Wawasan Kebangsaan (1)

Kebangsaan dan Nasionalisme adalah Soal “Rasa”

0
223
Foto Ilustrasi: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Sulit didefinisikan bagaimana heroisme santri dari Garut atau Tasikmalaya berjalan kaki ke Jakarta saat aksi 212 tahun 2016 lalu, di saat moda transportasi modern sudah beraneka ragam sekarang ini. Heroisme nasionalisme sulit dibayangkan hanya dengan logika tanpa melibatkan unsur “rasa” atas hati nurani. Ketersinggungan terhadap sikap dan perilaku Ahok saat itu pada puncaknya, mencapai titik kulminasi. Salat jumat pun dihadiri 6-7 juta orang. Kita bisa flash back, lalu membayangkan jika Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) masih ngotot untuk membela reklamasi teluk Jakarta, di saat Gubernur dengan Wakil Gubernur terpilih (Anies-Sandi) memastikan pembatalan ijin 17 pulau reklamasi.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November lalu memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perizinan reklamasi teluk Jakarta, baik sebagai Gubernur DKI 2012-2014, maupun setelah menjadi Presiden RI. Lalu apa maknanya, seorang LBP yang hanya Menko Bidang Kemaritiman memastikan atas nama pemerintah pusat mengatakan bahwa “izin reklamasi dilanjutkan, karena itu domain pemerintah pusat.” Salah satu ciri negara gagal adalah terjadinya disfungsi kelembagaan negara dan disorientasinya pejabat publik.

Anies-Sandi dikawal Gerakan 212

Setelah dipastikan bahwa Anies-Sandi tidak akan memberikan izin reklamasi, serentak alumni 212 berkomitmen mengawal kebijakan tersebut. Apakah LBP akan tetap ‘ngotot’ di saat Presiden sudah membantah keterlibatannya soal reklamasi?

Memang menteri yang satu ini telah menjadi ‘liability’ pemerintahan Joko Widodo karena LBP menjabat Menko (rasa Perdana Menteri). Kita mengetahui peran LBP untuk pemenangan Joko Widodo pada Pilres 2014 dengan Bravo 5-nya, sangat besar dan telah berhubungan panjang semenjak Joko Widodo menjadi Walikota Solo periode pertama (2012).

Namun semua permainan kekuasaan pasti ada batasnya, LBP sudah menjadi beban bagi Joko Widodo, menjadi bagian dari persoalan elektabilitasnya yang terus merosot.

Sehubungan dengan proyek reklamasi dan pembangunan Kota Meikarta (James Riyadi dan konsorsium) dengan pengusaha China’s overseas (Aguan dkk.) maka nasionalisme Islam bangkit untuk menentang?

Bukankah pluralisme sudah dibuktikan sejak era nenek moyang (Kapitayan) sampai era kemerdekaan. Apakah Gerakan 212 sebagai sektarianisme politik karena diinisiasi oleh kelompok Islam “radikal”?

Kenyataannya, masyarakat pluralis dunia pun rentan dengan disintegrasi. Rajutan kohesi sosial rentan jika ‘disentuh’ karena biasanya menggunakan cara berpikir irasional atas rasa. Primordialisme baru akan muncul dan menjadi akar perpecahan NKRI?

Jati diri bangsa suatu pilihan, dan kita sudah menetapkannya dengan nama Pancasila, jika terus dirajut akan menjadi karakter bangsa.

Gerakan 212 dipastikan bukan gerakan rasis, tapi dimulai dari disentuhnya “rasa” yang dibalut keyakinan anti Ahok saat itu. Sedangkan gerakan 212 jilid 2 adalah lanjutan yakni perlawanan terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta, yakni para pengembang yang merupakan bohir politik Ahok. Sekarang LBP mengambil posisi terdepan (tanpa dukungan Joko Widodo) berhadapan dengan Anies-Sandi yang di-back up massa 212 jilid 2.

Sungguh ini tontonan yang menggelikan karena Pemerintah Daerah berhadapan dengan Pemerintah Pusat yang membela para taipan pengembang reklamasi. Anies-Sandi sesuai janji juga tidak memperpanjang izin hotel Alexis, tempat hiburan malam dengan konotasi bisnis seks, dan menjual saham Anker milik Pemda DKI karena ada unsur alkohol (haram).

Wawasan Kebangsaan

Wawasan juga bisa dikatakan sebagai cara pandang, sehingga wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional, itu kita sebut dengan nasionalisme.

Ada faktor ‘rasa’, kesadaran diri yang berkaitan dengan bangsa dan integrasi nasional. Kesatuan dan persatuan bersifat kultural tidak hanya struktural, mengandung kesatuan ideologi, kesatuan politik, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menjamin kepentingan nasional dan cara bangsa menempatkan diri dalam pergaulan internasional.

Jika negara dalam ancaman kebangsaan, rasa itu akan bangkit dengan sendirinya.

Dengan melihat sikap dan perilaku etnis Cina selama ini, apakah secara logika mereka punya kesamaan terhadap rasa kebangsaan? Apalagi dari awal kemerdekaan sering etnis Cina (termasuk negara Cina) untuk meminta dwi kewarganegaraannya di setiap negara termasuk Indonesia, baik saat Orde Lama maupun sekarang dengan RUU dwi-kewarganegaraan.

Etnis Cina dikenal cinta leluhur termasuk tanah leluhurnya. Padahal hak semua bangsa (konvensi internasional) untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya karena sebagai bagian dari hukum kewarganegaraan suatu negara bangsa.

