Keberatan Utang, PLN Terancam Default

0
177
Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sedang berbincang proyek 35.000 MW dengan Wapres Jusuf Kalla

Nusantara.news, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN belakangan menjadi sorotan di industri energi nasional. Mengingat Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyurat Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait risiko gagal bayar (default) dari total utangnya sebesar Rp393,8 triliun.

Akan kah PLN mampu mengelola likudiitas sehingga bisa men-service utangnya atau harus menjadi beban APBN karena sebagian utang itu untuk menjalankan penugasan yang dibebankan pemerintah kepada PLN?

Sebenarnya, jumlah utang tersebut sudah jauh lebih rendah dibandingkan ketika Dirut PLN Sofyan Basir masuk memimpin PLN. Saat Sofyan masuk ia mewarisi utang PLN sebesar Rp470 triliun. Namun ia melakukan restrukturisasi sehingga jumlah utang itupun turun. Hanya saja masih besar sekali.

Menkeu pada 19 September 2017 diketahui mengirim surat kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kepresidenan, Dirut PLN, dan Dewan Komisaris PLN. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PLN.

Surat berkategori penting dan segera itu Menkeu menyebutkan perlunya Menteri ESDM dan Menteri BUMN mempertimbangkan perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam salinan surat Menkeu yang diterima Nusantara.News itu Menkeu Sri menyampaikan lima hal. Pertama, kinerja keuangan PLN yang terus menurun menyusul semakin besarnya kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sementara pertumbuhan kas bersih operasi tak mendukung penurunan kinerja keuangan itu.

Kedua, keterbatasan dana internal PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah, menyebabkan pendanaan PLN bergantung kepada pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun dari lembaga keuangan internasional.

Ketiga, berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN.

Keempat, dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik.

Sri Mulyani mengharapkan Jonan dan Rini dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.

Kelima, terkait dengan penugasan program 35 GW, Menkeu menilai perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut. Hal ini dengan memperhatikan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).

Langkah tersebut bertujuan menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.

Utang PLN

Tidak ada informasi jelas berapa sebenarnya total utang PLN sehingga Sri Mulyani merasa penting mengingatkan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto selalu menyebut total utang PLN sekitar Rp200 triliunan. Namun tidak pernah diketahui detilnya.

Menurut eksplorasi.id, pada akhir 2016 PLN mencatatkan total utang yang mesti dibayar sebesar Rp393,8 triliun. Hal itu terungkap dalam laporan kuangan konsolidasi perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Utang itu terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp272,2 triliun dan utang jangka pendek senilai Rp121,6 triliun.

Rincian utang jangka panjang terdiri dari, utang pajak tangguhan Rp59,73 miliar, penerusan pinjaman Rp29,13 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-bank Rp7,26 triliun, dan utang sewa pembiayaan Rp17,93 triliun.

Kemudian, utang bank Rp100,36 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp68,82 triliun, utang listrik swasta Rp7,32 triliun, utang pihak berelasi Rp2,3 miliar, utang imbalan kerja Rp41,11 triliun, serta utang lain-lain Rp155,78 miliar.

Sementara untuk utang jangka pendek perseroan terdiri dari utang pihak berelasi Rp7,77 triliun, utang pihak ketiga Rp22,42 triliun, dan utang pajak Rp1,95 triliun. Termasuk biaya masih harus dibayar Rp10,64 triliun, uang jaminan langganan Rp12,05 triliun, utang biaya proyek Rp384,74 miliar, dan pendapatan ditangguhkan Rp1,15 triliun.

Termasuk juga utang jangka pendek berupa penerusan pinjaman Rp2,56 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-bank Rp1,04 triliun, dan utang sewa pembiayaan Rp3,79 triliun.

Jenis utang jangka pendek lainnya berupa, utang bank Rp26,39 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp9,57 triliun, utang listrik swasta Rp328,68 miliar, utang imbalan kerja Rp3,49 triliun, dan utang lain-lain Rp18,07 triliun.

Sementara, hingga 31 Desember tahun lalu total aset PLN tersebut mencapai Rp1.274,6 triliun. Total aset tersebut terdiri atas aset lancar Rp100,9 triliun dan aset tidak lancar Rp1.173,6 triliun. Di satu sisi, laba bersih perseroan pada periode 2016 mengalami penurunan drastis sebesar 32,6% dibanding 2015 dari semula Rp15,6 triliun menjadi Rp10,5 triliun.

Strategi PLN

Dalam pernyataan Direksi PLN yang diterima Nusantara.News sore ini disebutkan bahwa manajemen PLN sebagai korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan diantaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga keuangan multilateral (multilateral development bank) guna mendapatkan biaya dana (cost of fund) yang lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.

Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.

Jika melihat persoalan PLN, nyaris mirip dengan persoalan APBN kita. Dimana daya dukung likuiditas terbatas, sementara ambisi untuk membangun infrastruktur atau pengembangan proyek masih diperlukan. Akibatnya yang paling gampang adalah terus memperdalam sumur utang.

Namun demikian, dikhawatirkan pada satu titik, likuditas PLN tidak cukup untuk membiayai pokok dan bunga utang tersebut. Boleh jadi saat itu PLN akan diakuisisi oleh investor asing.

Karena itu, selain melakukan langkah restrukturisasi, revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset, perlu juga membenahi parasit yang membebani PLN. Mereka yang mencari proyek secara tidak capabel, main proyek, menggerogoti aset sampai pada memperburuk kinerja PLN, harusnya dibenahi dulu.

Dengan demikian PLN perlahan tapi pasti bisa lebih sehat dan lebih lincah bergerak. Kalau tanpa adanya pembenahan yang fundamental, tampaknya PLN tetap akan menjadi sapi perahan para pemburu rente.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here