Kebebasan Pers Sudah Mati, Berubah Jadi Buzzer Politik Berbayar

0
139
Matinya kebebasan pers tidak hanya diakibatkan represi penguasa, melainkan faktor kekuatan modal juga ikut mempengaruhi kebebasan pers menjadi semu.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 30 Mei 2018, kantor Radar Bogor di Kota Bogor didatangi massa dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak, dan memaki karyawan. Bahkan mengejar staf sampai memukul dan merusak properti kantor. Gara-garanya, Radar Bogor menulis headline dengan judul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 juta” serta infografis atau gambar Megawati Soekarnoputri yang diedit berada ditengah-tengah nilai mata uang Indonesia.

Tulisan Radar Bogor berkaitan dengan besaran hak keuangan pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tengah menjadi sorotan setelah Perpres No 42 Tahun 2018 diteken Presiden Jokowi. Disebutkan hak keuangan tertinggi jatuh pada posisi Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112,5 juta.

Masalah ini kemudian menjadi berlarut-larut. Sebagian pihak menilai kebebasan pers tersandera oleh parpol pendukung penguasa. Apalagi ada petinggi dari PDIP Bambang Wuryanto atau dikenal Bambang Pacul sesumbar, kantor media Radar Bogor bisa rata dengan tanah jika berada di Jawa Tengah.

Luar biasa pernyataan “rata dengan tanah,” seolah-olah negeri ini sudah tidak ada hukum lagi, sehingga setiap orang bisa main hakim sendiri (eiqenrighting). Apalagi pernyataan itu diucapkan oleh orang PDIP yang notabene ketua umumnya adalah pembina Pancasila.

Publik tentu bertanya-tanya, apa ini hasil didikan pembina Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai prikemanusiaan yang beradab. Apakah dengan cara ini kita menghadapi perbedaan dalam menafsirkan sebuah fakta? Bukankah ada mekanisme yang lebih bijak dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Sebab yang namanya lembaga pemberitaan pers sangatlah dilindungi di Indonesia di dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyebarluaskan gagasan dan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika PDIP merasa dirugikan atas pemberitaan Radar Bogor seharusnya bisa melakukan dengan upaya hak jawab, somasi dan membuat pengaduan ke Dewan Pers lembaga yang berwenang memberikan sanksi kode etik jurnalis. Dengan begini model aktualisasi di ruang publik tidak lagi mengedepankan kekuatan otot.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan simpatisan PDIP dengan cara persekusi; memaki maki, menghina dan merusak fasilitas milik redaksi Radar Bogor, jelas para pelaku berpotensi melanggar sejumlah pasal pidana.

Pertama, pasal kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya tidak main-main, yakni penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kedua, pasal perusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana perusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan. Pasal di atas merupakan delik umum, sehingga pihak kepolisian bisa aktif melakukan proses hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban.

Ketiga, aksi persekusi dari PDIP juga merupakan sebuah tindak pidana yang tercantum di dalam UU Pers Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Sayangnya polisi berkata lain. Kasus penggerudukan kantor berita Radar Bogor oleh simpatisan PDIP dinilai tidak mengandung unsur pidana. Hal itu disampaikan didapatkan dari informasi Kapolres Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya. “Informasi terakhir dari Polresta Bogor yang pertama tidak ada masalah pidana,” kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mempertanyakan sikap kepolisian yang menganggap tidak ada unsur pidana dalam penggerudukan kantor Radar Bogor oleh kader PDIP. Kesimpulan tersebut dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan pers.

“Pernyataan tersebut bisa dianggap permisif terhadap tindakan main geruduk kepada media. Bila tidak ada kecaman dan tindakan hukum, saya khawatir akan ada tindakan sejenis yang lebih banyak,” kata Nawawi, Senin (4/5/2018).

Nawawi mengatakan kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya dan tergesa-gesa menyimpulkan. “Polisi perlu buat penyelidikan supaya jelas ada atau tidaknya tindak pidana dan lebih proaktif dalam memberikan perlindungan kepada pers,” kata dia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak juga merespon negatif. Sebab sikap polisi sama saja menghina nalar sehat publik. “Seperti mempertontonkan ekstravaganza ketidakadilan tanpa malu-malu. Kasus penyerangan dan intimidasi seperti ini seringkali tidak diselesaikan secara hukum sampai tuntas,” kata Dahnil.

Sehingga ada anggapan polisi hanya tegas terhadap lawan politik penguasa, namun tidak demikian dengan pendukung pemerintah. Padahal kalau kasus ini diusut tuntas, polisi tidak perlu harus menunggu pelaporan atau pengaduan dari pihak korban. Hal ini untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Tapi yang terjadi, ada semacam semacam jungkir balik hukum di rezim jaman now. Hukum kerapkali terpinggirkan. Pemerintah sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi infrastruktur hukum dan demokrasi terabaikan.

Terabaikannya sektor hukum di era Jokowi bisa dilihat dari tidak adanya pakar-pakar hukum yang profesional baik di kabinet maupun di lingkar istana. Lihat saja posisi penting seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, hingga Jaksa Agung justru diisi oleh politisi. Aparat penegak hukum juga terkesan lemah bila berhadapan dengan penguasa atau partai pendukung penguasa. Akibatnya ya ini. Memasuki properti orang lain tanpa izin, merusak barang, memukul staf, dan persekusi, bukan termasuk dalam tindakan pidana.

Kekuatan modal matikan kebebasan pers

Selama satu dekade ini persoalan pers yang selalu muncul nyaris sama, yaitu mempertanyakan independensi pers dan etika para wartawan. Apakah ini hanya sebatas pandangan sepihak masyarakat terhadap pers dan wartawan, atau memang realitas di lapangan sudah seburuk itu?