Kebangsaan beda secara teknis dengan legal kewarganegaraan, karena hukumnya berbeda, selain soal rasa cinta Tanah Air subjektif seseorang, yang satunya merupakan hak dengan kewajiban seseorang di suatu negara. Tidak heran seorang pengusaha Soekanto Tanoto di suatu program TV Cina mengatakan bahwa Indonesia adalah ibu tiri, sedangkan Cina adalah ibu kandung. Bagi etnis Cina adalah wajar dengan segala subjektivitasnya. Namun jika didengar oleh bangsa Indonesia menjadi lain karena kekayaan Soekanto Tanoto bos grup RGE (Rajawali Garuda Emas) adalah hasil eksploitasi dari bumi Indonesia tidak sepantasnya statement itu diutarakannya di ruang publik.

Nasionalisme Religius

Hubungan negara dan agama sudah selesai di tatanan konstitusional. Walau masih ada yang berharap Indonesia menjadi negara khilafah. Hal ini bukan kemenangan politik kelompok kebhinekaan.

Turki di era Recep Tayyep Erdogan akan tetap sebagai negara sekular tapi religius. Mereka membudayakan nasionalisme religius, namun kebangsaan Indonesia tidak berupa nasionalisme religius. Jika begitu atribut religius akan didefinisikan sepihak oleh kelompok spiritual (mayoritas Islam).

Pada tatanan praktis memang tetap ada persoalan setelah kasus Ahok, terkait diamandemennya Pasal 6 UUD 45 tentang Persyaratan Menjadi Presiden RI. Saat ini timbul kekhawatiran tentang calon Presiden RI jika dari keturunan non pribumi.

Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya merupakan mozaik implementasi Pancasila sebagai kesatuan yang berkembang dari waktu ke waktu. Indonesia dengan Pancasilanya adalah laboratorium unik tentang hubungan negara dan agama, dunia sudah lama mengakui hal tersebut.

Di Barat sekolahnya mengajarkan agama sebagai pengetahuan, di Indonesia sekolah memfasilitasi pengajaran untuk lebih dari satu agama. Kecurigaan berlebihan terhadap agama sebagai penghalang demokrasi tak terbukti di Indonesia. Radikalisme atas ekstremisme berkembang bukan karena faktor tunggal: agama, melainkan multi-faktor, di antaranya luasnya kemiskinan dan ketidakadilan. Agama bagi barat, sangat rasional, bagi bangsa Indonesia sangat kultural dan menjadi bagian dari identitas diri, karena bersifat afektif.

Berbagai agama melebur dengan kultur setempat, sehingga Wali Songo di awal syiarnya terpaksa membawa idiom-idiom budaya lokal untuk efektivitas dakwahnya.

Indonesia tidak khawatir dengan globalisasi akan merusak keyakinan beragama, tapi khawatir justru khawatir akan erosi budaya dan hancurnya karakter jati diri bangsa.

Islam dengan wadah kulturnya menjadi benteng terakhir jati diri bangsa dan sebagai tambatan kultural bangsa.

Namun wajah kultural agama sering diubah oleh kelompok yang mempolitisasi agama. Pertanyaannya besarnya, apakah Pilkada DKI 2017 sama dengan politisasi agama? Bagi sebagian orang iya, tapi bagi saya tidak. Mengapa? Persoalan Ahok terpeleset soal Al-Maidah 51 adalah sesuatu yang bersifat ilahiyah. Lalu dipolitisir menjadi sentimen agama itu akibat kebodohan dirinya, dan atau bersifat ilahiyah. Bisa dipastikan, jika itu tidak terjadi takdirnya bisa beda, dan sangat mungkin Ahok memenangkan Pilkada DKI saat itu.

Semua kekuatan faktual – rasional dimiliki Ahok, seperti kekuatan uang, kekuasaan (dukungan Istana), KPUD – Bawaslu (infrastruktur Pilkada), dukungan parpol besar, dan dukungan tim sel. Lalu kenapa kalah? hanya karena terpeleset menafsirkan ayat suci Al-Quran.

Tentu ini ulahnya sendiri yang sangat over confident kala itu, inilah yang disebut ilahiyah.

Gerakan 212 jilid 2

Lalu apakah gerakan 212 jilid 2 akan besar setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia tidak terlibat reklamasi teluk Jakarta?

Kecil kemungkinannya, karena tidak ada “rasa” yang disentuh kecuali perlawanan terhadap reklamasi dan ingin melindungi Anies-Sandi karena sudah membuktikan menolak reklamasi dan menutup Alexis.

Namun politik tidak segan-segan menjadikan agama sebagai komoditas politik, tak peduli akan merusak iman sendiri. Politisi menarik agama ke panggung politik praktis dan mendompleng terhadap Gerakan 212 jilid 2?

Dengan politik yang melibatkan agama ke dalam kancah politik, menyeret agamawan dan ormas keagamaan menjadi subjektif dalam bersikap. Terlihat dari ormas Banser dan Anshor yang sangat kebhinekaan membubarkan ormas yang secara subjektif ditafsir menyimpang. Menjadi tidak elok jika agama sebagai pemicu kegaduhan sosial, karena sejatinya yang terjadi adalah oknum politisi yang berlindung di balik agama.

Seharusnya negara hadir ketika agama dijadikan objek politisasi, justru jangan memihak ke satu sisi dengan melahirkan Perppu Ormas yang kontra-produktif dan hanya memicu sentimen agama.

Dalam premis Behavioral manusia tidak rasional dan suka memasukan elemen-elemen dalam proses amal. Akankah Gerakan 212 jilid 2 hanya gerakan politik atau dipolitisi oleh parpol atau ada manuver baru dari kelompok pengembang reklamasi, entah dengan skema apapun? Pastinya, Sekda DKI Jakarta Syaifullah sudah diperiksa KPK dan Anies-Sandi justru meminta yang bersangkutan buka apa adanya. Akankah kasus reklamasi dibuka kembali oleh KPK? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here