Keadaban Politik Para Pendiri Bangsa

0
380

Nusantara.news, Jakarta – Selama ini, apabila kita membaca diskursus kebangsaan, akan selalu dipusatkan hanya pada bagian-bagian pokok bahasan: dasar negara, bentuk negara, dan tema kebangsaan lainnya. Tentu saja hal ini sangat fundamental. Namun, pelajaran dari para tokoh bangsa yang menjadi sumber hadirnya diskursus tersebut juga sangat penting untuk dikemukakan kembali. Sebab, di sana ada keadaban politik dan ketinggian budi sekalipun pedebatan yang terjadi sebegitu tajam.

Jangan mengira, produk sistem bernegara yang dicetuskan mereka, semulus yang dibayangkan. Pun, bukannya tanpa gesekan, ketika cara pandang dan latar belakang para tokoh tersebut bertemu di ruang-ruang publik, di mimbar-mimbar rapat, sidang, ataupun pada lembaran media massa.

Justru dari perdebatan itu, dari pergumulan ide, dari kerasnya pertentangan itu, negara ini menemukan bentuknya. Namun yang harus segera kita inysafi adalah, seberapapun kerasnya pertikaian gagasan dan perbedaan ideologi dari para pendiri republik itu, tak sedikitpun mengoyak tenun persahabatan di antara mereka, apalagi menyisakan politik balas dendam (yang abadi). Seusai perseteruan pendapat,  tak jarang mereka ‘ngopi bareng’,  dan melepas tawa bersama.  Mereka memang berseteru, juga berpolemik, namun perkawanan lebih utama. Dan tentu saja, perdebatan mereka pun bukan soal yang ecek-ecek, tetapi tentang keindonsiaan masa depan. Tentang persoalan rakyat dan kenegaraan.

Sebagai contoh, perdebatan gagasan yang tajam dari para founding father ini menggema di ruang sidang BPUPKI ketika bangsa ini hendak mendirikan sebuah negara. Sidang BPUPKI merekam pertentangan antara nasionalis sosialis dan nasionalis Islam, antara kalangan aristokrat feodal, ulama, dan ideolog Barat modern sekuler.

Pertarungan gagasan mereka, jika kita baca di risalah sidang tersebut, sungguh sangat mengagumkan: bernas, berbobot, penuh kedalaman ilmu dan referensi, juga sama-sama kuat. Namun, perdebatan panjang itu akhirnya menemukan titik temu: Pancasila sebagai jalan tengah.

Selain isi perdebatan yang bermutu, etika politik dan cara pandang dari tokoh bangsa ini juga sarat keteladanan. Utamanya di tengah anomali bangsa kita hari ini yang penuh dengan akrobat politik saling menyandera, saling jegal, mengedepankan emosi, minim rasionalitas, dan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok ketimbang kepentingan bangsa dan negara. Di sisi yang lain, isi perdebatan kekinian pun kurang bermutu, miskin gagasan, dan kurang menyentuh aspek ideologis serta visi kenegarawanan.

Bandingkan misalnya dengan kualitas perdebatan politik antara Soekarno dan Natsir. Mereka terlibat polemik tajam tentang hubungan agama dan negara. Sebagai nasionalis-sekuler (jika memakai dikotomi Deliar Noer), Soekarno menganggap agama dan negara harus dipisahkan. Natsir, yang dianggap golongan nasionalis-Islam, berpendapat jika agama dipisahkan dari negara, maka negara akan kehilangan dimensi etisnya.

Tapi, kedua tokoh ini memang saling menghormati. Penunjukan Natsir sebagai perdana menteri bisa dipandang sebagai pengakuan dan penghormatan Bung Karno kepadanya. Bahkan Bung Karno sampai dua kali menolak permohonan Natsir untuk berhenti. “Bung cobalah kembali,” ujar Soekarno.

Inilah satu dari sedikit debat tulisan paling bermutu sepanjang sejarah negeri ini. Sebelumnya, tahun 1935, juga pernah ada polemik berkualitas serupa, yakni Polemik Kebudayaan, antara Ki Hajar Dewantara, Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Sutomo, Sanusi Pane, Poerbatjaraka, Tjindarboemi, Adinegoro, dan  kawan-kawan. Sampai detik ini, belum ada debat tulisan yang bisa menyamai kualitas dua polemik legendaris tersebut. (Baca: https://nusantara.news/natsir-teladan-nyata-etika-politik-dan-kenegarawanan/).

Pertikaian tanpa dendam politik

Pertentangan politik misalnya terjadi pada tokoh “dwitunggal”  Soekarno-Hatta yang berujung keduanya menjadi “dwitanggal”. Pertentangan meletup karena adanya perbedaan pandangan satu sama lain, terutama strategi dan orientasi politik keduanya. Di satu sisi Bung Karno, ingin melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi. Pada sisi lainnya, Bung Hatta telah berpikir maju untuk segera mengakhiri Revolusi menuju ke arah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pertentangan antara Soekarno-Hatta mengalami puncaknya yaitu dengan pengunduran diri Hatta dari posisi wakil presiden pada 1 Desember 1956. Pengunduran diri Bung Hatta dinilai merupakan kumpulan akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara Bung Hatta dengan Soekarno yang tidak bisa diakhiri. Bahkan pertikaian terus berlanjut, ketika Hatta menentang politik Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan Soekarno sejak 1959.

Setelah pengunduran diri Hatta, apakah kemudian hubungan kedua tokoh tersebut menjadi renggang? Rupanya tidak. Setelah Hatta mundur, beberapa orang yang pro Soekarno berupaya menghapuskan nama Hatta dari teks proklamasi. Namun dengan tegas Soekarno menuding bahwa upaya tersebut merupakan langkah pengecut.

