Ekonomi Kerakyatan (2)

Keadilan Distributif, Bukan Keadilan Proporsional

0
405
Ilustrasi: Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat lewat UKM produksi gerabah. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Jika parameter orang tergolong miskin di Indonesia adalah USD 1 per hari per orang, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 30 juta orang. Tapi jika standar International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang menjadi parameter, yakni USD 2 per hari per orang, maka jumlah orang miskin di Indonesia menjadi lebih dari 100 juta orang atau setara dengan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia (data OXFam International, 2017). Artinya, 1% orang terkaya di Indonesia setara asetnya dengan 49% aset nasional (Credit Suisse), dan 10% orang terkaya Indonesia setara dengan 70% aset nasional.

Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas, tak lain hanya menguntungkan si pemilik modal, tak banyak berarti manfaatnya secara ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Penikmat pertumbuhan ekonomi hanya pihak asing dan para taipan pemilik GDP (Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto). Faktanya, 74% sektor migas sudah dimiliki asing, hutan moratorium, dan 67% dimiliki asing, perbankan 71% juga asing, pertambangan 85%, sehingga hanya sedikit manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Ada lahan hutan lebih dari 1 juta hektare hanya dimiliki oleh satu perusahaan, yang konon, terlibat pembakaran hutan di Sumatera dua tahun yang lalu.

Cukuplah Orde Baru yang mendewakan pertumbuhan dan menomor-tigakan pemerataan. Kesadaran Soeharto terlambat, karena setelah Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1967 -1992), dia baru berpikir tentang pemerataan sebagai yang utama. Indonesia lalu ingin bebas dari jerat utang, maka rezim Soeharto langsung dihancurkan pada tahun 1997–1998 melalui currency war (perang nilai mata uang asing) yang dikomandani oleh pialang global George Soros.

Celakanya, pengusaha asing yang berpartner dengan komprador (taipan) sangat tidak nasionalis sehingga GDP, uangnya lari ke luar negeri. Sementara, uang yang disisakan di Indonesia hanya untuk kebutuhan cash flow perusahaan saja.

Skema IMF dan Bank Dunia dengan cara BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanyalah bersifat pembodohan belaka. Sementara, setelah era Reformasi subsidi energi dan makanan ditiadakan. Padahal, subsidi adalah bentuk dari kebijakan welfare state (negara sejahtera) yang dijamin konstitusi.

Pertumbuhan di Indonesia agak manipulatif, karena banyak didorong oleh sektor konsumsi sehingga Pemerintah pun tampaknya “ketakutan” dan membantah tentang pernyataan bahwa daya beli menurun. Kondisi makin diperburuk oleh budaya penguasa (pemerintah dan DPR) yang mengabdi pada komprador dan asing, terlihat jelas dalam proses pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan kota Meikarta.

Elite yang menjadi oligarkh di Indonesia diatur oleh para taipan yang tergabung dalam China’s Overseas. Padahal globalisasi telah terbukti merugikan negara berkembang karena tidak setaranya persaingan antar negara yang dibentuk oleh sistem globalisasi tersebut.

Ketergantungan impor di sektor pertanian

Sejak reformasi, peran Bulog (Badan Urusan Logistik) dalam mengatur dan mensubsidi sembako dihapuskan, sehingga selanjutnya, dapat dikatakan, bercokol rezim impor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kebetulan sejak tahun 2004 sejumlah menterinya, sebagian berasal dari etnis Cina dan sebagian lagi “berbau” Amerika Serikat (kapitalisme global) seperti Prof. Mari Elka Pangestu (2004–2011) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gita Wirjawan – kelompok Harvard dan mantan Eksekutif JP. Morgan (2011–2014), Ahmad Lutfi (Kelompok Harvard), Rachmat Gobel – kelompok Jepang (2014–2015), Thomas Lembong 2015–2016 (Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi) dan Enggartiasto Lukito (Nasdem).

