Keadilan Ekonomi Melawan Ketimpangan Sosial

0
196
Ilustrasi. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Struktur perekonomian Indonesia diharapkan lebih berkeadilan sosial sesuai tuntutan Pasal 33 UUD 1945. Hambatannya, karena penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi tidak banyak berubah dan dikendalikan oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi (oligarki). Tidak heran, jika OXFam Internasional merilis bahwa di Indonesia 4 orang terkaya asetnya setara dengan 100 juta orang miskinnya. Data dari Credit Suisse juga menunjukan, 1% orang terkaya Indonesia menguasasi 45.5% aset nasional, 10 orang terkaya menguasai 7O% aset nasional.

Aset 40 orang terkaya meningkat seperti deret ukur

Kekayaan aset 40 orang terkaya Indonesia meningkat tajam, dari USD 22 miliar di tahun 2006 menjadi 119 miliar pada tahun 2017, atau meningkat 5,5 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Tercatat, tumbuh 317% atau rata-rata 30% per tahun, seperti halnya deret ukur. Sementara, di sisi lain rakyat Indonesia tumbuh seperti deret hitung. Ketimpangan ini wujud ketidakadilan ekonomi di Indonesia.

Data LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada Oktober 2017 menunjukan bahwa 57% total simpanan pada perbankan dikuasai oleh 0,11% masyarakat terkaya (rekening di atas Rp 2 miliar). Lalu 48 grup konglomerat keuangan menguasai 67% total aset jasa keuangan Indonesia. Tercatat dari total aset pada Maret 2017 yang mencapai Rp 5,980 triliun.

Solusi ketimpangan sosial ini secara normatif ada tiga hal: Pertama, Redistribusi aset, tapi bukan bagi-bagi sertifikat tanah ala Presiden Joko Widodo. Seyogyanya ada peralihan aset kepada yang miskin (petani) untuk menjadi aset produktif atau dikelola sebagai lahan pertanian yang menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (land reform); Kedua, Pendidikan vokasional dengan memperbanyak sekolah teknis terapan yang ilmunya dapat langsung diterapkan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha; Ketiga, Ekonomi Inklusif, yaitu program ekonomi khusus membina kelompok usaha pribumi dengan perlakuan khusus seperti Program Benteng di era Orde Lama (Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, 1953) dan Ginandjar Boys (Prof. Ginandjar Kartasasminta – Orde Baru, 1993). Sistem ini sangat berhasil di negeri jiran Malaysia, dicetuskan oleh PM Mahathir Mohamad (1983), dimana mampu mengurangi ketimpangan sosial di negara tersebut, dan menjadi solusi. Sama halnya dengan Indonesia pada era 1960-1970-an, Malaysia juga perekonomiannya didominasi oleh etnis Cina, namun dengan programnya, Mahathir Muhammad, kala itu mampu membuat etnis Melayu (pribumi) bersaing dengan etnis Cina. Pribumi bangkit karena pemimpin negaranya khawatir Malaysia akan dijadikan Singapura berikutnya oleh etnis Cina.

Patrimonial Capitalism

Jika rata-rata tingkat pengembalian modal lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi (G) atau R > 6 dalam waktu lama terjadi risiko ketidakmerataan distribusi kekayaan akan membesar.

Kapitalisme membesar seperti deret ukur, dan akan menjadi oligarki, karena kekayaan rakyat kebanyakan seperti deret hitung (lebih rendah) dari elite yang menguasai modal.

Oligarki adalah suatu sistem politik pertahanan kekayaan oleh segelintir orang kaya yang berkaitan dengan kekuasaan. Baik dari jabatan resmi, kekuasaan koersif, dan mampu memobilisasi kekuasaan dan penguasaan sumber daya material. Corak ketimpangan di Indonesia ini oleh Thomas Piketty disebut Patrimonial Capitalism, dan ini akar masalah yang melahirkan oligarki di Indonesia.

Sulit dibayangkan bahwa rata-rata pertumbuhan 40 orang terkaya jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih tragis lagi, pertumbuhan orang terkaya No.1 yakni Michael Hartono dan Budi Hartono (Grup Djarum), dimana kekayaannya tumbuh 10 kali lebih cepat dari pertumbuhan GDP, yang saat ini keduanya mencapai USD 34,1 miliar dan masuk 69 orang terkaya dunia, atau Rp 567 triliun. Bayangkan kekayaannya mencapai 22% APBN Indonesia tahun 2018 yang mencapai Rp 2.020 triliun. Kondisi ini menjadi hambatan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan ketimpangan yang disebabkan oleh adanya oligarki ekonomi.

Rasio Gini di era Orde Baru antara 0,30 – 0,35. Namun di era Reformasi mencapai 0,36 – 0,40 dan jelas posisi oligarki semakin menguat bargaining-nya terhadap negara.

Total kekayaan 50 orang terkaya mencapai Rp 1.696 triliun, lebih besar dari penerimaan pajak kita di tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp 1.618 triliun. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah mereka juga membayar pajaknya dengan benar?

Kontrol orang terkaya ini berasosiasi dengan pemerintah yang lebih birokratis dan pemerintah yang lebih intervensionis, serta tidak kondusifnya pasar keuangan, berakibat pengentalan mereka sebagai oligarki.

Oligarki Ancaman terhadap Keadilan Sosial

Oligarki dalam praktiknya bisa menjadi kartel dalam penentuan harga pasar, seperti dalam industri gula dikenal dengan 7 samurai, lebih buruk tentu bisa menghambat lahirnya pengusaha baru dan membuat persaingan menjadi tidak sehat (oligopoli). Pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta terhambatnya pemerataan hasil pembangunan.

Ketika Soeharto pada tahun 1992 – 1997 ingin mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, dan melunasi utang kepada IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia, di saat itulah Indonesia bermasalah. ‘Indonesia lepas landas’ yang sering didengungkan Soeharto kala itu, berubah menjadi krisis moneter yang berbuntut krisis multi-dimensi dan berbuntut jatuhnya Soeharto pada Mei 1998.

Dua puluh tahun pemerintahan reformasi menjadi pasien IMF/Bank Dunia, ekonomi Indonesia tidak kunjung sehat. Menjadi heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengundang IMF/Bank Dunia sebagai solusi permasalahan ekonomi negara. Indonesia seharusnya melakukan land-reform (redistribusi aset) dengan memberi akses dan memberikan alat produksi sehingga produktif. Perlu kebijakan ekonomi inklusif, fokus pada UMKM dengan pemihakan yang jelas, sehingga pada gilirannya akan mampu sebagai penopang ekonomi nasional.

Koperasi dan pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pemerataan pembangunan. Selagi pertumbuhan mengandalkan ekonomi konglomerasi, di saat itulah sistem ekonomi yang berkeadilan sosial sesuai nafas Pasal 33 UUD 1945 tidak mungkin dilaksanakan dan terealisasikan.

Kearifan lokal adalah distribusi kemakmuran untuk mengurangi ketimpangan sosial agar tidak timpang soal penghasilan, akses terhadap sumber daya, kekuasaan dan status sosial. Menjadi tanda tanya bagi kita semua, jika ada keluarga terkaya di Indonesia yang kekayaannya mencapai hampir Rp 600 triliun, sementara masih banyak yang untuk makan sehari-hari saja sulit. Ironi kehidupan seperti ini jangan menjadi khas Indonesia, karena bertentangan dengan sila ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Jika Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup jauh dari realita tentu implementasinya menjadi tidak populer, jika tidak dibilang ahistoris. Perlu strategi ekonomi yang lebih progresif dan revolusioner jika ingin mengubah arah, agar ekonomi dijalankan sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here