“Hari-hari ini memang aku berseberangan dengan Hatta, tetapi menghapus namanya dari teks proklamasi adalah tindakan pengecut. Hatta adalah juga pendiri republik ini, dan pengorbanannya untuk bangsa tidak terhingga,” demikian kata Soekarno.

Kedekatan mereka juga berlanjut di kehidupan sehari-hari. Keduanya masih saling berkunjung ke rumahnya masing-masing. Pada saat Bung Hatta sakit, Bung Karno selalu berpikir untuk perawatan terbaik bagi Bung Hatta. Sebaliknya, ketika Soekarno sakit dan menjelang akhir hayatnya, Hattalah yang paling peduli dan sering menjenguk Bung Karno.

Keadaban politik juga ditunjukkan Mohammad Natsir dan IJ Kasimo. Keduanya berlawanan secara politik, namun tidak pernah diikuti dengan permusuhan abadi secara pribadi. Natsir dikenal sebagai tokoh partai Islam, Masyumi. Sementara IJ Kasimo, tokoh Partai Katolik.

Ketika hari Raya Natal, Natsir selalu berkunjung ke rumah IJ Kasimo. Kebetulan tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh, sama-sama di Menteng. Sebaliknya pada saat Idul Fitri, Kasimo datang berkunjung ke rumah Natsir.

Kisah lainnya datang dari Buya Hamka, seorang ulama besar yang pernah menjabat sebagai ketua MUI pertama. Pada masa orde lama berkuasa, Buya Hamka pernah mendekam di tahanan akibat kritiknya yang terlalu keras terhadap pemerintahan sehingga dianggap menggangu stabilitas keamanan. Tak hanya di situ, buku-buku hasil karyanya pun dilarang terbit oleh pemerintah.

Namun di pihak lain, Soekarno sejatinya tetap menghormati keulamaan Buya Hamka, meski kedua tokoh ini memiliki pandangan politik yang berseberangan. Bahkan, ketika Bung Karno meninggal, Hamkalah yang menjadi imam salat jenazah bagi Bung Karno sesuai dengan permintaan Bung Karno sebelum wafat yang disampaikan ajudannya kepada Buya Hamka. Pemenjaraan kepada dirinya oleh rezim Soekarno tidak menimbulkan dendam pada diri Hamka. Ia justru bersyukur karena selama di terali besi 2,4 tahun itu, dirinya bisa menulis tafsir Al-Azhar.

Kisah Tan Malaka dan Bung Karno juga menunjukkan kualitas etika politik yang tinggi. Walau mereka saling mengkritik dan berdebat, tetapi dalam kesehariannya tetap saling hormat-menghormati. Seperti kerasnya Tan Malaka melawan pendirian Soekarno-Hatta yang dianggapnya berkolaborasi dengan Jepang, namun mereka berdua tetap respek kepada Tan. Dalam sebuah testamennya setelah menjadi presiden, Soekarno mengatakan jika ia tertangkap, maka Tan Malaka-lah yang akan menggantikannya memimpin pergerakan. Hal ini menjadi bukti hormat Soekarno kepada seniornya itu. Begitu pula tragedi saling tangkap antara Tan dan Sjahrir pada masa revolusi fisik, namun keduanya tak pernah mengumbar aib masing-masing.

Contoh terakhir, bisa kita baca dari Mohammad Yamin,  tokoh beraliran nasionalis tulen yang pernah  berselisih paham dengan Buya Hamka. Perseteruan itu bermula dari pidato Hamka di gedung konstituante Bandung. Mewakili Masyumi, Hamka waktu itu menyerukan agar Indonesia berdasarkan dengan Islam. Walau Buya Hamka akhirnya menerima paket Pancasila usulan Yamin, namun “perang dingin” itu tetap tampak terlihat saat mereka berjumpa atau di saat sidang-sidang konstituante dan acara resmi lainnya. Yamin begitu sangat membenci Hamka.

Namun, dua tahun setelah pembubaran Masyumi, Yamin sakit keras dan meminta Chairul Saleh menghubungi Buya Hamka. Ketika bertemu Buya Hamka, Yamin tidak dapat menahan harunya. “Terimakasih Buya, telah sudi datang mendampingi saya” sambil mengenggam erat tangan Buya sebagai bentuk permohonan maaf atas sikapnya selama ini kepada Buya. Buya-pun menangis sambil memandu dengan kalimat tauhid, Buya Hamka melepas kepergian Mohammad Yamin dengan tangan masih saling bergenggam.

Secuil kisah para pendiri bangsa tersebut di atas telah memberikan edukasi politik dengan membangun negara tanpa dendam dan fitnah serta kata maaf. Spirit bernegara seperti ini lebih humanis, terbuka, dan berperadaban. Etika politik begitu dijunjung tinggi, budaya menjadi perekatnya, simbol kebhinnekaan menjadi kekayaannya, dengan begitu hal ini akan sangat memungkinkan terjadinya sebuah peradaban politik yang ideal. Sehingga akan menghilangkan tensi dendam politik antara koalisi yang satu dengan koalisi yang lainnya.

Untuk itu, barangkali kita dan lebih-lebih para elite, rasanya perlu memeriksa ulang bacaan sejarah kita untuk memetik hikmah dari laku lampah politik para pendahulu kita. Saatnya para pelaku politik di negeri ini harus bercermin kepada mereka dalam membangun keindonesiaan kita ke depan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here