Kita mengetahui bahwa rezim Joko Widodo anti impor tapi para pembantunya dan kartel pangan senantiasa berupaya mengimpor baik beras, jagung dan berbagai sektor produk pangan lainnya. Padahal kita negara agraris yang secara geologis dikenal sebagai negara tropis dunia.

Mengerikan, jika benar terjadi bahwa penguasa global bakal merekayasa terjadinya krisis pangan dunia pada tahun 2030. Seharusnya, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia saat itu terjadi, jika dari sekarang bangsa ini mulai menanam jenis pangan strategis.

Ekonomi kerakyatan Indonesia harus berbasis produk-produk pangan dengan hilirisasi yang terjangkau bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Satu produk rumput laut saja bisa dijadikan belasan produk, baik untuk makanan, kosmetik, farmasi, dan lain sebagainya. Padahal budidayanya hanya membutuhkan pantai dan botol air mineral serta tali rafia. Alangkah mubazirnya Indonesia yang memiliki pantai terpanjang monor dua di dunia, tapi untuk mengelola rumput laut saja tidak mampu.

Di DKI Jakarta saja, ada sekitar 34,4 kilometer persegi panjang pantainya, tapi jika reklamasi dibangun berarti tidak ada satu meter persegi pun dibangun dermaga untuk nelayan untuk bersandar sebelum mencari nafkah ke laut dan menjual hasil tangkapan ke pelelangan ikan. Kemudian lagi, Publik pun harus membayar untuk sekadar menikmati pantai di Jakarta.

Ironi pembangunan, di mana orientasi lebih kepada infrastruktur bagi perdagangan yang hanya menguntungkan pedagang dan pengusaha, bukan pada infrastruktur pertanian, seperti waduk, pengairan, pabrik dan penggilingan padi.

Saat ini, hanya 25% saja warisan era Soeharto di sektor pertanian yang masih efektif. Era Reformasi hanya menghancurkan saja lahan pertanian dengan berbagai alih fungsi menjadi pertambangan, perumahan dan pembangunan fisik lainnya. Padahal 60% rakyat Indonesia bergantung dari sektor pertanian. Orde Reformasi telah mengurangi 15% jumlah petani menjadi pengangguran dan mereka bermigrasi ke kota besar.

Lalu apa yang bisa diperbuat oleh Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) selain memberantas illegal fishing? Mana janji untuk bisa memberi pendapatan Rp 300 triliun dari sektor perikanan dan kelautan? Kita mengetahui hal itu hanya tinggal cerita lama, karena Susi pun ternyata tidak memperoleh dukungan finansial dan political will (kemauan politik) dari pemerintah sendiri.

Dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan hanyalah “isapan jempol” di era pemerintahan Joko Widodo, karena terkesan dengan Skema OBOR (One Belt One Road) Cina yang berorientasi pada infrastruktur. Soal ekonomi kerakyatan adalah soal pemihakan penguasa kepada rakyat. Tentu harus ada keberanian politik dari seorang Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Di era menteri Adi Sasono, walau menjabat hanya 17 bulan tetapi dia sangat berkesan. Adi Sasono berani mengambil distribusi minyak goreng yang dikuasai kartel (Indofood, Sinarmas dan Unilever) dengan mendirikan KDI (Koperasi Distribusi Indonesia) sebagai pengimbang distributor besar. Prinsipnya, keadilan dan pemerataan untuk melawan distribusi pada sistem tata niaga minyak goreng saat itu, inilah yang disebut dengan ‘keadilan distributif’.

Rakyat tidak boleh menjadi objek kedermawanan dari proses ekonomi, tapi menjadi subjek agar pertumbuhan berjalan seiring dengan pemerataan. Jika konglomerat berkuasa mulai dari produksi, distribusi sampai ritel,  tentu bukan itu yang dinamakan sistem ekonomi kerakyatan.

Musuh utama ekonomi kerakyatan adalah ekonomi neolib dan konglomerat, serta pemerintah yang dibajak dan dikuasai oleh kapitalisme.