Dulu, bangsa ini merdeka dari penjajahan lewat perlawanan. Kemerdekaan pers diraih bukan dari hasil pemberian atau hadiah dari rezim penguasa. Tapi, direbut melalui perjuangan panjang. Namun belakangan, kemerdekaan pers justru tersandera oleh persoalan internal, bukan karena represi penguasa. Faktor kekuatan modal yang menjadikan kebebasan pers menjadi ajang kepentingan politik praktis.

Wajar saja jika persekusi terhadap pers terjadi di mana-mana. Tidak semua kesalahan terletak pada wartawan (personal) tapi lebih pada sistem media itu sendiri yang kerap menempatkan media sebagai partisan dan mengelompokkan diri menjadi corong kepentingan politis. Lamban laun kode etik jurnalistik pun dilanggar.

Dalam kasus penggerudukan kantor Radar Bogor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menganggap tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya menciptakan suasana yang sejuk di awal tahun politik yang riskan terhadap konflik dan perpecahan.

Namun demikian ada lima sikap PWI yang perlu dicermati. Pertama, PWI Pusat meminta kepada siapapun, khususnya PDIP Kota Bogor, untuk lebih bijak dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers.

Kedua, PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Kota Bogor terhadap pemberitaan tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP. Namun seyogianya, kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah tersebut ke Dewan Pers.

Ketiga, PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin, sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut.

Keempat, PWI Pusat menyarankan Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999.

Kelima, PWI Pusat mengimbau Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri. Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi. Namun, fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik.

Dari kelima sikap PWI Pusat ini, memang tidak bisa dipungkiri ada kecenderungan pers berada dalam jebakan kekuatan modal sehingga tidak ada wibawanya di hadapan publik. Pasca reformasi, pers sempat menikmati era kebebasannya. Namun kondisi itu bukannya tidak menimbulkan persoalan. Justru pers Indonesia sering menjadi corong bagi kepentingan politik segelintir elit.

Adanya pertautan modal dengan pers sebenarnya bukan fenomena baru. Dulu di daratan Eropa pers diinisiasi oleh kelompok borjuis pemegang kapital yang menganut paham liberalisme. Di Tanah Air, konglomerasi media mulai menggejala pasca reformasi 1998 dan terus bertahan hingga saat ini. Lihat saja saat Pilpres 2014, betapa carut marutnya pers dalam menyajikan berita-berita yang tidak berimbang dan menohok lawan politik pemilik modal. Hampir pasti informasi yang disajikan sudah terdistorsi oleh berragam kepentingan. Sebuah peristiwa atau fenomena dapat dengan mudah dipelintir, dibingkai dan dimanipulasi demi membentuk persepsi masyarakat.

Pakar komunikasi Ign. Haryanto dalam bukunya Indonesia Dibreidel, menyebut bahwa pers tidaklah semata-mata memproduksi teks dan informasi, tetapi juga merupakan sebuah kelembagaan, di mana begitu banyak kepentingan ingin merasuki dirinya. Tarik menarik kepentingan inilah yang beberapa tahun belakangan tampak betul dalam dunia pers nasional.

Apakah pers sudah menemukan kebebasannya, kalau pun ada itu hanya kebebasan semu. Meski sudah 20 tahun reformasi, kebebasan pers Indonesia hanya menempati rangking 124 di dunia, posisinya bahkan masih kalah jauh di bawah Timor Leste. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Revolusi Riza.

Rangking 124 kebebasan pers Indonesia berdasarkan indeks yang dilaporkan Reporter Without Borders pada 2017. Organisasi bermarkas di Paris, Prancis itu merilis laporan kebebasan pers di 180 negara termasuk Indonesia. Kebebasan pers Indonesia naik enam peringkat dibanding sebelumnya. Di banding negara ASEAN lainnya, pers di Indonesia masih lebih bebas dari pada pers di Filipina yang menempati urutan 127, Kamboja (132), Thailand (142), Malaysia (144), Singapura (151), Brunei Darussalam (156), Laos (170), dan Vietnam (175).

Sementara dalam survei yang dilakukan Dewan Pers di 30 provinsi pada 2017 menunjukkan, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IKP Indonesia tahun lalu berada diangka 67,92 atau dalam kategori agak bebas atau sedang. Dari 30 provinsi yang di survei, Aceh justru berada di peringkat teratas IKP paling tinggi dan Sumatera Utara sebagai juru kunci atau paling rendah tingkat kemerdekaan pers.

Pada posisi lima teratas, uniknya semua ditempati oleh provinsi di luar pulau Jawa. Aceh menjadi provinsi yang menempati urutan pertama dengan skor IKP tertinggi yakni 81,55. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan di Bumi Serambi Makkah yang pernah dirundung konflik bersenjata dan diamuk tsunami hebat pada 2004 silam, mulai membaik dan agak bebas.

Yang mengejutkan justru wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta berada di peringkat 25 dengan skor IKP sebesar 64,21 (sedang/cukup bebas) dan Jawa Timur di peringat 24 dengan skor IKP 64,25. Jika dilihat dari nilai rata-rata 20 indikator utama pada tingkat nasional, secara umum indeks kemerdekaan pers wilayah luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan indeks rata-rata wilayah Jawa dan nasional.

Kondisi ini memang menyedihkan. Ketika sebagian kota besar yang seharusnya mendapatkan skor IKP terbaik dan menjadi tren bagi daerah, justru sebaliknya. Faktor penyebab kondisi pers menjadi akut di kota-kota besar karena hegemoni modal yang terlalu besar. Sehingga media massa yang berada di bawah kepemilikan konglomerat cum politisi, akan berlaku layaknya buzzer politik berbayar.[]

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here