mungkin bergabung dengan Partai Demokrat (SBY) untuk poros ketiga. Sementara Partai Demokrat (SBY) secara ideologis dan pribadi tidak mungkin bergabung pada PS (08).

Perlu diingatkan karena Pilpres tinggal 11 bulan lagi, dan Lebaran akan 1 bulan ke depan dimana rentan dengan kenaikan harga, hal itu sulit diawasi oleh Menteri Perdagangan sekualitas Engartiasto Lukito. Komentarnya mengenai keluhan harga mahal: “ditawar saja”, terkesan tidak kontekstual atau tidak peduli nasib rakyat yang sedang kesulitan karena gejolak harga.

Sikap Joko Widodo yang tidak berani melakukan reshuffle menjadi tanda tanya karena beberapa menterinya sangat tidak perform, dan jadi memperburuk kinerjanya. Mungkin yang bersangkutan ragu, karena jika menteri dari parpol diganti justru akan menjadi bumerang bagi dirinya.

Kepanikan terlihat dari pola pikir, tindakan, dan kebijakan yang diambil tidak mengutamakan kepentingan dan aspirasi dari rakyat sehingga kampanye dan kaos #Ganti Presiden 2019 semakin populer dan masif.

Jika Presiden yang belum dipilih seperti PS-08 pasti nanti (pada Pilpres 2019) akan berjanji lewat kampanyenya, namun bagi petahana tidak bisa mengulang janjinya. Rakyat perlu bukti lewat kinerjanya, bukan lagi politik lewat pencitraan diri. Karena bak lagu Rinto Harahap “Engkau Bukan yang Dulu”: bersahaja, sederhana, lugu, sabar, “ndeso”, dan sangat populis, serta menjadi harapan rakyat Indonesia pada 2014.

Ketika janji kampanye tidak berwujud, maka akan menjadi bumerang di Pilpres 2019. Wujud kekecewaan diungkapkan dan disalurkan melalui kaos #Ganti Presiden 2019. Dulu dengan sinis di depan pendukungnya, Joko Widodo mengatakan, “Masa mau ganti Presiden lewat kaos?” Lalu dijawab oleh publik, “lho sekarang kok kenapa dilarang. Takut, dan panik ya?”

Begitulah meme dan respon publik yang sering kita temui di media sosial. Bahkan kalajengking juga dijadikan meme #Ganti Presiden karena mereka takut punah.

Momentum ini sangat menguntungkan PS (08) karena dia masih pada tahap bisa berjanji, tinggal masyarakat yakin atau tidak dengan janji yang akan digelar saat kampanye nantinya.

Indonesia memang sangat terpuruk di tangan Joko Widodo setelah 20 tahun reformasi, apalagi situasi ekonomi dunia sangat tidak kondusif. Penguatan mata uang dollar Amerika Serikat (USD) dan harga minyak dunia akan terus berlanjut, sehingga beban kebutuhan melonjak sehingga tekanan terhadap ekonomi Indonesia semakin dirasakan.

Hal ini terlihat dari capital exit di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan nilai Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia yang tidak kondusif, sehingga harus “menjilat ludah sendiri”, berbaik-baik dengan JP Morgan, dan meminta kembali menjadi dealer utama SUN RI. Kehormatan dan kedaulatan tidak bisa diharapkan dari manajemen kepemimpinan yang panik.

Kepanikan adalah pintu terhadap salahnya menanggapi situasi, dan mengambil tindakan, serta menentukan kebijakan. Melarang kampanye dan kaos #Ganti Presiden 2019 adalah bumerang dan akan menggerus elektabilitas Joko Widodo, lepas siapa yang memerintahkan hal tersebut. Politik adalah persepsi, dan logika publik adalah seni berpolitik yang indah bagi yang mengerti dan memahami. []

1 KOMENTAR

  1. Harus fair donk… Dilarang pake kaos #2019 GANTI PRESIDEN, berarti #DILARANG 2 PERIODE. Dasar “Rezim Panic”.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here