Reformasi agraria di negara-negara Amerika Latin era 1990-an bisa dijadikan contoh karena telah berhasil mengangkat rakyat sehingga berdaulat secara ekonomi.

Redistribusi aset

Redistribusi aset produktif adalah dasar dari upaya pemerataan dari kesenjangan yang bersifat struktural. Tidak hanya sekadar mempunyai lahan (aset produktif) tapi juga pendidikan vokasional yang produktif (Sekolah Menengah Kejuruan/Perguruan Tinggi Kejuruan) yang mendukung sektor ekonomi UKM. Ekonomi inklusif berupa akses informasi pasar melalui reformasi kredit seperti NEP (New Economic Policy), dan Mahathir Mohamad di Malaysia, sehingga terjadilah keadilan distributif untuk UKM.

Bangsa Indonesia harus lepas dari objek kedermawanan konglomerat melalui CSR (Corporate Social Responsibility) atau dari Pemerintah melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai), sehingga orang miskin cenderung identik dengan peminta-minta yang tidak bermartabat.

Diyakini, tidak akan ada perubahan sosial tanpa tindakan sosial yang didahului dengan penyadaran sosial. Kita harus mampu mengoreksi semua hal yang terjadi, termasuk penghinaan logika seperti pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang dipaksakan. Jelas kita harus berpihak, tidak boleh bebas nilai atau pasif mengenai apa yang terjadi dalam persoalan politik kebangsaan.

Redistribusi aset dapat dilakukan agar kecemburuan sosial tidak berujung dengan kerusuhan rasial, karena Pemerintah berpihak pada pemilik modal dan diskriminatif dalam kebijakan ekonomi. Etnis Cina yang tidak sampai 7% dari penduduk nasional justru menguasai perekonomian nasional, sebuah kenyataan yang menghina logika. Padahal banyak negara di dunia ekonominya dikuasai oleh pribumi, seperti India, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Cina, dan negara-negara Eropa. Lain halnya dengan Amerika Serikat sebagai negara migran Eropa, Indian, sebagai pribumi memang jauh tertinggal.

Kesetaraan ekonomi adalah tuntutan nyata dalam redistribusi aset, perlu political will dari Pemerintah. Namun faktanya melihat kasus pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan pembiaran pembangunan kota Meikarta yang belum lengkap izinnya, pemerintah hanya diam. Sehingga sangat sulit berharap pada Presiden Joko Widodo yang menafsir redistribusi aset hanya dengan bagi-bagi sertifikat tanah. Ketidak-adilan dalam ekonomi ini bagai api dalam sekam, seketika mudah berkobar seperti yang terjadi pada Mei 1998 silam.

Merupakan kewajiban Negara agar kapasitas usaha para taipan menjadi bagian dari kekuatan nasional dengan semangat kebangsaan dalam situasi persaingan global yang semakin kompetitif. Pemikiran seperti ini dapat diterjemahkan sebagai rasisme namun juga dapat disebut nasionalisme, karena konstitusi kita menjamin melalui Pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi jejaring berazas gotong-royong dan solidaritas sosial

Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan suatu elemen ekonomi dengan yang lainnya. Di sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan yang berbasis TI (Teknologi Informatika) untuk terbentuk jejaring pasar domestik sesama pelaku ekonomi masyarakat.

Sebagai suatu jaringan, ekonomi kerakyatan diupayakan siap bersaing di era globalisasi yang kompetitif. Ekonomi kerakyatan adalah antitesa ekonomi kapitalis, dan Negara harus bisa menjadi katalisator serta fasilitator agar saling menghidupkan, bukan saling adu kekuatan. Yang jelas, rakyat akan tergilas oleh kapitalisme.

Kartel yang menjurus praktik monopoli harus dihilangkan, khususnya kartel pangan, harus dilawan. Jaringan seperti di industri gula tebu yang justru dipajaki oleh negara di saat petani dan pengusaha megap-megap melawan kartel impor gula. Persaingan yang berkepribadian sosial, redistribusi lahan pada penggarap, dan pembaharuan koperasi yang mati suri adalah tantangan bagi bangsa Indonesia.

