Ke Australia, Jokowi Minta Pengapusan Tarif dan Non Tarif Produk Indonesia

0
92
Presiden RI Joko Widodo dan PM Australia Malcolm Turnbull

Nusantara.news, Sydney – Ada yang menarik dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Australia. Selain komitmen peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, militer, pariwisata, Presiden Jokowi secara khusus menekankan adanya penghapusan biaya tarif dan nontarif untuk produk-produk Indonesia, khususnya kertas dan minyak kelapa sawit.

Kenapa Jokowi secara khusus Jokowi menekankan produk tertentu ke Australia, khususnya minyak kelapa sawit dan kertas?

Indonesia memang saat ini mendominasi pasar minyak sawit dunia dengan produksi mencapai 31 juta ton per tahun. Sementara Australia belum menjadi pasar utama miyak sawit Indonesia. Lebih-lebih, pada tahun 2013 Australia, bersama Amerika dan Inggris merupakan negara yang memasukkan CPO Indonesia dalam daftar produk yang tidak ramah lingkungan. Karena itu pula ekspor CPO Indonesia ke negara-negara Eropa menurun.

Apakah Jokowi melihat peluang pasar minyak sawit di Australia? Karena ternyata sekitar 40% produk supermarket di Australia mengandung minyak sawit.

Tahun 2016 porsi ekspor CPO Indonesia terbanyak ke India dan Pakistan. India nilainya 19% dan Pakistan 7% total 26%. Berikutnya Belanda, Spanyol, dan Italia (15%), dan Cina (11%). Tiga wilayah ini menjadi target pasar terbesar untuk sawit Indonesia. Australia memang masih belum masuk hitungan.

Semetara untuk kertas, Australia memang menjadi target ekspor kertas sebagai komoditi andalan Indonesia. Tahun 2014, ekspor kertas Indonesia menyentuh angka 35 juta dolar Australia.

Australia tercatat berada di urutan 17 negara tujuan ekspor produk pulp and paper asal Indonesia. Negara tujuan ekspor produk pulp and paper Indonesia lain adalah Cina, dengan pangsa pasar mencapai 27,41 persen. Di urutan kedua Jepang berikutnya Korea.

Namun, tahun 2016 lalu, Perusahaan industri kertas Indonesia sempat terancam menghentikan ekspor ke Australia dan Amerika Serikat akibat tingginya tarif masuk yang diberlakukan negara  tersebut. Berdasarkan dokumen Statement of Essential Facts per 9 Desember 2016, Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) yang diterapkan Australian Anti-Dumping Commission (AADC) berkisar 2,4% – 72,8%. Masalah inilah yang ditekankan Presiden Jokowi kepada PM Australia Malcolm Turnbull beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meyakini untuk ekspor kertas Indonesia ke Australia tidak akan terjadi hambatan karena Indonesia adalah negara pertama di Asia yang memiliki lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA).

Bagus-bagus saja, langkah Presiden Jokowi untuk meningkatkan ekspor produk tertentu dengan negara lain seperti Australia, tapi jangan pula kesempatan peningkatan ekspor diberikan kepada kelompok pengusaha tertentu dan merugikan kelompok pengusaha lain. Kesepakatan penurunan tarif impor gula dari Australia, yang bisa jadi adalah barter dari penurunan bea masuk kertas dan sawit, apakah tidak membuat pengusaha dan petani tebu dalam negeri ketar-ketir?

Kita tahu salah satu raja kertas dan kelapa sawit di Indonesia adalah Group Sinar Mas, yang salah satu bosnya, Franky Wijaya saat ini cukup dekat dengan istana. Semoga saja bukan itu tujuannya.

Dalam pertemuan Minggu (26/2) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berkomitmen meningkatkan hubungan kedua negara melalui peningkatan “people to people contact” dengan berbagai aspek kerja sama.

PM Turnbull yakin hubungan Indonesia-Australia ke depan akan semakin baik. Ia mengambil contoh saat dirinya berjalan pagi bersama Jokowi di Royal Botanic Garden, Sydney, Minggu pagi.

“Betapa hangatnya Bapak diterima dan disambut oleh para pejalan kaki, pelari, di taman pagi tadi. Itu menunjukkan persahabatan antara kedua negara sangat dekat dan erat,” ujar Turnbull.

Kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama di sejumlah sektor. Pertama, di sektor pariwisata. Dimana Bali dianggap sebagai destinasi wisata nomor satu bagi Australia. Tahun lalu ada sekitar 1 juta turis Australia berlibur ke Bali.

Kedua, sektor pendidikan. Australia masih menjadi tujuan populer mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan. Sebaliknya, Indonesia merupakan tujuan utama bagi anak muda Australia untuk belajar di bawah skema Colombo Plan.

Kerja sama lainnya ialah bidang ekonomi. Kedua negara telah sepakat menyelesaikan proses Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) pada akhir tahu 2017 ini.

Terakhir ialah kerja sama bidang politik. Kedua negara sepakat melanjutkan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme dan trans-national organize crime.

Selain bertemu PM Trunbull, lawatan Presiden Jokowi ke Australia selama dua hari itu juga untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia di Australia dan para CEO perusahaan di Australia. Para pebisnis di Australia berminat menanamkan sejumlah investasi di sejumlah sektor. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here