Kita tidak perlu sekadar pertumbuhan, ekonomi membutuhkan fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat tidak bertumpu pada pihak asing, konglomerat, tapi pada ekonomi rakyat yang berkeadilan sebagai fondasi ekonomi rakyat. Strategi ekonomi rakyat harus sesuai dengan nafas UUD 1945 dan Pancasila, kita jangan meneruskan kebijakan neolib yang bertumpu pada kapitalisme.

Namun kebijakan sudah telanjur, birokrat mengontrol kelembagaan politik dan ekonomi masyarakat sampai ke tingkat kabupaten bahkan desa. Tidak mungkin sistem ekonomi kerakyatan berjalan dengan baik jika Pemerintah hanya mendukung BUMDES (Badan Usaha Milik Masyarakat Desa) yang berwatak kapitalis. Oleh karena itu harus ada revitalisasi di tingkat distrik (kecamatan dan desa) yang mengembalikan kedaulatan ekonomi di tingkat itu, di mana koperasi dan UKM sebagai lokomotif fondasi ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi yang diciptakan harus inklusif dan partisipatoris berdasarkan keadilan distributif, bukan keadilan proporsional yang dianut sistem kapitalisme.

Di dalam sistem ekonomi ini, masyarakat adalah bagian terpenting, kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi, dan dipimpin oleh anggota masyarakat. Buruh maupun pemilik modal tidak mendominasi perekonomian akibat ekonomi didasari oleh azas kekeluargaan. Sistem ekonomi ini rakyat berdaulat karena saling membutuhkan.

Negara harus berhenti dengan JPS (Jaring Pengaman Sosial) atau bentuk charity (amal) apa pun, karena hanya akan menciptakan ketergantungan masyarakat. Ini sama saja seperti ketergantungan negara berkembang kepada lembaga donor IMF dan Bank Dunia yang sudah gagal sebagai program.

Sulit berharap pada ekonom yang berada di Kabinet Kerja Joko Widodo saat ini untuk mau melakukan kebijakan ekonomi kerakyatan, karena ideologi mereka neolib. Azas yang mendewakan pertumbuhan tentu tidak akan ada pemerataan tanpa campur tangan Negara. Jadi ekonomi kerakyatan bersifat utopis, karena lingkungan kekuasaan tidak pernah berpikir itu, apalagi berpihak (berisiko) pada rakyat.

Nanti, pada Pilkada 2018 dan Pileg 2019, kata “rakyat” akan laku untuk dijual dan “dipacari”, tapi setelah itu “nikahnya” nanti kembali pada Sang Taipan si pemilik oligarki.

Dengan elektabilitas 30-40% saat ini, jika tidak ada kerja keras politik sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres 2019. Selayaknya incumbent, dia akan berada di zona aman jika mempunyai elektabilitas minimal 50%. Apalagi likuiditas APBN saat ini dalam posisi kritis. Dalam satu bulan saja Pemerintah sudah menambah utang Rp 100 triliun untuk menutupi defisit cash flow, karena kewajiban bayar utang (pokok, cicilan, dan bunga utang) mencapai Rp 200-an triliun di bulan Oktober 2017. Sementara, kebutuhan sampai dengan bulan Desember 2017 saja butuh minimal Rp 500 triliun, karena target pajak tidak tercapai. Total, saat ini pemerintahan Joko Widodo selama 3 tahun telah membukukan utang senilai Rp 1.200 triliun. Secara ratio, dibanding presiden sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo adalah terbesar dalam hal berutang.

Secara keuangan, kondisi Negara terancam dan politik akan eskalatif baik sebagai ekses kebijakan reklamasi teluk Jakarta, maupun akibat pengesahan Perppu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bakal memicu gerakan nasionalisme Islam seperti gerakan 212 jilid 2 pada tanggal 2 Desember 2017 silam. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here